Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial.Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, makalah ini mencoba mengidentifikasi wacana dominan dan wacana alternatif(anti)korupsi di Indonesia dan bagaimana mereka diposisikan satu sama lain. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ada penekanan kuat pada moralitas universal dalam wacana dominan tentang (anti)korupsi. Dengan menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, saya menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga menunjukkana danya kesenjangan serius antara wacana dominan (anti) korupsi yang dominan dan terpinggirkan di Indonesia."

"Upaya-upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberantas korupsi, namun Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi yang telah mengakar di Indonesia ini menunjukan minimnya nilai, moral, dan agama dalam pembentukan perilaku yang antikorupsi. Sejumlah hasil kajian literatur menunjukan bahwa perilaku antikorupsi seseorang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sosialisasi, religiositas, dan civic knowledge. Peneliti berargumen bahwa semakin tinggi religiositas seseorang, maka semakin positif perilaku antikorupsinya. Unit analisa penelitian ini adalah individu yaitu mahasiswa Universitas Indonesia. Data dalam tulisan ini didapat dari survei menggunakan kuesioner terhadap 160 responden. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa religiositas signifikan dalam memengaruhi perilaku antikorupsi dengan kekuatan hubungan yang lemah yaitu d=0,292. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi perilaku antikorupsi yaitu normas sosial dan norma hukum.

---

The efforts has made by variuos parties to eradicate corruption, but Indonesia is still listed as one of the most corrupt countries in The World. Corruption which has been rooted in Indonesia implicated lack of value, morality, and religion in the development of anti-corruption behavior. A number of literary studies show that somebody's anti-corruption behavior can be influenced by some factors, such as socialization, religiousity, and civic knowledge. Researchers argue that the higher somebody?s religiosity, the more positive his anti-corruption behavior. Analysis unit of this research is the individual Universitas Indonesia's students. The data of this script obtained from the survey questionnaire to 160 respondents. As for the results this research shown that religiosity is significant in influencing anti corruption behavior with low correlation?s strength d=0,292. The result of this study also show that there are some other factor that influence anticorruption behavior which are social norm and law norm."

"Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: (i) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) UU Kehutanan,(iii) UU Tindak Pidana Korupsi, (iv) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, (v) UU Perikanan; dan sejumlah Peraturan Perundangan- Undangan lainnya. Sayangnya sampai dengan sekarang sangat sedikit korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan."

"Indonesia meraih skorIndeks Persepsi Korupsi40dari maksimal 100 dan berada pada urutan ke-85dari 180 negara yang disurveipada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkanskor indeks tersebutadalah dengan melakukan pencegahan korupsi, antara lain melaluiPendidikan Antikorupsi(PAK). Pendidikan Anti korupsi memiliki peranstrategis dalam pencegahan korupsi, sehingga perlu dilakukan upaya penguatannya. Artikel ini mengkajipenguatan Pendidikan Antikorupsidari perspektif esensialisme, yaitu peninjauan materi secara berkalaoleh semua pemangku kepentingan, penguatan konsep dan metodologi,perumusan hierarkhi nilai-nilai, penguatan sinergi catur pusat pendidikan, perumusan bidang keilmuan, dan reformasi budaya masyarakat. Kesimpulannya adalah KPK bersama stakeholder harus melakukan kajian materi Pendidikan Antikorupsi secara berkala; merekomendasikan keilmuannyakepada Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia sebagai implementasinyadi Perguruan Tinggi; dan setiap lembaga pendidikan memperkuat dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi"

"Pendidikan Antikorupsi perlu terus dievaluasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini mengevaluasi program pendidikan antikorupsi yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan model Context, Input, Process, Product(CIPP). Evaluasi ini dibatasi sejak nota kesepahaman bersama empat kementrian tentang memasukan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan evaluasi formatif, bersifat kualitatif deskriptif. Pada segi Context, latar belakang masalah cukup menjadi alasan pendidikan antikorupsi masuk kedalam kurikulum, pemilihan strategi dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Input,implementasi pendidikan antikorupsi tidak cukup sekedar pelatihan, namun harus disertai pendampingan. Materi dan bahan pembelajaran harus didistribusikan secara lebih masif. Process,praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat. Product,program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan pendidikan anti korupsi belum terlihat signifikan. Penelitian ini memberikan rekomendasi:(i) memperluas daerah implementasi program pendidikan antikorupsi,(ii) meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi,dan(iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik guru"

"Studi ini menggambarkan program antikompsi Bank Dunia dalam proyek pembangunan di Indonesia periode 1998-2006 melalui tiga aspek power konstruktivisme, yaitu klasifikasi, penetapan makna, dan penyebaran norma. Data sekunder berupa dokumen Bank Dunia (rilis pers, pidato, dan transkrip mengenai Indonesia periode Januari 1998--September 2006), sementara data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang mewakili pemegang andil progran ini, yaitu Bank Dunia, Pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Hasil penelitian ini mendukung pendekatan teoritis konstruktivisme. Bank Dunia melalui program antikorupsi berhasil memberdayakan dan melibatkan masyarakat di lokasi proyek, LSM dan media lokal sebagai pemegang andil proyek pembangunan. Melalui pelibatan tersebut, Bank Dunia menggerakkan kekuatan-kekuatan nasional yang secara langsung mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan. Salah satu hasil program ini adalah Indonesia kini menjadi model penerapan program antikorupsi dalam proyek pembangunan Bank Dunia di negara-negara lain."

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."

"Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2018, kasus korupsi sektor kesehatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar. Penelitian ini bertujuan mengukur pengetahuan korupsi dan urgensi pendidikan antikorupsi di sektor kesehatan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.Penelitian dengan quick surveiterhadap 198 mahasiswa (sarjana 75 orang atau 37,98%) dan S2 123 orang atau 62,12%), dan terhadap pakar.Hasil studi memperlihatkan rendahnya pengetahuan tentang korupsi pada 128 orang (64,64%)dan pengetahuan cukup 70 orang (35,35%). Terdapat dukungan penuh mahasiswa(198 orang, 100%) dan seluruh pakar terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi. Dukungan integrasi pendidikan antikorupsi dengan kurikulum formal disampaikan oleh 183 mahasiswa (92,4%), demikian halnyapandangan para pakar. Pelaksanaan diskusi (66,7%) dan studi kasus (21,3%) menjadi usulan terbanyak tentang metode pembelajaran, selain bermain peran. Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulanurgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kampus memiliki peluang untuk menerapkannyadengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kesesuaian strategi persuasi dari sisi produsen dengan pendapat konsumen remaja terhadap strategi tersebut, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada remaja di lingkungan pendidikan melalui media film edukasi berjudul “Cerita Kami”. Strategi persuasi yang dilakukan oleh produsen dan penerimaan oleh konsumen menggunakan teori persuasi Elaboration Likelihood Model (ELM). Teori ini menjelaskan dua jalur persuasi dalam diri individu ketika memproses informasi yang diterima, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal. Persuasi melalui jalur sentral menyentuh unsur motivasi dan kemampuan remaja, sedangkan jalur periferal disentuh melalui enam teknik persuasi Robert B. Cialdini yang meliputi unsur reciprocation, commitment and consistency, social proof, liking, authority, dan scarcity. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam kepada para narasumber dari tim produsen film serta focus group discussion dengan para penonton remaja di tingkat SMK dan Universitas di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

---

ABSTRACTThis research was conducted to evaluate the suitability of persuasion strategies from film producer and audience opinion that aim to deliver anticorruption values to adolescent segment in education field through a film of “Cerita Kami”. Persuasion strategies in this film were analyzed by persuasion theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This theory states that there are two routes in every individual to process information, which are central and peripheral routes. Persuasions delivered through central route covers motivation and ability of audience, while peripheral route is consisted of six techniques of Robert Cialdini’s persuasion which are reciprocation, commitment and consistency, social proof, authority, and scarcity. The study implemented post positivism paradigm with qualitative method through in-depth interviews and implementation of focus group discussion to film viewers from high school and college students in Jabodetabek area. The results showed that elements of persuasion in a movie that shown continually in clear and complete performances using both central and peripherals routes were proved to be well accepted by adolescent audience. Persuasion delivered through a peripheral route will support persuasion given through a central route. Both had significant roles to influence critical thinking and emotional aspects of adolescent audience to deliver values ​​of anticorruption."