Hasil Pencarian

Ditemukan 530 dokumen yang sesuai dengan query

Mitra Wulandari

Penerapan hak atas tanah untuk permukiman di atas air pada perairan pesisir kota Tanjungpinang dalam perspektif hukum tanah nasional = Implementation of land rights for settlements on the coastal waters of Tanjungpinang in the perspective of national land law

" ABSTRAK
Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki permukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar-pelantar sebagai aksesnya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, turun-temurun, bahkan sudah menjadi bagian kekhasan budaya dari masyarakatnya. Sayangnya pengaturan mengenai hak atas tanah di kawasan tersebut belum ada. Permasalahannya adalah penerapan hak atas tanah di perairan pesisir tidak dapat begitu saja disamakan dengan daratan, mengingat rezim yang terkait tidak hanya bidang pertanahan, tetapi juga kelautan, lingkungan, dsb. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama, menjabarkan konsep ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42354

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tjhong Sendrawan

Akta perjanjian pemberian jaminan dalam rangka pembiayaan pemilikan rumah susun = Deed of guarantee agreement in favor of financing the apartment units ownership

" ABSTRAK
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 mewajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengembang jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh, yang memuat kesanggupan Pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Debitur atau nasabah dan adanya jaminan dari Pengembang kepada Bank bahwa Pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada Debitur atau nasabah penerima fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserah-terimakan sesuai perjanjian. Tesis ini mengkaji ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42825

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Prima Annisa Widiastuti

Analisis pembatalan sertifikat hak atas tanah Gasibu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009) = Analysis of the Gasibu lands rights certificate cancellation (legal analysis of supreme court decision number 35/PK/TUN/2009)

" Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara tanah adat dan tanah negara. Selain itu, adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat-sertifikat hak atas tanah meskipun dalam hukum pertanahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44914

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Susilowati

Perubahan pencatatan nama pemegang hak atas tanah dalam sertipikat hak atas tanah bersama di rumah susun = Changes on the registered owner of land in the deed of common land in condominium

" Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53493

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

Tinjauan yuridis sengketa permohonan pernyataan pailit mantan pekerja terhadap debitur (perusahaan tempat bekerja) putusan nomor 01/Pailit/2012/PN Niaga Mdn, Putusan Nomor 401 WPdt.Sus12012, Putusan Nomor 195 PK.Pdt.Sus/2012 = Judicial review of the dispute of petition of declaration for bankruptcy filed by former workers against debtor (company of work) decision court number 01/Pailit/ 2012/ PN Niaga Mdn, Decision Court Number 401 K/ Pdt.Sus/ 2012, Decision Court Number 195 PK.Pdt.Sus/2012 / Anak Agung Kinanti Pangesti Putri

" ABSTRAK
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan syarat kepailitan yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan. Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dipailitkan apabila dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah Permohonan Pailit yang diajukan oleh para pekerja PT Indah ... "

2016

T45592

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luhftia Puti Saras Asih

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

" ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah dengan diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT. Selain menjadi bukti telah terjadinya jual beli, Akta Jual Beli juga menjadi salah satu syarat untuk dilakukan pendaftaran ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lazuardi Adnan

Tinjauan yuridis atas kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing = Juridical review of ownership of flat units by foreign citizens

" Undang-undang tentang rumah susun yang merupakan bagian dari peraturan hukum tanah di Indonesia tentunya bersumber pada kaidah hukum tanah nasional. Walaupun demikian, Penerapan asas pemisahan horizontal yang merupakan asas hukum adat pada undang-undang rumah susun masih menjadi pertanyaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 mengakibatkan Warga Negara Asing dapat memiliki hunian dengan hak atas tanah selain Hak Pakai. Padahal, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52156

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juang Gibran

Analisa kekuatan hukum surat pernyataan notariil atas kepemilikan tanah secara nominee berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak terhadap ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria = Analysis on the legal forceof a notarial statement letter regarding the ownership of land by a nominee towards based on the Tax Amnesty Law Towards The Agrarian Law

" Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T519232

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Henson Mulianto Salim

Penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah dalam hukum Indonesia = Control and utilization of airspace in Indonesian law

" ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan pembangunan bangunan-bangunan gedung maupun infrastruktur di perkotaan telah mengakibatkan terbatasnya ruang dan tanah yang tersedia. Fenomena ini menjelaskan betapa pentingnya pengaturan akan ruang di atas tanah yang sistematis dan komprehensif. Ruang di atas tanah dalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 disebut sebagai ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Pengaturan hukum Indonesia terhadap penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah memiliki kaitan erat dengan hak atas tanah, dimana ... "

2019

T54056

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syafira Aulia

Kajian penguasaan atas tanah bekas eigendom verponding nomor 1493 oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan hak pengelolaan nomor 1/Tamansari dan pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD): studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3551 K/Pdt/2016 = Review of control land used of eigendom verponding number 1493 by the regional government of West Java Province with management rights number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD): case study of Supreme Court decision

" Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan NV. Sadang Sari. Walaupun kemenangan ada pada pihak Pemerintah Daerah, namun permasalahan tidak kunjung usai oleh karena ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian