Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Wuri Prastiti Rahajeng
"
Transaksi derivatif adalah suatu perjanjian di bidang perbankan di mana kedua pihak kemudian akan saling melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan spesifik dalam perjanjian. Para pihak tersebut dapat berbeda status personalnya, sehingga dapat menimbulkan masalah Hukum Perdata Internasional. International Swap and Derivatives Association (ISDA) adalah sebuah badan yang membuat format perjanjian standar (Dokumentasi ISDA) yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi derivatif. Ketika terjadi wanprestasi, akan timbul permasalahan mengenai hukum apa yang akan berlaku untuk mengatur ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S42498
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Biondi Firmansyah
"
ABSTRAK
Manusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahli
warisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukan
dari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yang
dapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yang
bukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli waris
apabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulis
menggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalah
menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar ...
"
Universitas Indonesia, 2012
S43146
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dharma Rozali Azhar
"
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43148
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Astri Widita Kusumowidagdo
"
ABSTRAK
Kegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakan
jenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkait
pesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesia
cenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalam
ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapat
dalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan dan
pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihan
forum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi ini
juga ...
"
Universitas Indonesia, 2012
S43674
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Firizky Ananda
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan konsep persamaan pada
pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan Undang-Undang No. 15
Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu skripsi ini membahas pula mengenai
bagaimana penerapan konsep persamaan pada pokoknya pada kasus-kasus
pembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan
konsep persamaan pada pokoknya dalam Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs, dan
UU Merek 2001 dan penerapan konsep persamaan pada pokoknya sudah sesuai
dengan Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs.
ABSTRACT
This ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43789
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Raden Umar Faaris Permadi
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan
pembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktek yang dilakukan
lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan teori-teori HPI. Penulis
mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatalan putusan
arbitrase internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan lengkap. Hal tersebut
dapat dilihat dalam perdebatan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan
arbitrase internasional dan alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembaga
peradilan di Indonesia pun pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkan
aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh ialah kasus antara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43881
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ghema Ramadan Haruman
"
Pembahasan dari segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki unsur asing sangat penting dilakukan demi menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan hukum yang berlaku.
Berdasarkan sejumlah perkara PMH bernuansa asing yang dibahas di dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konvensi-konvensi HPI di bidang penerbangan turut berperan penting dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara tersebut dan hukum yang berlaku.
......
The analysis from Private International Law ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46755
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hutahaean, Arief Raja Jacob
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas perkara PMH yang terjadi di Indonesia berupa pelanggaran HAM yang dimintakan ganti kerugiannya dengan Alien Tort Statute di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dua perkara yang dianalisis adalah perkara Tom Beanal v. Freeport-McMoran Inc, and Freeport MrMoran Copper and Gold, Inc., Civil Action No.96-1474 section "K", United States District Court For the Eastern District Court of Lousiana dan Doe v. Exxon Mobile Corp., No. Civ.A 01-1357 (LFO), United States District Court of Columbia. ...
"
2013
S52880
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Pratiwi
"
ABSTRAK
Dalam perceraian terdapat unsur penegakan hukum materil dan formil. Hukum formil dalam perceraian bersifat prosedural dan termasuk bagian dari hukum acara yang mengatur untuk ditaatinya hukum materil yang berlaku perceraian. Semua hal yang bersifat prosedural harus tunduk kepada lex fori. Namun demikian, terdapat kompetensi khusus pada perceraian yang memiliki unsur asing terutama dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan. Unsur asing tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek hukum acara yang seharusnya tunduk pada lex fori. Skripsi ini membahas mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S446
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library