Ditemukan 503 dokumen yang sesuai dengan query
Wiwiek Awiati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Nunuk Hidayati
"
Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh setiap keluarga yang akan memicu putusnya pernikahan dengan jalan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelusuri literatur sebagai ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Firdaus Syahrul
"
Tesis ini membahas tentang keberlakuan sertifikat saham scripless yang dijadikan jaminan fidusia saham oleh debitor. Kepemilikan saham dari pemegang saham dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan sertifikat saham. Pada umumnya sertifikat saham pada Perseroan Terbatas berbentuk warkat, namun berbeda dengan Perseroan Terbuka yang bukti kepemilikan sahamnya berbentuk scripless share. Menjadi suatu masalah apabila jika debitor yang memiliki saham di Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka ingin melakukan penjaminan secara fidusia terhadap sahamnya yang mana kita ketahui bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Agung Prasetiyo
"
Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat kondisi kekosongan tersebut, Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang setara dengan Gubernur definitif selaku kepala daerah. Meskipun ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ilhamd Fithriansyah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S25148
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Rizki Adhari Jusal
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S25408
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Abdilah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25491
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bella Anastasia Pratiwi
"
Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang melampaui batas waktu tinggal (overstay) dan tidak memiliki dokumen (undocumented). Dalam regulasi yang berlaku saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dengan banyaknya program-program khusus yang berasal dari negara tujuan belum mengakomodir istilah WNI Overstayer dan WNI Undocumented berikut dengan regulasi pemberian dokumen perjalananya di luar negeri. Pada Tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ibrahim Arifin
"
Perbankan kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Rezim anti pencucian uang kemudian menerapkan sejumlah ketentuan dalam rangka mengoptimalisasi peran perbankan sebagai gate keeper dan pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan seputar; pertama, Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Pihak Pelapor ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Josephine Susilowati
"
Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53493
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
