Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Pardamean, Robinson

Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik pada komisi pemberantasan korupsi menurut uu no 30 Tahun 2002 tentang komisi pemeberantasan korupsin

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22153

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Jenti Oktavia

Kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22563

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Burhanudin

Mekanisme pembuatan surat rencana tuntutan dalam perkara tindak pidana umum (studi kasus perkara dengan terdakwa Zaenudin alias aken Bin Muhamad Zen dan perkara dengan terdakwa Hariono Agus Tjahyono)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22402

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Afra Azzahra

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang (Studi kasus atas nama terdakwa Lukman Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22274

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahma Fauziah

Praktik penanganan barang bukti narkotika dan psikotropika pada tahap penyidikan menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

" Penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan merupakan proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sangat rentan dengan penyimpangan. Pembahasan dalam penelitian ini setidak-tidaknya mencakup tiga masalah penting, yaitu: (1) bagaimana penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan menurut ketentuan Undang-undang Narkotika dan Psikotropika, (2) bagaimana penanganan barang bukti Narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik di lapangan, dan (3) penyimpangan apa saja yang terdapat dalam penanganan barang bukti narkoba pada tahap penyidikan dalam praktik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22344

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Rahayu K

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pemeriksaan Persidangan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1673/PID/B/2003/PN. JKT.SEL

" Dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum masih menggunakan asumsi sebagaimana penanganan orang dewasa. Proses penangkapan, penahanan, dan prosedural administrasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan kasus anak nakal masih sama dengan delik orang dewasa. Padahal kondisi anak berbeda dengan orang dewasa, terutama sekali dari sudut fisik, mental dan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum masih beranggapan bahwa pengadilan adalah jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22365

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pamela Bianca. L

Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/PID/2003 dan surat dakwaan dalam perkara terdakwa IR. Akbar Tandjung

" Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irawan

Locus Delicti sebagai acuan untuk menetukan kompetensi relatif dalam pemeriksaan cybercrime: suatu analisa kasus E-mail teror

" Tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti) merupakan unsur yang penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Berdasarkan KUHAP, jika suatu dakwaan tidak dilengkapi dengan locus delicti yang tepat, maka pihak terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Ternyata untuk menentukan suatu locus delicti, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan serupa juga bisa terjadi pada penanganan kasus-kasus cybercrime, karena cybercrime memiliki sifat transborder. Kompleksitas penentuan locus delicti dalam kasus cybercrime, bisa menimbulkan sengketa kewenangan mengadili yang berkaitan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22146

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Dewina Santi Baramuli S.

Penerapan hak imunitas advokat dalam menjaga kerahasiaan klien untuk meberikan kesaksian di peradilan pidana. studi kasus Ali Mazi sebagai advokat dalam kasus Hilton

" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas mengakui bahwa Advokat adalah salah satu unsur penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan para penegak lainnya yaitu hakim, polisi dan jaksa. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur mengenai adanya hak dan kewajiban bagi profesi Advokat, termasuk didalamnya Hak Imunitas Advokat. Dalam prakteknya penerapan Hak Imunitas profesi Advokat, dalam hal ini hak imunitas yang timbul karena kewajiban menjaga rahasia pekerjaan (verschoningsrecht), yaitu pada kasus perpanjangan Hak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22439

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Nasir H.S.

Putusan bebas pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur studi kasus perkara Brigjen TNI Tono Suratman

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S22262

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian