Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes. "

"Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap objek pengamanan dikarenakan adanya kurang optimalnya strategi pengamanan pribadi yaitu Pertama, terdapat prosedur pengamanan yang tidak dilakukan secara optimal saat objek pengamanan tiba dilokasi kejadian, dimana personel pengamanan seharusnya tiba dilokasi dan mendekati objek sebelum objek turun dari kendaraan. Kedua, kurangnya sinergi antar instasi pengamanan dalam menganalisa situasi dan kondisi diarea kejadian, dimana setelah ditelurusi dan ditelaah bahwa wilayah tersebut terindikasi adanya teroris yang masuk kedalam. Daftar pencarian orang (DPO) . Dalam teori intelijen, teori strategi dan teori aktivitas rutin yang baik dan tepat, tentunya akan dapat menghindari seseorang menjadi target dari kejahatan (terrorism).

---

Very Very Important Persons (VVIP) targeted of attacks and threats by terrorist in a several times. Based on the situation, evaluation of VVIP security system is the important things to mitigate the risk of attacks and threats by terrorist. The negligence of VVIP security officers, especially the Personal Security Team (PAM PRI), was the success of the terrorist attack on VVIP. Sanctions for negligence in implementing the SOP for the VVIP security system are a must so that terrorist attacks against VVIPs are not repeated. The attack on the security object was due to the lack of optimal personal security strategy, namely First, there were security procedures that were not carried out optimally when the security object arrived at the incident location, where security personnel should have arrived at the location and approached the object before the object got off the vehicle. Second, there is a lack of synergy between security agencies in analyzing the situation and conditions in the incident area, where after being traced and reviewed, there are indications of terrorists on the wanted list (DPO). In intelligence theory, strategy theory and routine activity theory that is good and right, of course, will be able to prevent someone from becoming a target of crime (terrorism)."

"Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office."

"ABSTRACTDalam karya akhir yang berjudul "PERSEPSI ATASAN TERHADAPPENILAIAN KINERJA PEGAWAI PADA BANK X" Suatu Pendekatan Teori-X dan Teori-Y" Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka dapat dirangkumSebagai berikut: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran hubungan tipeatasan yang beranggapan Teori-X dengan atasan yang beranggapan Teori-Y dalamPersepsinya terhadap Penjenjangan Kepentingan Penggunaan Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) di Bank X. Hal ini diperlukan untuk dapatmengukur keefektifan dari DP3 sebagai perangkat manajemen dalam pembinaan danpengembangan pegawainya. Kemudian penelitian tersebut diperlukan untuk dapatmengetahui apakah para atasan / pimpinan dapat secara terampil, mengetahui dan menyadari tentang penggunaan DP3 secara benar dan efektif. Metode pendekatan utama dalam permasalahan ini adalah metode deskriptifuntuk dapat memperoleh gambaran dan profil dari hubungan dan dinamika dari aspek-aspekmanajemen dan psikologik yang teraju. Di dalam mengadakan analisa terhadaphasil yang diperoleh dilakukan secara deduktif dan induktif. Untuk melengkapi pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti digunakanJuga pendekatan dari sudut sistim kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan penelitian ini difokuskan pada masyarakat industri perbankan makasampel yang diambil adalah pejabat lini pertama Bank X. Pengambilan sampeldi lakukan secara purposive sampel dimana sampel diambil berdasarkari kriteriajabatan. Dalam penelitian ini digunakan alat ukur sebagai berikut : 1. Angket Anggapan Atasan mengenai Bawahan yang merupakan adaptasi dari angketAssumption About People dari Myers, yang berbentuk kuesioner dengan 10pernyataan yang diberikan nilai dengan kisaran 1 - 10. 2. Angket Pemeringkatan Nilai Manfaat Daftar Penilaian Kondite yang mengacu padahasil penelitian dari Milkovich, 1989, yang berbentuk 14 kalimat yangmenunjukkan fungsi DP3, kemudian di berikan rangking dari 1 - 14 berdasarkannllai manfaatnya. 3. Sebagai pelengkap dilakukan wawancara kepada para pejabat Biro Personalia -Bank XBertolak dari asumsi dasar bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dariPenilaian Kinerja Pegawai maka anggapan positif atasan terhadap bawahansebagaimana model Teori Y dan pandangan terhadap alat DP3 sebagai alat pembinaanpegawai akan menentukan efektifitas dari penggunaan DP3 tersebut. Sehinggaperumusan masalahanya adalah apakah ada perbedaan penilaian manfaat DP3 dariatasan yang beranggapan Teori-X dengan atasan yang beranggapan Teori-Y. Dengan menggunakan uji statistik maupun perhitungan statistik untukmendapatkan profil dari masing-masing kelompok atasan dalam penilaiannya terhadapmanfaat DP3, maka didapatkan hasil bahwa semua atasan memandang bahwa nilaimanfaat yang terutama dalam penggunaan DP3 adalah untuk tujuan meningkatkanprestasi. Hanya saja untuk atasan kelompok Teori-Y peringkat penilaiannya secarakonsisten menunjukkan bahwa memang betul-betul DP3 di pandang sebagai alat dalamkategori pengembangan pegawai, sosialisasi manajemen dan terakhir adalah katagoriadministrasi. Namun untuk atasan kelompok Teori-Y penilaiannya kurang konsisten,yaitu penilaian pertama untuk prestasi, tetapi kedua dan seterusnya untuk katagoriadministrasi dan sosialisasi manajemen. Untuk menindak-lanjuti hasil penelitian ini adalah dilakukan penelitian lanjutanuntuk mendalami dan memperluas cakupan penelitiannya, melakukan pelatihan ataupenataran terhadap para pejabat tentang tatacara pengisian yang benar dan tepat DP3tersebut dan diadakan suatu analisis jabatan untuk mendukung penyempurnaan alattersebut."

"ABSTRAKNotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturanhukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalikperbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabatoleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialisnotariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan danmempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yangdiberi wewenang untuk membuat Akta Otentik. Pasal 1868KUH. Perdata sebagai salah satu pilar keberadaan AktaOtentik mengharuskan adanya Undang - undang yang mengaturPejabat Umum dan Bentuk Akta Otentik. Melalui penelitianyang bersifat yuridis normatif dapat diidentifikasi bahwadasar hukum PPAT selaku Pejabat Umum, diatur dalam bentukhukum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan PPAT dan Bentuk Akta PPAT diatur dalambentuk hukum Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1997, tidak sesuai dengan pasal 1868KUH.Perdata. Substansi Bentuk Akta PPAT dan Bentuk AktaNotaris yang diatur dalam Undang - Undang nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris memiliki perbedaanperbedaan yang menimbulkan ketidakserasian hukum terhadapbentuk akta otentik, yang menjadi kewenangan PPAT danNotaris. Bahkan PPAT tidak memenuhi kriteria selakuPejabat Umum, yang ditunjukkan dengan tidak adanyakeahlian khusus pada Camat selaku PPAT Sementara,kewenangan PPAT yang bersifat limitatif, tugas pokok PPATdalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanahyang merupakan tugas pemerintah dan tidak adanyakemandirian PPAT yang diangkat dan diberhentikan olehBadan Pertanahan Nasional. Reposisi hukum PPAT sebagaiPejabat Umum untuk menciptakan kepastian hukum dankeselarasan hukum berikut hal - hal yang berkenaan denganakta - akta yang dibuatnya haruslah didudukkan secaraproposional sesuai dengan peraturan perundang - undanganyang berlaku."

"ABSTRAKDengan diundangkan Undang-Undang tentang JabatanNotaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telahmenimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuanPasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notarisberwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan",kewenangan mana selama ini merupakan wewenang PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapatditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dankewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. NamunUUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujukpada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkapjabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris".Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yangbersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwaUUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas MateriMuatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuatadalah untuk menjamin kepastian, ketertiban danperlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilanbukan malah sebaliknya."

"ABSTRAKPendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastianhukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan* Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanahdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakankegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantuantara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagaimitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian inidilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan PejabatPembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai MitraKerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapioleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaanpendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukanPejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendalatersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji datayang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukanwawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepadapejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalampendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat AktaTanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat AktaTanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftarantanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsungdalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yangdihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggotakaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenaiuang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belummemenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belumseragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidangpendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat PembuatAkta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu barudilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antaraPejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenaiuang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untukmemenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatandan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demikelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat AktaTanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat aktapemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat PembuatAkta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan."

"Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti. Alternatif sementara yaitu Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Pengganti, sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan protokol Notaris yang diganti.

---

One of the deficiencies in the UUJN is about the impact or conflict between the Article 8 , paragraph (1) letter e juncto Article 3 letter g with Article 11 paragraph (1) that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was appointed as State Officials, and the Article 17 letter d with Article 11, which cause the existence of geminating of position that cause conflict of interest. This thesis uses empirical research methods, materials bibliography as Secondary Data and direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is a procontra leave with the provisions of the Notary Replacement. Alternative to intercede that is does not refer Substitution Notary, that means Notary can be dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not duplicate the problems found positions as seen in the making of the head of teaching license and Notary protocols that replaced it."