Hasil Pencarian

Ditemukan 174 dokumen yang sesuai dengan query

Christo Febi Cahya Manafe

Strategi Sistem Pengamanan Very Very Important Person (VVIP): Studi Kasus Penyerangan Terhadap Pejabat di Indonesia = Strategy of Very Very Important Person (VVIP) Security System: A Case Study of Attacks on Officials in Indonesia

" Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap ... "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Oktoria

Pelaksanaan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berakibat pada hukum lainnya = The implementation of administrative actions by government officials that impact other laws

" ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Munggah Irawan Saleh

Persepsi atasan terhadap penilaian kinerja pegawai pada bank X (suatu pendekatan teori -X dan teori-Y)

" ABSTRACT
Dalam karya akhir yang berjudul "PERSEPSI ATASAN TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PADA BANK X" Suatu Pendekatan Teori-X dan Teori-Y" Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka dapat dirangkum Sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran hubungan tipe atasan yang beranggapan Teori-X dengan atasan yang beranggapan Teori-Y dalam Persepsinya terhadap Penjenjangan Kepentingan Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) di Bank X. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur keefektifan dari DP3 sebagai perangkat manajemen dalam pembinaan dan pengembangan pegawainya. Kemudian ... "

1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sutarti

Jabatan rangkap pejabat pembuat akta tanah dan notaris sebagai pejabat umum (kajian terhadap refosisi hukum pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat umum

" ABSTRAK
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturan hukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalik perbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabat oleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialis notariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan dan mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Otentik. Pasal 1868 KUH. Perdata sebagai salah satu pilar keberadaan Akta Otentik mengharuskan adanya Undang - undang yang mengatur Pejabat Umum dan Bentuk Akta Otentik. Melalui penelitian yang ... "

2005

T37756

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Badarusyamsi

Kontroversial keberadaan lembaga pejabat pembuat akta tanah dalam ketentuan UU tentang jabatan notaris

" ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dan kewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. Namun UUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujuk pada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17 huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris ... "

2005

T37783

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risa Dwi Primadona

Peranan pejabat pembuat akta tAnah dalam pendaftaran tanah sebagai mitra kerja Badan Pertanahan Nasional di Kota Padang

" ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan * Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu antara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu ... "

2005

T37777

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andira Budiutami

Perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan jabatannya terhadap proses kriminalisasi terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi = Legal protection for a notary who is running his post towards criminalization process related to alleged existence of corruption

" Dewasa ini masyarakat menaruh perhatian yang lebih kepada kebijakan dan tingkah laku pejabat publik terlebih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Notaris sebagai pejabat publik tentunya tidak lepas dari perhatian masyarakat dalam hal permasalahan KKN. Pada saat ini terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dianggap melibatkan Notaris. Hal tersebut menyebabkan proses kriminalisasi terhadap profesi Notaris tersebut. Proses Kriminalisasi terhadap Notaris itu sendiri pastinya dianggap sangat merugikan Notaris bila ia telah menjalankan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T45222

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuanita Dian Anggraeni Hartono

Peranan notaris dan pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Bojonagara = The Roles of Notary and Official Issuer of Land Certificate (PPAT) in supporting the govemment effort to increase tax revenue in Bandung Bojonagara Pratama Tax Office

" Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27411

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Laila Anditta P.D.

Tinjauan yuridis terhadap Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

" Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37523

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bobby Tisna Amidjaja

Tinjauan yuridis mengenai profesi notaris = Juridicial review regarding notary profession

" Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30012

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian