Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Soeparman

Segi-segi pidana dalam Undang-Undang Pajak 1983: suatu penelitian mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia

" ABSTRAK
Pembaharuan undang-undang perpajakan yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tercantum di dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah terujud dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten-tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tujuan utama pembaharuan perpajakan menurut Menteri Keuangan dalam penjelasannya mengenai ketiga Rencana Undang-Undang itu ... "

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kandi Tri Susilaningsih

Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana

" Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Tata Peradilan Pidana, bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi melalui sejarah perkembangan panjang mengikuti sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepenjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada pasal 10 KUHP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara, walaupun tolok ukur diantara keduanya ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16635

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusep Antonius

Peranan balai pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan

" ABSTRAK
Secara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan dari mulai pra ajudikasi sampai post ajudikasi dan apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (public policy) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Adapun kebijakan lainnya adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat ... "

2007

T20500

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rozali Abdullah

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

342.06 ROZ h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Paulus Hadisuprapto, 1949-

Manfaat tindakan non-hukum pidana dalam menunjang sistem peradilan pidana (Tinjauan dari aspek perundang-undangan pidana pengetahuan serta sikap penegak hukum)

" ABSTRAK
Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita pembaharuan hukum. Pernyataan kemerdekaan tersebut sekaligus terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas ... "

1988

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Lefi Haliano Putra

Gagasan pembentukan sistem peradilan lokal agraria sebagai solusi penyelesaian sengketa tanah Ulayat sekaligus sarana perlindungan bagi masyarakat adat = The idea of local judicator system establishment as a solution for community land lawsuit arrangement all at once as a protection tool for traditional community / M. Lefi Haliano Putra

" ABSTRAK
Kedudukan hukum tanah ulayat sebagai hak konstitusional masyarakat adat masih banyakbelum disadari oleh masyarakat adat itu sendiri berikut pihak-pihak lain yang terkait. Takjarang terjadi banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat mulai dari sebab yanglegal seperti akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka, hinggatindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain seperti penyerobotan lahan. Haltersebut pada akhirnya menimbulkan urgensi pembentukan sistem peradilan yang baru yanglebih sesuai dan solutif untuk persoalan tanah ulayat, suatu sistem peradilan ... "

2017

T47261

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mia Banulita

Pengaruh Perbedaan Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Harmonisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Influence of Differences in the Application of Criminal Procedure Law in Corruption Criminal Act Cases towards the Harmonization of the Criminal Judicature System in Indonesia

" Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan ”kekuatan” kepada komisi ini sehingga berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak dinikmati oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan yang berbeda ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap harmonisasi dalam sub sistem peradilan pidana yang bekerja dalam hal pemberantasan korupsi sehingga ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26073

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

" ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang bertujuan untuk pemulihan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erry Ayudhiansyah

Relevansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai acuan yang mengatur eksistensi kuasa hukum pada pengadilan pajak = The relevance of the Minister of Finance Regulation No. 61/PMK.01/2012 on requirements to become tax court attorney jo. Law No. 14 of 2002 concerning the tax court as a reference that governing the existence of tax court attorney / Erry Ayudhiansyah

" ABSTRAK
Tesis ini membahas permasalahan mengenai eksistensi atau keberadaan kuasa hukum yang mewakili wajib pajak dan atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau gugatan pada pengadilan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kuasa hukum yang dapat beracara mewakili kliennya pada pengadilan pajak dan kemudian menganalisis relevansi keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38723

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ario Priojati

Pemanfaatan alat bukti elektronik dalam pembuktian pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia: studi kasus persidangan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur = The utilization of electronic evidence in the court examination of the human rights grave breaches in Indonesia: case study on human right violation in East Timor

" Kemajuan tehnologi berkembang dengan amat pesat dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dan negara manapun. Seiring dengan perkembangan tehnologi tersebut menimbulkan permasalahan dengan Hukum Acara yang berlaku disuatu negara terutama negara berkembang seperti: Indonesia. Salah satu produk kemajuan tehnologi yang menimbulkan polemik adalah pemeriksaan saksi melalui media teleconference dengan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 10 masih mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

T15085

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian