Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUneven global economic development resulted by the global financial crisis of 2008-09, and infrastructure gay in the Asia-pasific region have become current economic challenges that the world has to overcome."

"ABSTRAKIndonesia menandatangani sejumlah nota kesepahaman dalam koridor Belt and Road Initiave (BRI). Berbagai respon muncul, mulai dari optimism hingga sinisme. Sejak diinisiasi pada tahun 2013, proyek ambisius Cina ini memang mendapat beragam respon dari kekhawatiran jebakan hutang hingga motif tersembunyi Cina untuk membangun dominasi di politik di politik internasional. Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana proyek BRI dari perspektif geopolitik dan membahas bagaimana implikasi dan hal yang harus diperhatikan dalam kerja sama Indonesia-Cina dalam kerangka BRI dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional."

"ABSTRAKKebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang diAsia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi barusemakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing.Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakinmenunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasipembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan inidiimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkanoleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI,kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negaramenjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi,pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintasbarang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baikantara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia danCina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentinganekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagiIndonesia. "

"Artikel ini membahas perkembangan Impian Cina (Zhongguomeng) dan Impian Asia (Yazhoumeng) sebagai sebuah landasan dari lahirnya gagasan Inisiatif Sabuk dan Jalan (One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI)). Artikel ini berfokus pada peran gagasan Zhongguomeng dan Yazhoumeng terhadap BRI, yang diiniasi oleh Xi Jinping. BRI dicanangkan Xi Jinping pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi Beijing dan memacu pertumbuhan ekonomi negara tetangga Cina melalui pembangunan infrastruktur. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis pendekatan historis, penelitian ini memaparkan asal usul Zhongguomeng, dasar kelahiran Yazhoumeng, perkembangan BRI hingga saat ini, serta menganalisis keterkaitan antara Zhongguomeng, Yazhoumeng, dan BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI adalah sebuah alat untuk mewujudkan dan melanjutkan Zhongguomeng yang ingin mencapai Yazhoumeng. Sementara itu, Zhongguomeng adalah dasar untuk mencapai Kebangkitan Besar Bangsa Cina pada tahun 2021 dan 2049, dan Yazhoumeng adalah inisiatif konsep keamanan bersama yang dapat menyokong dan membantu negara tetangga Cina di kawasan Asia.

---

This article discusses the development of the Chinese Dream (Zhongguomeng) and Asian Dream (Yazhoumeng) as a groundwork of the One Belt One Road (OBOR) or Belt and Road Initiative (BRI). This article focuses on the role of Zhongguomeng and Yazhoumeng towards BRI, which was initiated by Xi Jinping. BRI was launched by Xi Jinping in 2013 to strengthen Beijings economy and spur economic growth in neighbouring China through infrastructure development. With a historical approach, the study presents the origin of Zhongguomeng and Yazhoumeng, the development of BRI to date, as well as analyzing the relationship between Zhongguomeng, Yazhoumeng, and BRI. The results of the study show that BRI is a tool for realizing and continuing Zhongguomeng to reach Yazhoumeng. Meanwhile, Zhongguomeng is the basis for achieving the Great Awakening of the Chinese Nation in 2021 and 2049, and Yazhoumeng is a joint security concept that supports and help Chinas neighbour countries in Asia."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah friksi dapat terjadi di dalam setiap pertemuan dua maupun lebih pihak yang bekerjasama dalam suatu rangkaian kerjasama. Sebuah friksi terjadi karena adanya implikasi dari suatu kesepakatan dalam sebuah kerjasama yang mana friksi tersebut bersifat mengekang di dalam kerjasama tersebut. China, India, dan Pakistan pada kebijakan luar negerinya sama-sama melakukan kerjasama di dalam sebuah proyek infrastruktur ekonomi global bernama Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan sebuah kerjasama yang diusung pertama kali oleh China pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping. Pada pelaksanaannya, proyek BRI banyak menemukan friksi-friksi yang terjadi di dalamnya, terutama pada ranah kerjasama antara China dengan India dan China dengan Pakistan di dalam koridor ekonomi BRI masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai penunjang data-data di dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa terjadinya friksi di dalam sebuah kerjasama antarnegara merupakan sebuah hal yang sering terjadi, terutama pada negara yang sedang mengalami konflik. Pada penemuannya, penulis juga menemukan bahwa terjalin sebuah solusi atas friksi yang terjadi di dalam kerjasama BRI antara China dan Pakistan sehingga melanggengkan kerekatan kerjasama kedua negara tersebut, sedangkan friksi yang terjadi pada kerjasama BRI antara China dan India justru tidak menemukan solusinya sehingga membuat kerekatan kerjasama kedua negara tersebut menjadi semakin renggang.

---

This thesis explains how a friction can occur in every meeting of two or more parties who work together in a series of cooperation. A friction occurs because of the implications of an agreement in a cooperation where the friction is restrictive in the cooperation. China, India, and Pakistan in their foreign policies are both cooperating in a global economic infrastructure project called the Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a collaboration that was first promoted by China in 2013 under Xi Jinping era. In its implementation, the BRI project found many frictions that occurred in it, especially in the realm of cooperation between China-India and China-Pakistan within the respective BRI economic corridors. In this study, the author uses the library method as supporting the data in the completion of this thesis. The author finds that the occurrence of friction in a cooperation between countries is something that often happens, especially in countries that are experiencing conflict. In his findings, the author also found that there is a solution to the friction that occurred in the BRI cooperation between China and Pakistan so as to perpetuate the closeness of the cooperation between the two countries, while the friction that occurred in the BRI cooperation between China and India did not find a solution, thus creating a closer cooperation between the two countries. the country is becoming more and more tenuous."

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"Sejak tahun 1950, hubungan bilateral Indonesia dan Cina bersifat fluktuatif. Sebagai negara terbesar di masing-masing kawasan, Indonesia dan Cina memiliki hubungan bilateral yang signifikan di panggung internasional karena implikasinya yang luas terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian regional. Dalam perkembangannya, interaksi antara middle power dan great power ini makin tersorot karena hubungan kedua negara terus meningkat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping, tetapi tetap diselimuti dengan ketegangan. Untuk menelaah perkembangan dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina, tinjauan literatur ini berupaya memetakan 52 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan menggunakan metode taksonomi. Pemetaan literatur ini kemudian dibagi ke dalam lima tema utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Cina; (2) Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik Amerika Serikat-Cina; (3) dimensi ekonomi dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; (4) posisi diaspora Tionghoa dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina; serta (5) posisi dan respons Indonesia di sengketa Laut Cina Selatan. Melalui tinjauan kelima tema utama tersebut, penulis hendak mengidentifikasi area konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Penulis menemukan bahwa literatur-literatur utamanya menggambarkan kompleksitas hubungan bilateral Indonesia-Cina yang bersifat multifaset dari awal pembukaan hubungan diplomatik hingga di era kontemporer. Dinamika hubungan bilateral Indonesia-Cina ini didorong oleh pertimbangan pragmatisme kedua negara yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dalam menghadapi berbagai isu prominen di antara keduanya. Dalam tinjauan literatur ini, penulis juga menemukan adanya kesenjangan literatur berupa pembahasan yang hanya terpusat di era kepemimpinan Soekarno, Soeharto, dan Jokowi, kurangnya eksplorasi analisis pada tingkat individu dalam kebijakan luar negeri kedua negara, minimnya pembahasan hubungan Indonesia-Cina selama pandemi COVID-19, dan absennya perdebatan akademis mengenai respons Indonesia terhadap evolusi kebijakan Cina di Laut Cina Selatan. Temuan ini dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa mendatang.

---

Since 1950, bilateral relations between Indonesia and China have been characterized by fluctuations. As the largest countries in their respective regions, Indonesia and China have significant bilateral relations on the international stage due to their broad implications for regional security and economic stability. Over time, interactions between this middle power and great power have gained more attention as their relations have strengthened under the leadership of President Joko Widodo and Xi Jinping, although they remain fraught with tension. To analyze the development of the dynamics in Indonesia-China bilateral relations, this literature review aims to map 52 journal articles using a taxonomy method. The literature mapping is categorized into five main themes: (1) factors influencing Indonesia-China bilateral relations; (2) Indonesia in the vortex of US-China geopolitical rivalry; (3) economic dimensions of Indonesia-China bilateral relations; (4) the role of the Chinese diaspora in Indonesia-China bilateral relations; and (5) Indonesia's position and response in the South China Sea dispute. Through the review of these five main themes, the author seeks to identify areas of consensus, debate, and gaps in the literature on this topic. The author finds that the literature mainly portrays the complexity of Indonesia-China bilateral relations as multifaceted, from the establishment of diplomatic relations to the contemporary era. The dynamics of Indonesia-China bilateral relations are driven by the pragmatic considerations of both countries, prioritizing their national interests in addressing prominent issues between them. In this literature review, the author also identifies gaps in the existing research, including discussions that are primarily focused on the leadership eras of Soekarno, Soeharto, and Jokowi, a lack of individual-level foreign policy analysis of both countries, limited discussion on the relations between the two countries during the COVID-19 pandemic, and the absence of academic debate regarding Indonesia’s response to the evolution of China’s polices in the South China Sea. These findings could be further explored in future research."

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok yang menandakan peresmian kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini digagas oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi insentif ekonomi (pendanaan, faktor produksi, tenaga kerja dan ahli, asistensi) guna mendukung pembangunan infrastruktur negara mitra dan memperkuat konektivitas di sepanjang jalur BRI (Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road). Kendati sokongan yang disediakan untuk merealisasikan agenda Global Maritim Fulcrum (GMF) Indonesia, terdapat berbagai risiko multisektoral yang mengikuti penerimaan BRI. Terlebih lagi, latar belakang persaingan geopolitis yang menjadi preseden kemunculan BRI semakin menambah daftar ancaman pada tingkat nasional, regional dan internasional. Keresahan tersebut menghadirkan pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; mengapa Indonesia tetap melakukan penerimaan Belt and Road Initiative Tiongkok? Dengan menggunakan kerangka analisis economic statecraft, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah negara untuk menerima economic statecraft, yakni; tingkat stateness Indonesia yang tinggi sehingga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai kepentingan eksekutif dan mengabaikan risiko dan/atau penolakan pada tingkat domestik; keterbatasan fiskal Indonesia dalam memenuhi ekspektasi pembangunan dalam negeri; keselarasan antara kepentingan pembangunan Indonesia dengan benefit yang dapat BRI sediakan; kekuatan Tiongkok sebagai emerging major power yang meningkatkan kredibilitas BRI; dan adanya ancaman geopolitis yang lebih besar apabila Indonesia menolak sebagai konsekuensi dari relasi asimetris antara Tiongkok-Indonesia.

---

In 2018, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese government which marked the inauguration of Indonesia-China cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). This initiative was initiated by the Chinese government to provide economic incentives (funding, production factors, labor and experts, assistance) to support partner countries' infrastructure development and strengthen connectivity along the BRI route (Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road). Despite the support provided to realize Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) agenda, there are multisectoral risks that follow BRI's acceptance. Moreover, the background of geopolitical rivalry that precedes the emergence of the BRI further adds to the list of threats at the national, regional and international levels. This unrest presents the question raised in this thesis; why does Indonesia continue to accept China's Belt and Road Initiative? By using the economic statecraft analysis framework, the author finds that there are several factors that encourage a country to accept economic statecraft, namely; Indonesia's high level of stateness so that it is able to formulate policies that suit executive interests and ignore risks and/or rejection at the domestic level; Indonesia's fiscal limitations in meeting domestic development expectations; alignment between Indonesia's development interests and the benefits that BRI can provide; China's strength as an emerging major power that increases the credibility of BRI; and the existence of a greater geopolitical threat if Indonesia refuses as a consequence of asymmetrical relations between China-Indonesia."