Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok yang menandakan peresmian kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini digagas oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi insentif ekonomi (pendanaan, faktor produksi, tenaga kerja dan ahli, asistensi) guna mendukung pembangunan infrastruktur negara mitra dan memperkuat konektivitas di sepanjang jalur BRI (Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road). Kendati sokongan yang disediakan untuk merealisasikan agenda Global Maritim Fulcrum (GMF) Indonesia, terdapat berbagai risiko multisektoral yang mengikuti penerimaan BRI. Terlebih lagi, latar belakang persaingan geopolitis yang menjadi preseden kemunculan BRI semakin menambah daftar ancaman pada tingkat nasional, regional dan internasional. Keresahan tersebut menghadirkan pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; mengapa Indonesia tetap melakukan penerimaan Belt and Road Initiative Tiongkok? Dengan menggunakan kerangka analisis economic statecraft, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah negara untuk menerima economic statecraft, yakni; tingkat stateness Indonesia yang tinggi sehingga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai kepentingan eksekutif dan mengabaikan risiko dan/atau penolakan pada tingkat domestik; keterbatasan fiskal Indonesia dalam memenuhi ekspektasi pembangunan dalam negeri; keselarasan antara kepentingan pembangunan Indonesia dengan benefit yang dapat BRI sediakan; kekuatan Tiongkok sebagai emerging major power yang meningkatkan kredibilitas BRI; dan adanya ancaman geopolitis yang lebih besar apabila Indonesia menolak sebagai konsekuensi dari relasi asimetris antara Tiongkok-Indonesia.

---

In 2018, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese government which marked the inauguration of Indonesia-China cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). This initiative was initiated by the Chinese government to provide economic incentives (funding, production factors, labor and experts, assistance) to support partner countries' infrastructure development and strengthen connectivity along the BRI route (Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road). Despite the support provided to realize Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) agenda, there are multisectoral risks that follow BRI's acceptance. Moreover, the background of geopolitical rivalry that precedes the emergence of the BRI further adds to the list of threats at the national, regional and international levels. This unrest presents the question raised in this thesis; why does Indonesia continue to accept China's Belt and Road Initiative? By using the economic statecraft analysis framework, the author finds that there are several factors that encourage a country to accept economic statecraft, namely; Indonesia's high level of stateness so that it is able to formulate policies that suit executive interests and ignore risks and/or rejection at the domestic level; Indonesia's fiscal limitations in meeting domestic development expectations; alignment between Indonesia's development interests and the benefits that BRI can provide; China's strength as an emerging major power that increases the credibility of BRI; and the existence of a greater geopolitical threat if Indonesia refuses as a consequence of asymmetrical relations between China-Indonesia.