Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba mengkaji "Perlakuan Perpajakan terhadap Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Permasalahannya", yaitu suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang ruang ling kupnya mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi yang tercakup dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta peraturan petunjuk pelaksanaannya dan Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen Pajak, terutama di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui dan menguraikan perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau Financial Lease, termasuk bila terjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau early Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini berdasarkan pada deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data bersifat teoritis dan kajian literatur serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian bentuk full integration systemdan expert survey ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada pada materi Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi serta di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan ketidaksesuaian ini agar segera disempurnakan atau diganti dengan peraturan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), agar lebih berbobot sebagai landasan hukum bagi kegiatan sewa guna usaha.Pada kondisi/keadaan pemutusan perjanjian sewa guna usaha lebih cepat/pendek atau early termination, dalam surat edaran Dirjen Pajak dan PP belum mengatur secara tegas sejak kapan lessor harus melakukan penyusutan bila terjadi default dari lessee.Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, dimana lessee diharuskan membayar kembali sebagian PPN masukan yang telah dikriditkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal ini hanya berlaku untuk default dari lessee dalam financial lease dengan cara sales type lease. Tetapi pada transaksi sales and lease back, jika barang modal yang dijual lease kepada lessor berupa Barang Karla Pajak (BKP) maka seharusnya lessee memungut PPN terhadap lessor pada saat terjadi transaksi penjualan."

"Laporan karya magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa di PT SDR dengan kasus Kontrak A dan Kontrak B. Untuk Kontrak A dan Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sewa di tahun 2018 sedangkan kontrak dimulai 2017. Berdasarkan hasil analisis, waktu pengklasifikasian kontrak sewa tidak sesuai PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak A, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan analisis, klasifikasi Kontrak A sudah sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa operasi. Berdasarkan analisis dengan salah satu faktor yaitu jenis menara yang disewa di Kontrak B hanya dapat di isi oleh PT SDR, penulis mengklasifikasikan kontrak B sebagai sewa pembiayaan.

---

This final project aims to analyze the implementation of PSAK 30 (revised 2011) leasing tower at PT SDR with cases of contract A and contract B. For contract A and contract B, PT SDR classifies the lease contract in 2018 while the contract starts in 2017. Based on the analysis, the time of classifying the rental contract is not in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract A, PT SDR classifies contracts as finance leases. Based on the analysis, the classification of Contract A is in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract B, PT SDR classifies contracts as operating leases. Based on the analysis with one of the factors, the tower type leased in Contract B can only be filled by PT SDR, the author classifies contract B as a finance lease."

"Mekanisme transaksi Sewa Guna Usaha jenis Finance Lease memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasi (Operating Lease). Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal merupakan karakteristik utama jenis transaksi Leasing ini. Hak Opsi merupakan hak bagi Lessee untuk memiliki barang, mengembalikan barang, atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha. Kepemilikan barang modal pada akhir masa sewa dilakukan dengan pembayaran Nilai Sisa merupakan hak Lessee pada mekanisme Finance Lease secara umum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Leasing saat ini. Namun, pada beberapa kasus di pengadilan, Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal menjadi gugur disebabkan adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee. Ketika terjadi wanprestasi, sebagai akibatnya adalah barang modal ditarik oleh lessor yang kemudian dijual olehnya digunakan untuk menutupi sisa kewajiban Lessee. Selain itu, Lessee juga dikenakan ganti kerugian sebesar akumulasi seluruh pembayaran angsuran, biaya-biaya lainnya, dan termasuk Nilai Sisa yang mana mewakilkan harga perolehan barang modal selayaknya Hak Opsi dijalankan. Pada praktiknya, hasil penjualan barang modal tidaklah mampu menutupi nominal ganti kerugian yang ditagihkan kepada Lessee, sehingga Lessee harus membayar seluruh ganti kerugian selayaknya Hak Opsi dijalankan walaupun hak tersebut gugur.

---

The option right for the Lessee to own capital goods is the main characteristic of this type of Finance Lease transaction. The Option Right is the right for the Lessee to own the goods, return the goods, or extend the lease term. Ownership of capital goods at the end of the lease period by payment of Residual Value is the right of the Lessee in the Finance Lease mechanism generally applied by Leasing companies today. However, in some cases litigated in court, the Option Right for the Lessee to own capital goods becomes void due to a breach of promise or default committed by the Lessee. When a default occurs, the result is that the capital goods are withdrawn by the lessor which is then sold by him which is later used to cover the remaining obligations of the Lessee. In addition, the Lessee is also subject to compensation amounting to the accumulation of all instalment payments, other costs, and including the Residual Value which represents the acquisition price of the capital goods as if the Option Right was exercised. In practical terms, the proceeds from the sale of the capital goods are not able to cover the nominal compensation charged to the Lessee, so the Lessee must pay all compensation if the Option Right is exercised even though the right is cancelled."

"Tesis ini menganalisis mengenai jenis kontrak sewa perusahaan Tarzan Ltd, dan apakah mereka harus menerima proposal dari perusahaan lain. Tesis ini juga akan memberikan rekomendasi tmengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Tarzan Ltd jika mereka memutuskan untuk menerima proposal tersebut

---

This thesis analyses the nature of lease of Tarzan Ltd, and whether or not they should accept the proposal given by another company. This thesis will also give recommendations as to how Tarzan Ltd should do with the ratio of the company if it decides to accept the proposal."

"Perlakuan akuntansi sewa guna usaha bagi lessee mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peraturan terdahulunya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2012 berbasis IFRS kemudian berganti menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 berbasis IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pencatatan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 dalam hal Sewa Guna Usaha bagi lessee dengan kriteria sewa operasi yang menjadi sewa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan pengakuan aset sewa kendaraan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode studi lapangan dan studi literatur dari perusahaan. Perkembangan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (SGU) atau leasing turut mempengaruhi aktivitas perusahaan yang menggunakan skema kegiatan tersebut. PT XYZ menggunakan kontrak sewa operasi dimana pada PSAK 73 mengenai pencatatan secara sewa operasi dapat disesuaikan dengan pencatatan secara sewa pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah berupa peninjauan dalam menggunakan skema Sewa Guna Usaha menggunakan PSAK 30 dengan simulasi pencatatan menurut PSAK 73 dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perpajakan sehingga akan terlihat bagaimana PT XYZ dalam penerapan perhitungan sewa guna usaha akan memberikan petunjuk di masa depan dalam hal aspek pencatatan dan pengakuan aset tetap perusahaan. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang sudah ahli dan berkompeten dalam penerapan sewa guna usaha.

---

The accounting of leasing treatment for lessees has undergone a significant change compared to the previous regulation, namely Financial Accounting Standard Statement Number 30 which was effective from January 1, 2012 based on IFRS and then changed to IFRS-based Financial Accounting Standard Statement Number 73 which became effective January 1, 2020. This study aims to analyze the implications of recording between PSAK 30 and PSAK 73 in terms of business leases for lessees with the criteria of operating leases that become finance leases related to the recognition of vehicle leased assets in the company's financial statements. This research uses a qualitative approach. The analysis technique in data collection used is descriptive method. Methods of data analysis using field study methods and literature studies from the company. The development of PSAK 73 which replaced PSAK 30 regarding leasing (SGU) or leasing activities also influenced the activities of companies that used these activity schemes. PT XYZ uses an operating lease contract where in PSAK 73, the recording under an operating lease can be adjusted with the recording under a finance lease. The results of this study are in the form of a review in using the lease scheme using PSAK 30 with a simulation of recording according to PSAK 73 in the company's financial statements. Then it is linked to taxation regulations so that it will be seen how PT XYZ in applying the lease calculation will provide instructions in the future in terms of the recording and recognition aspects of the company's fixed assets. The data source of this research is secondary data from the company. In this study, the data collection technique used was direct interviews with those who were experts and competent in the application of leasing."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum.

Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat."