Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Sirman Dahwal,author

Komentar praktisi hukum mengenai terjadinya perkawinan campuran beda agama setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Bengkulu

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Rahmani

Aspek hukum perkawinan antar warga negara Indonesia yang berbeda agama (Islam dengan Kristen) yang dilakukan di Indonesia (Penetapan Pengadilan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST)

" ABSTRAK
Semakin majunya perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat menyebabkan tingginya kemungkinan anggotanya untuk melakukan perkawinan beda agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang sulit untuk dihindari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, timbul beberapa masalah dalam melaksanakan perkawinan beda agama, yaitu mengapa hakim memberikan penetapan yang mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan beda agama? Apa dasar pertimbangannya? Apakah suami atau istri dan anak-anak dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan tersebut? Permasalahan tersebut ... "

2006

T36815

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fakhrani Ahliyah

Analisis pembatalan perkawinan karena saudara sesusuan dan akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan (Studi kasus : Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc) = Analysis of marriage’s annulment caused by nest relationship and legal implication a/ Fakhrani Ahliyah

" ABSTRAK
Penulisan skripsi ini berfokus pada pembatalan perkawinan karena saudara sesusuan yang ditinjau dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh saudara sesusuan dilarang. Selain itu, pembuktian hubungan sesusuan menjadi fokus skripsi ini karena pembuktiannya tidak mudah. Apabila perkawinan dibatalkan, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi sehingga akan berakibat pada status hukum suami-istri, harta dalam perkawinan, dan anak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pembatalan perkawinan karena hubungan ... "

2015

S58534

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dani Mulya Tasdik

Asas personalitas keislaman bagi anak luar kawin non muslim atas pembatalan perkawinan orang tua muslim berdasarkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam : analisis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm = Islamic personality principle for outside mating non muslim against muslim parents marriage is based on act no 1 year 1974 about marriage and islamic law case study Tasikmalaya Religious Court no 1699/Pdt .G/2009/PA.Tsm / Dani Mulya Tasdik

" ABSTRAK
Skripsi ini berisi tentang Asas Personalitas Keislaman bagi anak luar kawin non muslim terhadap perkawinan orang tua muslim berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm. Pokok permasalahan membahas asas personalitas keislaman terhadap kedudukan anak luar kawin non muslim atas pembatalan perkawinan orang tua muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu ... "

2015

S59684

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Dewi

Ingkar janji untuk menikahi sebagai alasan gugatan perbuatan melawan hukum (Studi kasus Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2011/PN.SBY.) = A false promise upon a marriage as a reason to lawsuit tort (Case study Number 144/Pdt.G/2011/PN.Sby)/ Alifa Dewi

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal terjadinya ingkar janji untuk menikahi. Fokus penelitian adalah mengetahui apakah perbuatan ingkar janji untuk menikahi adalah suatu bentuk dari perbuatan melawan hukum serta bagaimana penggantian ganti rugi yang ideal dalam hal terjadi hal demikian, dan kemudian mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan skripsi ... "

2015

S61977

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nilna Muna Yuliandari

Pembatalan akta perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara No: 215/G/2014/PTUN-JKT) = Termination of the deed of marriage by State Administrative Court Law (Case study State Administrative Decree No. 215/G/2014/PTUN-JKT)/ Nilna Muna Yuliandari

" ABSTRAK
Dalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, “Tidak termasuk Keputusan TUN menurut Undang-undang ini Keputusan hukum Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai obyek gugatan di Pengadilan ... "

2015

S61601

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hazairin

Tinjauan mengenai U.U. perkawinan No. 1-1974 dan lampiran U.U. No. 1-1974 tentang perkawinan

Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986

346.016 HAZ t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Delik perzinahan menurut KUHP dan perkembangannya

" Penulrlf artikel ini, mengulas masalah delik perzinahan dalam tinjauan KUHP serta per- kembangannya. Hasbullah sangar mencemas- kan maraknya prostitusi di lndonesia terutama di kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa berkembang dengan pesat karena prostitusi telah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis" yang menguntungkan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang perzinahan harus diperbaharui dan harus benar-benar mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, dia meng- usulkan agar aturan hukum pidana tentang perzinahan lebih diperketat Iagi dalam KUHP Nasional yang akan datang. ... "

Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 27-38, 1996

HUPE-26-1-Feb1996-27

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nazla

Perjanjian perkawinan yang mengatur tanggung jawab terhadap anakl luar kawin dalam perspektif hukumi islam: analisis akta perjanjian perkawinan

" The children whom born outside of marriage can become trustworthiness of his/her mother's husband onlv if it has his consent and be noticed at mortal agreement. It has abided by one of contract on Islamic law principles that's recognized as voluntary. In the marital agreement might to be acquiesced that the children whom born outside of marriage will receive funds for his/her education and living costs. But in that agreement does not mention the name ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

HUPE-37-1-(Jan-Mar)2007-119

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kedudukan Hukum Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)

" Sejarah politik hukum Indonesia merdeka mencatat, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama ditandai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Lahirnya UUP ini dan aturan yang terkait merupakan buah dari suatu perjuangan yang panjang dari berbagai komponen masyarakat, terutama perempuan, yang menuntut keadilan dan persamaan hak. Perjuangan perempuan dengan membawa isu emansipasi yang setidaknya telah dimulai sejak Kartini, Siti Rohana Kudus, dan pejuang perempuan lainnya sesudah itu, baik secara perorangan maupun organisasi ... "

JLI 7:1(2010)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian