Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
Josua Septian
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan larangan praktek diskriminasi pelaku
usaha terhadap pelaku usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-
Undang No.5 Tahun 1999. Peneliti dalam hal ini mengambil contoh kasus dari
putusan KPPU No.05/KPPU-I/2012 tentang praktek diskriminasi yang dilakukan oleh
PT.Chevron Indonesia Company dalam tender export pipeline front end engineering
dan design contract di lingkungan PT.Chevron Indonesia Company. Penelitian ini
dilakukan bersifat yuridis normatif dengan meneliti praktek diskriminasi berdasarkan
teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini pada
akhirnya ...
"
Universitas Indonesia, 2014
S57540
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
AUD 4:7(2010/2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tridayanto
"
ABSTRAK
Di dalam proses penyelenggaraan konstruksi, tahapan tender atau proses pelelangan merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnya. Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari proses penyelenggaraan konstruksi, yang mana jika tahapan tender ini gagal maka proses penyelenggaraan konstruksi tidak akan pernah dimulai. Oleh karena itu pada tahapan ini perlu ditangani secara baik dan benar mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
Persaingan harga penawaran yang ketat ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Antonia Ayu Anggraini
"
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengadaan pipa gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) serta bagaimana sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan pipa gas tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas di bidang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19635
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adifyan Rahmat Asga
"
KPPU didirikan sebagai lembaga dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sampai saat ini KPPU telah banyak sekali menangani kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Sudah jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Akan tetapi, panitia ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55847
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zessica Yuniartha Ronauli
"
Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S59905
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Grace Natalia B.
"
ABSTRAK
Tender bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan pemenang dengan harga penawaran terendah dan kualitas terbaik melalui persaingan usaha sehat, tetapi juga harus lulus kualifikasi yang dipersyaratkan dengan melalui tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Pada prakteknya, masih ada pemenang tender yang ditetapkan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain melalui persekongkolan tender dan tidak lulus tahap pembuktian kualifikasi. Ditetapkannya pemenang tender yang lulus evaluasi penawaran namun tidak lulus pembuktian kualifikasi antara lain disebabkan karena adanya ...
"
2007
T19586
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Satria Primaldi Hasymi
"
Dengan ditawarkannya saham-saham perusahaan PMA yang bergerak di bidang pertambangan umum melalui pasar modal, dapat terjadi benturan antara ketentuan tentang penawaran tender yang mengacu kepada undang-undang pasar modal, elan ketentuan Indonesianisasi saham yang terdapat dalam kontra-kontrak karya pertambangan.
Mekanisme penawaran tender disatu sisi memberikan kesempatan para pemegang saham publik untuk mengambil keputusan terhadap saham yang dimilikinya dengan jaminan adanya keterbukaan informasi, kewajaran dan keadilan, namun disisi lain mekanisme tersebut dapat menyebabkan terjadinya proses going private suatu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19511
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nany Ariyanti
"
ABSTRAK
Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 ...
"
2013
T33006
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Setiawan Adiwijaya
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S23958
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
