Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu untuk memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak terjadi praktik usaha yang tidak sehat dikarenakan ada banyaknya persaingan yang semakin kompleks serta tuntutan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dari kegiatan usahanya, salah satunya berkaitan dengan kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan dalam pengadaan barang maupun jasa. Salah satu putusan KPPU yang berkaitan dengan persekongkolah tender dalam tulisan ini adalah putusan KPPU nomor 05/KPPU-L/2018. Adapun persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dilengkapi melalui diterbitkannya Pedoman Pasal 22 oleh KPPU. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mana seluruh penelitian hingga penulisan dilakukan secara kepustakaan dengan menekankan pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan a quo dan menganalisis akibat hukum terkait dengan putusan a quo. Selain itu, artikel ini membahas mengenai pemenuhan rumusan unsur-unsur dalam praktik persekongkolan tender pada perkara a quo, beserta dampak dan implementasinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dimana pertimbangan Majelis dalam perkara a quo terkait dengan persekongkolan horizontal sudah benar. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dimana Majelis tidak memutus pihak Terlapor dalam perkara a quo yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam. Selain itu, pendapat berbeda dalam putusan yang menyatakan bahwa Pokja bertindak terlalu pasif adalah dapat dibenarkan, karena Pokja seharusnya bersifat aktif sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat tidak terjadi.

---

Law Number 5 of 1999 is expected to eradicate monopolistic practices and unfair business competition. Unfortunately, until now there are still many unhealthy business practices due to increasingly complex competition and demands to obtain the maximum possible profit from business activities, one of which is related to bid rigging activities carried out in the procurement of goods and services. One of the KPPU decisions relating to tender rigging in this article is KPPU decision number 05/KPPU-L/2018. Tender rigging is specifically regulated in Article 22 of Law Number 5 of 1999 which was then supplemented through the publication of Article 22 Guidelines by the KPPU. In writing this article, a normative juridical research method was used, in which all research and writing were carried out in the literature, emphasizing applicable legal rules and norms. This article aims to analyze the application of law in the verdict and analyze the legal consequences related to such verdict. Apart from that, this article discusses the fulfillment of the formulation of elements in the practice of bid rigging in such case, along with its impact and implementation. The conclusion that can be drawn from this research is that the Tribunal's considerations in such case related to horizontal conspiracy are correct. However, what needs to be underlined is that the Tribunal did not decide that the Reported Party in such case was proven to have violated the provisions of Law Number 5 of 1999 to be blacklisted. Apart from that, the different opinion in the decision which states that the Working Group acted too passively is justified, because the Working Group should be active as a filter so that indications of unfair competition do not occur.