Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Anggria Septariani

Kedudukan hukum pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Legal position of government employees non state civil apparatus based on undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

" Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja sukarela, ataupun sejenisnya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pegawai aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga status hukum dari pegawai pemerintah bukan APARATUR SIPIL NEGARA yang sebelumnya dikenal didalam peraturan sebelumnya menjadi hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalis dari peraturan perundangundangan khusunya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sagung Agung Putu Suadtri Yani

Tinjauan yuridis perlindungan karyawan RS Pasar Rebo Jakarta: sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Agung RI mengenai hak uji materiil terhadap Perda nomor 15 tahun 2004

" Beberapa tahun terakhir ini telah diberlakukan beberapa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT. RS Pasar Rebo. Perda tersebut menjadi polemik bagi masyarakat sekitar rumah sakit dan karyawan RS Pasar Rebo khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum adanya Perda Nomor 15 Tahun 2004, perlindungan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19819

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Artahsasta Prasetyo Santoso

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (Korporasi) Dalam Kasus Malpraktik Medis Yang Menyebabkan Kematian = Hospital (Corporate) Criminal Liability On Medical Malpractice Cases That Caused Death

" Kesehatan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga masyarakat perlu mengenal untuk dapat menjamin hak sebagai masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan dipercayakan kepada tenaga kesehatan yaitu dokter dan penyedia fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, khususnya hak dan kewajiban di mata hukum saat terjadi kasus-kasus malpraktik yang merugikan mereka. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahma Widiarti

Tugas dan Kewenangan Penyidik POLRI serta Penyidik PNS Imigrasi (Studi Kasus Penggunaan Surat Perjalanan Republik Indonesia Palsu oleh Tersangka Agus dan Enam Orang Warga Negara RRC)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22587

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lubis, Ilwira Fakhrurrazi

Keberlakuan undang-undang ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga (PRT) = The enforceability of labor legislation for domestic workers

" ABSTRAK
Studi yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga PRT dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya Perlindungan. Mengenai tenaga kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan adapun hubungan mengenai pekerja rumah tangga khususnya tentang perlindungan PRT yang tinggal dirumah majikan dan PRT yang tidak tinggal di rumah majikan. Pada umumnya orang yang memakai jasa PRT tidak memberikan kesejahteraan, sedangkan hukum ketenagakerjaan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja formal dan informal. Setiap pekerja mempunyai hak dan ... "

2017

S67555

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aritonang, Samuel Ivander

Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = The content of government regulation No. 11 of 2017 on Civil Management according to Law No. 12 of 2011 on concerning making rules

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Manajemen PNS dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana delegated legislation haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library