ABSTRAKSkripsi ini membahas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Manajemen PNS dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana delegated legislation haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN sebagai primary rule. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang digunakan untuk meninjau suatu permasalahan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat dan cara untuk memahami materi muatan antara PP Manajemen PNS dengan UU ASN. Hasil penelitian ini adalah PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana memiliki kewenangan delegasi dari UU ASN sebagaimana yang dicantumkan di dalam konsiderans PP Manajemen PNS. Namun, terdapat tiga materi muatan PP Manajemen PNS yang tidak sesuai dengan materi muatan UU ASN, yakni: 1 Pembedaan umur dalam Sistem Merit; 2 PNS yang Hilang dalam Pemberhentian PNS dengan hormat; dan 3 Pengaturan sanksi pada masa percobaan PNS. Skripsi ini memberi saran kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengevaluasi dan merevisi PP Manajemen PNS ini serta memasukan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the content of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management in hierarchy of rules as regulated by Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Government Regulation content contain contents to implement the Law properly. It has implications that Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation must be in line with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as a primary rule. This thesis uses juridical normative methodology to review legal issues and provisions of applicable laws and regulations which using study literature as a tools to understand the contents of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management and Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. The conclusion is Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation has a delegated authority from Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus which is stated on the Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Managements consideration. However, there are three contents in Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management which is not in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus 1 The differentiation of age in Merit System 2 The absence of government employee causes honorably discharged and 3 Sanction regulation in the probationary period. This thesis gives some recommendations to Agency of National Law Development under The Ministry of Law and Human Rights and The Ministry of State Apparatus Empowerment Bureau Reform to evaluate and revise Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management. In addition, the evaluation system of making rules should be added in Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Concerning Making Rules, Bureaucracy, Contents, Merit System.