Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Hasna
"
Berdasarkan hukum perjanjian, pihak yang terdampak peristiwa keadaan memaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Namun, dalam hal perjanjian memuat prinsip hell or high water, yang umumnya terdapat pada perjanjian sewa guna usaha pesawat, kewajiban penyewa bersifat absolut dan tanpa syarat, serta tanpa memperhatikan kondisi apapun yang dialami penyewa, termasuk apabila terdampak oleh peristiwa keadaan memaksa, sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak. Keberlakuan prinsip hell or high water apabila terjadi peristiwa keadaan memaksa menjadi ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Urbanus G T Parhusip
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntasi atas modifikasi kontrak sewa pesawat pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menganalisis insentif manajemen dan peranan auditor dalam pemilihan kebijakan akuntansi dari perspektif Teori Akuntansi Positif (PAT) dan Teori Keagenan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan PT IB sebagai objek penelitian. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara dan reviu kontrak, serta data sekunder berupa laporan keuangan, PSAK 71, PSAK 73, dan publikasi IFRIC. Studi kasus ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reinhard Richard S
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S20328
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Terry P. Pasaka
"
ABSTRAK
Di dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pengangkutan maka Perjanjian Kontrak Sewa Pesawat Udara sangat sulit terlebih lagi mengingat Negara Indonesia yang masih perlu mendapatkan bantuan di dalam memproduksi. Pesawat sendiri, sedangkan untuk membelinya membutuhkan biaya yang sangat besar.
Untuk mendapatkan. suatu gambaran sampai dimana kemajuan perhubungan udara di Indonesia, yang kesemuanya itu perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu diketahui tentang aspek-aspek perjanjian dalam KUH Perdata.
Aspek pertama yang perlu ditinjau adalah istilah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hesti Safarina
"
Pesawat terbang sebagai salah satu alat transportasi bagi manusia mempunyai karakteristik mampu mencapai suatu tempat dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Pesawat terbang dalam perkembangannya semakin dibutuhkan manusia sehingga banyak dilakukan usaha pengadaan pesawat terbang oleh berbagai perusahaan penerbangan. PT Mandala Airlines sebagai salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia, untuk meningkatkan pelayanan jasa penerbangan juga menambah armadanya dengan membeli pesawat terbang, namun karena harga pesawat terbang yang mahal, PT ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S20874
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1998
S25515
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hutami Nur Ramadhani
"
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan certified designee pada Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) yang diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sebagai pihak yang dapat melakukan deregistrasi pesawat terbang dan helikopter dengan tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia selain pemegang IDERA yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan memperbandingkan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ita Raiatul Janah
"
Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Gustiani Fazsah
"
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hanley, Donal
Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business, 2012
341.756 7 HAN a (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
