ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan certified designee pada Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) yang diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sebagai pihak yang dapat melakukan deregistrasi pesawat terbang dan helikopter dengan tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia selain pemegang IDERA yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan memperbandingkan penerapan certified designee di negara Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dengan penulisan deskriptif-analitis. Certified Designee dapat diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas pesawat udara yang dibebani dengan kepentingan internasional dengan mengacu pada Cape Town Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, penerapan dari certified designee perlu diperdalam lagi dengan melihat pada negara-negara yang telah menerapkan adanya certified designee, seperti Singapura.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the certified designee on the Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) that has been introduced in the Regulation of Minister of Transportation No. 52 of 2018 concerning Civil Aviation Safety Regulations Part 47 on Aircraft Registration as a party that can deregister aircrafts and helicopters with Indonesian registration sign and nationalities other than IDERA holders, are associated with Law No. 1 of 2009 concerning Aviation Law. This thesis also comparing the application and regulations of certified designee in Singapore. The method of the research used in this thesis is juridical-normative research method with a comparative legal approach and descriptive-analytical writing. The certified designee can be applied as a form of protection for parties who have an interest in an aircraft with international interest in reference to the Cape Town Convention that has been ratified by Indonesia. However, the application of certified designee in Indonesia need to look upon countries that have implemented certified designee, such as Singapore.