Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tiga permasalahan: Bagaimana pengikatan gaji PNS sebagai jaminan utang pada Bank? Bagaimana kedudukan Bank dalam pelunasan utang oleh PNS bila terdapat kreditur lain selain Bank tersebut? Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank dalam hal PNS wanprestasi? Berdasar metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di Bank X, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi konstruksi hukum gaji sebagai jaminan utang PNS di Bank. Kesimpulan: 1) Gaji merupakan agunan utama yang pengikatannya melibatkan Instansi PNS, dilakukan di bawah tangan dan tanpa lembaga jaminan; 2) Bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren; dan 3) Bank telah mengatur mekanisme perlindungan hukum yang aman baginya.

---

Three issues in thesis: How’s civil servants’ salaries bound as debt guarantee at Bank? How’s Bank’s position in repayment debt by civil servants, if there is another creditor? How’s legal protection for Bank if civil servants breaching contract? Based on literature research methods, interviews and case in Bank X, writing this thesis aimed providing legal construction’s description of salary as civil servants Bank's debt guarantee. Conclusions: 1) Salary as main collateral binding involves civil agencies, conducted under hand and without guarantee institution; 2) Bank serves as unsecured creditors; 3) Bank has set up a secure legal protection mechanism for him."

"Kegiatan perdagangan internasional yang timbul akibat adanya globalisasi tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan negara namunnya juga berdampak pada timbulnya sengketa ketika terjadi benturan kepentingan antara negara yang melakukan hubungan perdagangan. Untuk itu World Trade Organization (WTO) telah mengakomodasi dalam hal terjadinya sengketa perdagangan internasional melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Understanding On Rules And Procedures Governing The Settlement Of Disputes (DSU). Salah satu ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU adalah mengenai retaliasi. Retaliasi yang secara khusus diatur dalam Pasal 22 DSU adalah hak bagi negara yang dimenangkan oleh putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara yang dinyatakan kalah oleh putusan Panel DSB dalam hal tidak adanya implementasi putusan Panel DSB dalam jangka waktu yang wajar. Terdapat beberapa pandangan negatif terhadap ketentuan retaliasi, salah satunya mengenai ketidakefektivitasan retaliasi apabila dilaksanakan oleh negara berkembang dan negara terbelakang yang bersengketa melawan negara maju. Namun dalam praktiknya, terdapat negara berkembang yang berhasil melaksanakan retaliasi terhadap negara berkembang, yaitu dalam kasus Byrd Amendment. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang tergolong negara berkembang juga pernah terlibat sengketa perdagangan internasional dengan negara maju, yaitu Korea Selatan dalam kasus tuduhan dumping terhadap produk kertas Indonesia (Kasus DS312). Panel DSB dalam putusannya memenangkan Indonesia dan oleh karena itu Korea Selatan harus menyesuaikan ketentuan anti dumping dengan Anti Dumping Agreement (ADA). Terhadap putusan Panel DSB tersebut, Korea Selatan tidak melaksanakannya sampai jangka waktu yang wajar. Dari kasus di atas, skripsi ini akan menganalisis mengenai legalitas Indonesia berkaitan dengan hak retaliasi yang diatur dalam Pasal 22 DSU serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil Indonesia dalam hal tidak dilaksanakannya retaliasi dalam Kasus DS312.

---

International trade arising from globalization is not is beneficial only to fulfill needs of the country but also have an impact on the possibility of disputes when there is a conflict of interest between countries that conduct trading activities. Hence the World Trade Organization (WTO) has been accommodating in terms of international trade disputes through the dispute settlement mechanism set out in the Understanding On Rules And Procedures Governing the Settlement Of Disputes (DSU). One of the provisions on dispute settlement mechanism set out in the DSU is about retaliation. Retaliation which specifically provided for in Article 22 DSU is right for the country, which was won by decision of the Dispute Settlement Panel Body (DSB) to retaliate against countries that lost by decision of the DSB panel in the absence of implementation of the DSB panel decision in a reasonable time period . There are some negative opinions against retaliation provisions, one of the less effectiveness of retaliation if implemented by developing countries and least developed countries in the dispute against developed countries. However, in practice, there is a developing country that successfully implement retaliation against developing countries, ie in the case of the Byrd Amendment. Indonesia as one of the WTO member countries classified as the developing countries has also been involved in international trade disputes with developed countries, ie South Korea in case of dumping charges against Indonesian paper products (Case DS312). DSB panel in its decision won Indonesia and therefore South Korea should adjust the anti-dumping provisions of the Anti-Dumping Agreement (ADA). In practice, South Korea did not implement the decision of the DSB panel until a reasonable time period. From the above case, this thesis will analyze the legality of Indonesia with regard to the rights of retaliation under Article 22 DSU and the considerations taken by Indonesia in terms of non-performance of retaliation in case DS312."

"Pelaksanaan parate eksekusi pada eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 090 PDT G 2010 PN JKT PST dan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor 007 2014 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data data sekunder berupa peraturan perundang undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait Parate eksekusi pada hak tanggungan dan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri ketika debitor cedera janji.

---

The implementation of self enforcement Parate Executie of Secondary Right of Land Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment by analyzing Civil Case No 090 PDT G 2010 PN JKT PST and Copy of Auction Minute of Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV No 007 2014 This study is using a normative juridicial approach that using secondary data related to the security law related literature and also using primary data such as interview with related informants The self enforcement of Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment entitles the creditor to execute the secured object by selling it and take repayment of the sale without any fiat of District Court when the debtor breaches of contract."

"Fasilitas kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debiturnya, dimana bank wajib melakukan penyediaan uang atau tagihan sedangkan debitur berkewajiban untuk mengembalikan hutang beserta bunga sesuai dengan waktu yang disepakati. Kemudian Undang-Undang memerintahkan kepada setiap bank baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat agar memiliki keyakinan terhadap itikad dan kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya.Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana Bank (X) mendapatkan keyakinan tersebut dengan metode penilaian 5C, dan bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Dalam mendapatkan keyakinan terhadap calon debiturnya maka Bank (X) menerapkan penilaian 5C kedalam kebijakan kredit yang dimilikinya, dan dalam menyelesaikan kredit bermasalah maka dapat ditempuh melalui cara negosiasi, eksekusi jaminan, maupun proses litigasi.

---

The loan facility is an agreement between the bank and the debtor, where the bank is obligated to provide cash or while the debtor is obliged to return the debt with interest in accordance with the agreed time. Then Act ordered to each bank of commercial banks and rural banks in order to have faith and confidence in the debtor's ability to repay its debts.This research will discuss about how Bank (X) gain the confidence 5C assessment methods, and how to resolve the problem loans that happen. This study uses normative juridical method. The author uses the primary legal materials, secondary, or tertiary, using a qualitative approach.In getting the confidence of prospective debtors Bank (X) apply 5C assessment into its credit policy, and in solving the problem loans can be reached by way of negotiation, execution guarantees, and litigation process."

"Skripsi ini menjelaskan tentang keabsahan dan kualifikasi perjanjian dalam transplantasi kornea mata serta hubungan hukum di dalamnya. Dalam melakukan transplantasi kornea mata terdapat persetujuan pendonoran kornea mata dan perjanjian untuk melakukan tindakan kedokteran berupa transplantasi kornea mata. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukan persetujuan pendonoran kornea mata merupakan suatu perikatan antara donor dan bank mata. Dan perjanjian untuk melakukan transplantasi kornea mata adalah perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien (resipien). Perikatan dan perjanjian terapeutik ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi masing-masing pihak.

---

This thesis describes the validity and qualifications of agreement in cornea transplantation and the legal relations in it. In procuring the organ, donors are required to give their consent and agreement to perform the medical procedure of corneal transplantation in written. This study is a qualitative research that uses analytical description design. The results showed the consent of corneal transplantation is an engagement of the donors and the eye bank. Also, the agreement to perform the corneal transplant is a therapeutic contract between the doctors and the patient (recipient). The engagement and therapeutic contract raises legal responsibilities for each party."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anak angkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusan tersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum, khususnya terkait hak kewarisan.

---

This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree of court and the implications for the inheritance rights of the adopted child. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and Court Decision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue, but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adopted children who are adopted without decree of court. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows how important an adoption be done by decree of court in order to provide a law assurance of the inheritance rights of adopted child."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPD diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturan tersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas. Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidak sesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT. Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam mengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yang berbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD.

---

This thesis reviews about condition of supervision conducted by The Financial Services Athority (OJK) towards Investment Managers in managing Securities Portfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays, discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence of the regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. The condition causes some parties take advantage of the discretionary is not accordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. The result showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investment managers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund. Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investment managers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properly thus created protection and legal certainty in the management of the discretionary fund."

"Anak naniain secara harfiah berarti “anak angkat”. Anak angkat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah istri non-Batak Toba yang diangkat sebagai anak oleh orangtua Batak Toba sehubungan dengan perkawinannya dengan suaminya yang bersuku Batak Toba. Ia diberikan marga yang sama dengan marga orangtua angkatnya. Penelitian bersifat deskriptif. Penulis berusaha menelusuri latar belakang perlunya anak nanian diangkat, hubungan dengan orangtua angkat serta orangtua biologis, serta hak mewaris dari orangtua angkat. Hasil penelitian adalah bahwa kedudukan anak naniain adalah sah menjadi warga masyarakat adat Batak Toba. Sebagai anggota masyarakat, ia merupakan pengemban hak dan kewajiban adat Batak Toba.

---

Anak naniain in literal meaning is "adoptive child". Adoptive child hereinafter in this thesis will be referred to a non-Batak Toba wife adopted by one of Batak Toba parents due to her marriage with her Batak Toba spouse. She is given the same surname as her adoptive parents. Author explores the necessary anak naniain has to be adopted, her relationship with her adoptive parents and biological parents, and her right to inherit from her adoptive parents. Result is that status of anak naniain legally recognized as a member of Batak Toba society, obtaining rights and obligations in Batak Toba customary law."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan ketentuan UKM dalam hukum persaingan yang diatur secara langsung di Indonesia UU No.5 Tahun 1999 dan secara tidak langsung di Malaysia (Competition Act 2010). Untuk menganalisa perbandingan kedua ketentuan hukum tersebut maka dalam hal ini, penulisan dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pedoman Pasal 50 h UU No.5/1999 tidak menentukan batasan yang spesifik terkait penerapan pengecualian Usaha Kecil. Competition Act 2010 menyatakan sebaliknya, ketentuan UKM tidak diatur secara langsung, Malaysia tidak memberikan pengecualian kepada UKM, namun hal tersebut tidak berlaku secara mutlak. Terdapat beberapa jenis perjanjian yang akan diijinkan untuk UKM karena dianggap tidak mungkin memiliki efek anti-kompetitif atau tidak memiliki efek signifikan dalam pasar. Selain itu skripsi ini juga akan menggambarkan dampak kebijakan persaingan kepada UKM di kedua negara tersebut.

---

This thesis defines analysis of differences provisions of SMEs in the competition law which is regulated directly in Indonesia (UU no. 5 of 1999) and indirectly in Malaysia (Competition Act 2010). Analyzing the differences of the two provisions of SME’s taken using normative juridicial approach. Guidelines of article 50 (h) UU No.5/1999 does not explain the specific restrictions related to the application of the exemptions. Competition Act 2010 stated otherwise, provisions of SME’s in Competition Law 2010 Malaysia is regulated indirectly and Malaysia does not absolutely apply the competition law to SMEs. There are several types of agreements that will be applicable for SMEs because they are unlikely to have anti-competitive effects or do not have a significant effects on the market. In addition, this thesis also describes the impact of competition policy to SMEs in both countries."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada konstruksi hukum holding company dan subsidiary company yang dilihat dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Dalam hal-hal tertentu, holding company dapat juga ditarik ikut bertanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya atas gugatan pihak ketiga terhadap anak perusahaan dengan prinsip piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil terhadap holding company dan subsidiary company pada Undang- Undang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimanakah hubungan pertanggung jawaban antara holding company dan subsidiary company? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa baik dalam gugatan maupun pertimbangan hakim dari kasus-kasus holding company di Indonesia, penerapan prinsip percing the corporate veil masih tidak konsisten.

---

The focus of this thesis is the implementation of piercing the corporate veil principal on holding company and subsidiary company legal framework as seen from judicial decisions in Indonesia that involve holding company and subsidiary company as the parties to the dispute. In several conditions, holding company can have the liability beyond their shares on their subsidiary from third party’s claim with piercing the corporate veil principal. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are: 1. How piercing the corporate veil doctrine of holding company and subsidiary company regulated on Indonesian Company Law? 2. How liability between holding company and subsidiary company related?. Eventually, the writer received the conclusion that either in claims or judge considerations of holding company cases in Indonesia, the implementation of piercing the corporate veil principal still inconsistent."