Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya prevemtif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat khususnya untuk mengatasi gangguan kesehatan/penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Salah satu penyakit tersebut adalah diare yang masih menjadi masalah kesehatan dunia termasuk Indonesia. Kurangnya akses air bersih merupakan penyebab utama penyakit diare. Akan tetapi selain faktor kualitas dan kuantitas air, pangan yang terkontaminasi juga menyebabkan diare. Sebagai upaya memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, pemerintah mengembangkan program keamanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Pangan Aman. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pemberdayaan masyarakat terhadap keberhasilan program keamanan pangan dengan studi kasus penurunan kejadian diare di Desa Pangan Aman. Data utama yang digunakan adalah dari Podes 2018 dan 2019. Dengan menggunakan model mahalanobis-distance Kernel matching (MDM-Kernel) sebagai model utama yang dilengkapi dengan regression adjustment, uji sensitivitas Rosenbaum serta uji robustness yaitu membandingkan hasil model utama dengan Propensity Score Matching (PSM) algoritma Kernel, ditemukan dampak signifikan dari Program Desa Pangan Aman untuk mengurangi kejadian diare sebesar 0,08 poin persentase. Selanjutnya dilakukan simulasi biaya manfaat dari nilai estimasi tersebut dan menunjukkan net benefit yang dihasilkan bernilai positif yaitu sebesar 72,94 miliar rupiah. Nilai benefit cost ratio sebesar 7,63 (>1) bermakna program patut untuk dilanjutkan.

---

mitigate health problems/diseases that could have been prevented. One of these diseases is diarrhea, which is still a health problem worldwide including Indonesia. Lack of access to clean water is the main cause of diarrhea. However, in addition to water quality and quantity factors, contaminated food also causes diarrhea. In an effort to ensure the safety of food consumed by the community, the government developed a community empowerment-based food safety program through the Safe Food Village Program. This study aims to examine the impact of community empowerment on the success of food safety programs with a case study of the decline in diarrhea incidence in Desa Pangan Aman. The main data used are from Podes 2018 and 2019. By using the Mahalanobis-distance Kernel matching (MDM-Kernel) model as the main model equipped with regression adjustment, Rosenbaum sensitivity test and robustness test, by comparing the results of the main model with the Propensity Score Matching (PSM) Kernel algorithm, a significant impact of the Safe Food Village Program was found to reduce the incidence of diarrhea by 0.08 percentage points. Furthermore, a benefit cost simulation was carried out from the estimated value and showed that the resulting net benefit was positive, amounting to 72.94 billion rupiah. The benefit cost ratio value of 7.63 (>1) means that the program should be continued."

"Diarrhea can be caused by following things that are eatingmeal without washing hands clean, drinking unboiled water, eatingmeal that perched by flies, open defecation free, dirty house environment, and mothers milk additional food that is gives to early. This study is concerning the relation of total sanitation condition to incidence of diarrhea at society in three subdistrict with scope of Bandung Metropolitan Area Kabupaten Sumedang in 2011. The secondary data was taken from Environmental Health Risk Assessment Kabupaten Sumedang that is conducted in October-November 2011 through questioner, interviews, and observation by surveyor team. This study use cross sectional study design with univariat and bivariat analysis. High diarrhea incidence (58,1%), open defecation free condition (87,6%), unsafe drinking water and food disposal condition (59,6%), society that is not receiving garbage disposal (78,8%), and contaminated household wastewater disposal condition (80,3%) in Kabupaten Sumedang with scope of Bandung Metropolitan Developmental District Area in 2011. Society total sanitation condition that relate to incidence of diarrhea are drinking water and food disposal condition and garbage disposal condition in Kabupaten Sumedang with scope of Bandung Metropolitan Developmental District Area in 2011.

---

Diare dapat disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut yaitu makan tanpa mencuci tangan yang bersih, minum air mentah, makan makanan yang dihinggapi lalat, buang air besar di sembarang tempat, lingkungan rumah yang kumuh dan kotor, dan pemberian makanan tambahan ASI terlalu dini. Penelitian ini mengenai hubungan kondisi sanitasi total terhadap kejadian diare pada masyarakat di tiga kecamatan yang merupakan wilayah cakupan Metropolitan Bandung Area Kabupaten Sumedang tahun 2011. Data sekunder diambil dari Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan kabupaten Sumedang yang dilaksanakan bulan Oktober-November 2011 melalui kuisioner, wawancara, dan observasi oleh tim survei. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Kejadian diare tinggi (58,1%), kondisi buang air besar (BAB) tidak aman (87,6%), kondisi pengelolaan air minum dan makanan tidak aman (59,6%), masyarakat yang tidak menerima pengelolaan sampah (78,8%), serta kondisi pengelolaan limbah cair rumah tangga tercemar (80,3%) di Kabupaten Sumedang dengan cakupan wilayah pengembangan Metropolitan Bandung Area tahun 2011. Kondisi sanitasi total masyarakat yang memiliki hubungan terhadap kejadian diare adalah kondisi pengelolaan air minum dan makanan serta kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang dengan cakupan wilayah pengembangan Metropolitan Bandung Area tahun 2011."

"Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini.Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan.

---

Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries.

This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers.

Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU.

Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries."

"Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan.Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan.

---

Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade.

This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact."

"Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang rentan, rentan terhadap pengaruh luar dan rentan terhadap penyakit. Penelitian ini dilakukan karena maraknya kasus keracunan di sekolah yang sering terjadi di Indonesia. Keamanan pangan harus menjadi perhatian dan mendapatkan pengawasan baik dari orang tua maupun guru di sekolah agar tercipta kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran persepsi terhadap keamanan pangan beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi, diantaranya adalah pengetahuan, budaya, gangguan kesehatan anak, kebijakan sekolah, pengawasan guru, informasi, serta keadaan tempat berdagang. Penelitian ini membahas mengenai persepsi risiko orang tua terhadap keamanan pangan di sekolah dasar tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner ceklis untuk menilai variabel-variabel independen. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memiliki persepsi yang baik terhadap keamanan pangan dengan nilai bobot rataan di atas 3,01. Responden penelitian terhadap persepsi keamanan pangan (food safety) umumnya didominasi oleh kelompok usia dewasa (25-38 tahun), tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga), dan memiliki pendidikan terakhir SMA.

---

Age child elementary school is age vulnerable, susceptible to external influences and prone to illness. The study is done because many cases of poisoning in school very often in indonesia. Food safety should be paid attention and get supervision from both parents and teachers in school to create safety and health for children. Research purposes this to look at an image perspective on food safety and factors that deals with perception, among them are knowledge, culture, disorder their children, policy school, supervision teacher, information, and of the condition a trading place.

Discussed research into perception of risk parents to security crops in elementary school 2014. This research using methods research quantitative by using a questionnaire checklist to judge the variables independent. From the results of research it can be concluded that the respondents have a good perception of food safety with a value above the equivalent weight 3.01. Respondents to the study of the perception of food safety are generally dominated by early adult age group (25-38 years old), does not have a job (a housewife), and have an education senior high school."

"Pelajar sebagai konsumen harus memiliki perilaku keamanan pangan yang baik untuk mencegah kasus penyakit bawaan makanan di sekolah. Pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar dibutuhkan untuk mengembangkan intervensi yang efektif terhadap keamanan pangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan karakteristik individu (jenis kelamin, umur, uang saku, kelas dan jurusan), pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan pada pelajar di SMAN 4 Depok tahun 2015. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dengan total sampel sebanyak 218 pelajar dari kelas X dan XI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki pengetahuan keamanan pangan kurang baik (72%), sikap negatif terhadap keamanan pangan (64,7%) dan perilaku keamanan pangan berisiko (71,1%). Berdasarkan analisis bivariat, hanya variabel sikap yang memiliki hubungan bermakna dengan perilaku keamanan pangan pelajar dengan nilai p-value = 0,004 dan nilai OR = 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614).

---

Student as the consumer should have a good behavior to prevent foodborne disease at school. Good knowledge, attitude and behavior on food safety were essential for the development of effective educational interventions. The objective of the study was to determine the relationship between student characteristics (sex, age, pocket money, grade and major), knowledge, attitude and food safety behaviors among student of SMAN 4 Depok. This study used Cross sectional design. The sample consisted of 218 participants from tenth and eleventh grade students of SMAN 4 Depok in 2015.

The results show that 72% students have less knowledge on food safety, 64,7% students have negative attitudes on food safety and 71,1% students have risky food safety behaviors. Based on bivariate analysis, attitude has significant relationship towards students food safety behavior with p-values 0,004 and OR 2,523 (CI 95% : 1,380-4,614)"

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia,khususnya untuk anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhandiperlukan pangan yang aman dan bergizi. Masih tingginya angka keracunanyang disebabkan oleh pangan jajan di Indonesia dan jumlah hasil sampling danpengujian pangan jajan yang tidak memenuhi syarat (TMS), menggerakkan BadanPOM untuk menyusun suatu kebijakan dalam bentuk intervensi kepada sekolah(sekolah dasar) termasuk di Propinsi DKI Jakarta. Intervensi kebijakan yangdiberikan oleh BPOM kepada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu intervensikebijakan yang lengkap yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian PJAS,rapid test kit dengan mobil keliling, memberikan bimbingan teknis, serta KIE danpenyebaran produk informasi berupa poster, leaflet, CD yang berisi tentangedukasi pangan yang baik. Sementara intervensi kebijakan yang lain adalahdengan memberikan KIE secara singkat dan menyebarkan produk informasi saja.Dengan menggunakan metodologi regulatory impact assessment (RIA),penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan yang berupa intervensiterhadap kesadaran kelompok sasaran yaitu komunitas sekolah. Dari penelitianyang dilakukan diperoleh hasil bahwa intervensi kebijakan A yaitu denganmemberikan secara lengkap termasuk pengujian sampel PJAS memberikan hasilberupa kesadaran yang lebih baik dibanding dengan intervensi kebijakan C yanghanya memberikan produk informasi. Kelompok sasaran sekolah yangdiintervensi kebijakan A mempunyai kesadaran yang sangat baik, sementarauntuk intervensi C adalah cukup baik. Demikian halnya penilaian kualitaskeamanan pangan di sekolah untuk sekolah yang diintervensi A, rata-rata menilaikualitas kondisi sudah baik, sementara untuk sekolah yang diintervensi C masihmemerlukan upaya peningkatan yang lebih intensif.

---

ABSTRACTFood is a basic necessity in human life, especially for children who are experiencing a period of growth required a safe and nutritious food. A high rate of food poisoning caused by eating snacks in Indonesia and the number of sampling and lab testing results of snack foods are substandard. That reason encourage National Agency of Drug and Food Control (NADFC) for developing a policy in the form of intervention to school (elementary school) included in DKI Jakarta. Policy interventions provided by the NADFC to school divided into two policies intervention, first is to conduct sampling and testing PJAS, rapid test kit with the car around, provide technical guidance, as well as IEC and dissemination of information products such as posters, leaflets, CDs containing about good food education. While other policy interventions is to provide a brief IEC and disseminate product information only.By using the methodology of regulatory impact assessment (RIA), this study aims to measure the impact of policies intervention to improve awareness of the target group as community school. From research done shows that a policy intervention is to provide complete application, including testing of samples PJAS to result in better awareness compared with C policy interventions that only provide product information. Target group A policy intervention schools have a very good awareness, while for intervention C is enough to good. Similarly, the quality assessment of food safety in schools for the intervention school A, the average rate the quality of the conditions are good, while for school intervention C still require more intensive efforts."

"ABSTRACTKemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Pemerintah membuat program pemberdayaan tingkat nasional (PNPM) untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menganalisa pengaruh program pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan. Program PNPM sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu PNPM1 (infrastruktur), PNPM2 (Dana Bergulir / Simpan Pinjam), PNPM3 (Peningkatan Kapasitas SDM). Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM)  untuk melihat apakah program yang diberikan pemeritah (PNPM), dapat memberikan dampak  pada indikator kesejahteraan antara lain rasio masyarakat miskin (P0), konsumsi perkapita rumah tangga, rata-rata lama bersekolah , layanan kesehatan, rasio orang bekerja, serta infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program pemberdayaan PNPM di Indonesia memiliki dampak baik pada enam indikator tersebut. Program PNPM3 berupa peningkatan kapasitas SDM merupakan program yang ditemukan paling berpengaruh positif pada keenam indikator tersebut. Namun pada studi lapangan Desa Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program PNPM tidak sesuai dengan yang diharapkan. PNPM2 berupa dana bergulir/simpan pinjam terhenti karena ditemukan ada kecurangan dan ketidak transparansian keuangan dari pengurus desa.

---

ABSTRACTPoverty is a multidimensional problem that happen all the time. The government created a national level empowerment program (PNPM) to reduce poverty. This research analyzes the impact of the community empowerment program (PNPM) on welfare. The PNPM program itself is divided into three parts, that are PNPM1 (infrastructure), PNPM2 (Revolving / Savings and Loan Funds), PNPM3 (Human resource capacity building). This research uses the Propensity Score Matching (PSM) to see whether the program provided by the government (PNPM) could have an impact on the welfare indicators those are ratio of the poor (P0), per capita consumption of the household, average length of school, health access, employment rate and availability of infrastructure. The results of this study indicates that overall, the PNPM empowerment program in Indonesia has a good impact on six welfare indicators. The PNPM3 program in the form of increasing human resource capacity is a program that found to have the most positive influence on the six indicators. However, in the Tanjungkarang Village (field study), the PNPM 2 program was not went well as it was expected. PNPM2 in the form of revolving funds/savings and loans was stopped because there was financial fraud and non-transparency from the village management."

"Diare merupakan penyebab kematian terbesar ke-5 (lima) pada kelompok umur 0-5 tahun di Asia Tenggara (WHO, 2016). Di Indonesia sendiri, diare merupakan penyebab kematian terbesar ke-8 dengan 68.636 kematian di tahun 2017 (OurWorldinData, 2019) dengan prevalensi sebesar 14% (SDKI, 2017). DKI Jakarta, kota dengan kelengkapan infrastruktur dibandingkan kota lain di Indonesia memiliki prevalensi diare sebesar 12,7%, bahkan lebih tinggi dibandingkan Papua (9,7%) dan Papua Barat (11,2%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada baduta di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan data SDKI 2017 dengan desain studi cross-sectional dengan sampel sebesar 300 responden untuk anak berumur 0-2 tahun. Hasil uji bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kejadian diare adalah pada anak berumur 1 tahun dengan p-value sebesar 0,02 (OR 2,505; CI 95% 1,156-5,428). Kesimpulan penelitian ini adalah prevalensi diare pada baduta sebesar 16,7% dengan faktor yang berhubungan adalah anak pada umur 1 tahun.

---

Diarrhea is the 5th (fifth) leading cause of death in the 0-5 year age group in Southeast Asia (WHO, 2016). In Indonesia, diarrhea is the 8th (eight) leading cause of death with 68,636 deaths in 2017 (OurWorldinData, 2019) with 14% of prevalence (IDHS, 2017). DKI Jakarta, capital city with complete infrastructures compared to other cities in Indonesia, has a diarrhea prevalence of 12.7%, higher than Papua (9,7%) and West Papua (11,2%). The purpose of this study was to determine the risk factors associated with the incidence of diarrhea in two-year old baby in DKI Jakarta. This research using 2017 IDHS data with cross-sectional as study design with 300 respondents for 0-2 years old baby. The results of the bivariate test showed that the factors associated with the incidence of diarrhea were children aged 1 year with p-value of 0,02 (OR 2,505; CI 95% 1,156-5,428). The conclusion of this study is the prevalence of diarrhea in two-years old baby was 16.7% with the factor related to diarrhea is children at the age of 1 year."

"Hingga saat ini, masih sering dijumpai kasus keracunan makanan ataupun penyakit yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang mutu keamanan dan kesehatannya rendah. Usaha jasa boga informal termasuk catering merupakan salah satu potensi permasalahan dalam penerapan food safety. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan food safety pada usaha jasa boga informal di Catering X, Y, dan Z Purworejo, Jawa Tengah, tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2012 menggunakan disain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan pengisian checklist dalam melakukan pengambilan data. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasaboga informal masih sangat kurang sehingga ditemukan berbagai ketidaksesuaian penerapan food safety dengan yang seharusnya.

---

Up till now, there are still encountered food poisoning cases or foodborne illnesses that caused by eating foods which have low-quality of safety and health. Catering services become one of potential problem in food safety implementation. The purpose of this study is to understand food safety implementation in Catering Services at X, Y, and Z Catering, Purworejo, Central Java, 2012.

This research was conducted in May and June 2012 using observational descriptive study design with qualitative approach. Researcher used in-depth interview method, observation, and checklist when used to perform data retrieval. Result of the study shows that lack of supervision and guidance for informal catering services affects various mismatches in food safety implementation."