Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui mekanime Subrogasi Tanpa Kompensasi. Terkait dengan pengalihan piutang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah, pengalihan putang yang dimaksud adalah pengalihan piutang melalui jual beli yang mana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 hal tersebut dilakukan dengan mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (‘iwadh) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang dan Subrogasi dengan Kompensasi (‘Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh mekanisme lain dapat dilakukan dengan pengalihan utang dengan mempedomani Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawala Bil Ujrah.

---

The implementation of a statutory regulations will affect the adjustment for various aspects. The adjustment will be tightly related to legal or illegal of an act of law to be performed. With the enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, causing the conventional financial institution is not able to do its operation. This, there are plans to convert conventional transaction into shariah based transactions, in order to migrate conventional bank credit customers into sharia bank financing customers in Aceh. This research is normative juridical study with a type of descriptive analytical research that shows perspectives of the mechanism that can be used to solve the problems. In this research, it is stated that central committee Indonesian Notary Public Association provides directions to Indonesian Notary Public Association for Aceh region, that debt transfer based on non-sharia transactions to sharia transaction can’t be implemented with a subrogation scheme. Basically, subrogation based on sharia principle for convertion of conventional bank credit customer to sharia bank financing customer can be use according to Fatwa DSN MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 concerning Subrogation based on Sharia Principle through Subrogation Principle without Compensation. In relation with account receivable’s diversion only can be use upon legitimate account receivable based on sharia principle, which is account receivable’s diversion through sell and buying according to Fatwa DSN-MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 was doing by subrogation mechanism with Compensation (‘iwadh’) and without wakalah to buy something and subrogation with compensation (‘iwadh) and wakalah to buy something. Beside that, there is another mechanism that can influence notary in order to make deed for conversion the conventional transaction to be sharia principle transaction. The other mechanism can be guided by Fatwa DSN-MUI Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Diversion and Fatwa DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"Hadirnya Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Sejumlah bank konvensional di Aceh diwajibkan beralih ke Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Perbankan Syariah menurut Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank akibat gangguan sistem teknologi informasi bank dalam implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perbankan syariah menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah masih lemah dalam artian masih ada beberapa kontroversi dari masyarakat terkait pelayanannya, misalnya sistemnya sering memiliki kesalahan yang menyulitkan/menghambat pelanggan untuk bertransaksi. Namun, bank syariah berdasarkan Qanun Aceh telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya baik dalam hal kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga memberikan edukasi kepada para nasabahnya.

---

The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions is a special right for Aceh and has brought fresh air to the development of the Islamic banking industry in Aceh. Several conventional banks in Aceh are required to switch to Islamic Banks. Therefore, the purpose of this study is to analyze the regulation of Islamic Banking according to Aceh Qanun No.11 of 2018 and analyze the legal protection for bank customers due to disruption of bank information technology systems in the implementation of Aceh Qanun No.11 of 2018. The research method used in this study uses doctrinal research methods, which are based on laws and regulations and by conducting interviews with sources from banks. The results of this study indicate that the regulation of Islamic banking according to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, expressly requires financial institutions operating in Aceh to carry out sharia principles. The legal protection provided to Islamic Bank customers is still weak in the sense that there is still some controversy from the community regarding its services, for example, the system often has errors that make it difficult / hamper customers to transact. However, Islamic banks based on Qanun Aceh have made maximum efforts in providing protection to their customers both in terms of trust, fund management, and providing education to their customers."

"Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh titel daerah spesial, Aceh diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh unuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerahnya sendiri yang disebut sebagai Qanun Aceh. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Aceh baru saja mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Qanun ini, Pemerintah Daerah Aceh memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Syariah bagi seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh. Pada dasarnya, Qanun ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh Lemabga Keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan menggunakan dasar Prinsip-Prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini, implikasi serta konsekuensi hukum dari keberadaan Qanun ini akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodie penelitian hukum normatif dengan tipe analisis deskriptif, yang akan menggunakan data yang diambil dari hasil penelitian dokumen-dokumen terkait dan materi-materi kepustakaan, serta melalui beberapa wawancara terhadap narasumber terkait. Maka dari itu, seluruh Bank di Aceh wajib beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebelum tanggal 4 Januari 2022, atau dengan kata lain, seluruh kegiatan finansial dan kegiatan perbankan secara konvensional tidak diperkenankan untuk beroperasi lagi di Aceh setelah tanggal 4 Januari 2022. Pada saat ini, terdapat beberapa Bank di Aceh yang masih melaksankan kegiatan perbankannya secara konvensional. Sebagai akibat dari adanya kewajiban bagi seluruh Bank untuk beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagaima tertera dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh Bank di Aceh wajib menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan gagasan yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis kegiatan perbankan di Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

---

As one of the regions in Indonesia which obtain the title of special region, Aceh is given the authority by the central government to regulate and manage its own regional affairs as given through Law No. 11 Year 2006 regarding the Aceh Government. In regard to the management of its own regional affairs, there is an authority given for the Government of Aceh to promulgate and enact its own regional regulation called Qanun Aceh. In relation to this, the Government of Aceh has recently enacted Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions. Through this Qanun, the Government of Aceh provides comprehensive regulations on the implementation of Sharia Principles for all Financial Institutions operating in Aceh. In essence, the enactment of this Qanun gives rise to the obligation for all Financial Institutions in Aceh to operate in accordance with the Sharia Principles. In regard to this, the implications on the enactment of this Qanun, as well as the legal consequences for Banks operating in Aceh in fulfilling such obligation will be analysed further. This research will use the normative legal research method with a descriptive analysis type of research, which uses data taken from the examinations of relevant documents and library materials, as well as the conduct of several interviews.  In essence, all Banks in Aceh shall be operating based on the Sharia Principles by January 4, 2022, or in other words, no Conventional-Based financial or banking activities shall be operating in Aceh after January 4, 2022. At the moment, there are still several Conventional-Based banking activities conducted by Conventional Banks in Aceh. Due to the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions, then those Banks need to adjust themselves with the applicable regulation. In this research, there are several suggestions that might be conducted by each types of Banking activities existing in Aceh in implementing the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions.Keywords: Qanun Aceh, Sharia Bank, Conventional Bank, Sharia Principles, Banking Law"

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."

"Skripsi ini membahas mengenai tujuan paten sebagai sarana alih teknologi sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). Namun terdapat sebuah polemik dalam pengaturan paten di Indonesia mengenai ketentuan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat pro dan kontra atas terbitnya pasal tersebut, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat 2 mengenai pelaksanaan kewajiban invensi berupa importasi dapat menghambat terciptanya alih teknologi bagi Indonesia namun disaat yang sama hal tersebut dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pemegang paten. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan menghasilkan penelitian yang berbentuk komparatif deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 107 ayat 2 tidak maksimal dalam menjamin adanya kontribusi dalam peningkatan inovasi, transfer, dan diseminasi teknologi, belum mencerminkan keutungan bersama bagi pemegang paten dan pengguna pengetahuan teknologi serta cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan ketentuan tersebut telah mencerminkan keseimbangan dan kewajiban pemegang paten dalam rangka terhindarnya dari penyalahgunaan atas hak eksklusif yang berlebihan.

---

This thesis discusses the purpose of patents as a means of technology transfer as stated in Article 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement). However, there is a polemic in the regulation of patents in Indonesia regarding the provisions of Article 107 point 2 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. There are pros and cons to the issuance of this article, that based on Article 107 point 2 regarding the implementation of the obligation of an invention in the form of importation, it can hinder the creation of technology transfer for Indonesia, but at the same time it can provide business convenience for patent holders. Therefore, the authors conducted research conducted with normative juridical methods and produced research in the form of comparative descriptive analytical. The results of this study indicate that the provisions of Article 107 point 2 are not maximal in guaranteeing a contribution to increasing innovation, transfer and dissemination of technology, do not reflect mutual benefits for patent holders and users of technology knowledge and ways that are conducive to social and economic welfare, This reflects the balance and obligations of the patent holder in order to prevent excessive abuse of exclusive rights."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."

"ABSTRAKTulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi

---

ABSTRACTThis thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III sesuai dengan Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang . Dalam prakteknya mengalami kendala-kendala, yakni timbulnya gugatan dari pihak debitor akibat kurang maksimalnya pelaksanaan lelang Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e oleh kreditor terhadap barang jaminan debitor disamping masih ada yang kurang peminatnya sehingga menyebabkan tidak laku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, referensi dan literatur-literatur terkait. Dari hasil penelitian ini, dalam menyelesaikan hambatan tersebut Kantor Lelang berpedoman pada Pasal 24, PMK nomor 93 tahun 2010 karena bertanggung jawab pada pelaksanaan lelang bukan pada perjanjian sebelum objek jaminan Hak Tanggungan tersebut dilelang karena itu lelang tidak dapat dibatalkan kecuali atas permintaan dari pemohon lelang, mengenai harga limit, Kantor Lelang tidak mempunyai andil dalam menentukan harga limit objek Hak Tanggungan yang akan dilelang karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pihak kreditor. Apabila barang tersebut tidak laku akan dilakukan lelang ulang sampai barang tersebut laku dengan menurunkan harga limitnya.

---

This thesis discusses the implementation of the Mortgage auctions on State Assets and Auction Kantor Pelayanan Jakarta III jo.Pasal accordance with Article 11, paragraph 6 (2) e of the Act and the Mortgage Finance Minister Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 on the instructions of the auction. In practice experiencing constraints, namely the emergence of a lawsuit from the debtors due to lack of maximum auction jo Article 6. Article 11 paragraph (2) letter e by creditors against debtors collateral in addition there is less demand, causing not sell. The method used in this study is focused on the normative juridical regulations use the Mortgage Law and the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Implementation Guidelines Auction, references and related literature.

From these results, in resolving these obstacles Auction Office based on the Article 24, PMK 93 numbers in 2010 as responsible for the execution of the treaty prior to auction not object Mortgage collateral is auctioned auctions because it can not be canceled unless the auction at the request of the applicant, the limit price, Auction Office does not have a say in determining the price limit Mortgage objects to be auctioned because it is the authority of the creditors. If the goods are not sold auction will be held over until the goods are sold at a lower price limit."

"Syarat Diversi terhadap sistem peradilan anak merupakan hal yang penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kemudian menimbulkan perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dalam lingkup penerapannya oleh aparat penegak hukum, akibatnya anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperbolehkan diversi, apabila tidak memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 7 angka 2, urgensi dari diskursus ini selain secara normatif juga berkaitan dengan pelaksanaannya dilapangan, banyak dari kalangan akademisi yang masih membahas parameter pembuat Undang-Undang dalam menentukan syarat diversi. Diversi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice tidak mudah diberikan terutama oleh anak yang tidak memenuhi syarat. Teori yang digunakan untuk mendukung tesis ini ialah teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles menurutnya keadilan adalah kesamaan numerik yang dimiliki oleh manusia yang selanjutnya disamakan dalam satu unit (didalam hukum semua orang itu sama),Dari hasil Penelitian, dengan menggunakan Metode hukum normatif yang didukung oleh beberapa hasil dari wawancara yang menunjukkan bahwa perumusan syarat diversi dirumuskan berdasarkan perbuatan pidana yang mengandung unsur kekerasan yang berat, disamping itu kepolisian polres Pekanbaru mengambil langkah penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi. Dengan demikian Institusi Polri diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengawali keberhasilan kasus tindak pidana anak dalam penerapan diversi ini, mengingat personel dalam keanggotaan polri diketahui lebih banyak dari pada institusi penegak hukum lainnya dengan begitu diharapkan dapat dimaksimalkan seluas-luasnya.

---

Diversion requirements in the justice system for children are important under the Law Number 11 of 2012 on Justice System for Children and these give rise to a debate not only in academic circle but also in the scope of application by the law enforcement officers. As a result, children who have a legal conflict are not allowed to get diversion if they fail to meet the requirements set out in Article 7 point 2. The urgency of this discourse is not only normative but also related to the application in the field. Many academicians still talk over the parameters by which the Law makers determine the diversion requirements. Diversion using a Restorative Justice approach is not easy to grant particularly for a child who does not qualify. The theory adopted to support this thesis is the theory of justice put forth by Aristotle who views justice as a numerical equality owned by human beings which is then equated into one unit (in law, all are equal).

Based on the research result, using normative legal methods which are supported by several results from interviews which show that the formulation of diversion requirements is formulated based on criminal acts that contain elements of serious violence. The Pekanbaru Sub-Regional Police also takes a penal mediation measure in dealing with cases of the children who do not meet the diversion requirements. Therefore, the Indonesian Police Institution is expected to be in the front line to make the application of diversion a success in child criminal cases, given the fact that the Indonesian police personnel has more members than the other law enforcement institutions have which can be maximized to the fullest extent possible."