Syarat Diversi terhadap sistem peradilan anak merupakan hal yang penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kemudian menimbulkan perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dalam lingkup penerapannya oleh aparat penegak hukum, akibatnya anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperbolehkan diversi, apabila tidak memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 7 angka 2, urgensi dari diskursus ini selain secara normatif juga berkaitan dengan pelaksanaannya dilapangan, banyak dari kalangan akademisi yang masih membahas parameter pembuat Undang-Undang dalam menentukan syarat diversi. Diversi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice tidak mudah diberikan terutama oleh anak yang tidak memenuhi syarat. Teori yang digunakan untuk mendukung tesis ini ialah teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles menurutnya keadilan adalah kesamaan numerik yang dimiliki oleh manusia yang selanjutnya disamakan dalam satu unit (didalam hukum semua orang itu sama),Dari hasil Penelitian, dengan menggunakan Metode hukum normatif yang didukung oleh beberapa hasil dari wawancara yang menunjukkan bahwa perumusan syarat diversi dirumuskan berdasarkan perbuatan pidana yang mengandung unsur kekerasan yang berat, disamping itu kepolisian polres Pekanbaru mengambil langkah penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi. Dengan demikian Institusi Polri diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengawali keberhasilan kasus tindak pidana anak dalam penerapan diversi ini, mengingat personel dalam keanggotaan polri diketahui lebih banyak dari pada institusi penegak hukum lainnya dengan begitu diharapkan dapat dimaksimalkan seluas-luasnya.

---

Diversion requirements in the justice system for children are important under the Law Number 11 of 2012 on Justice System for Children and these give rise to a debate not only in academic circle but also in the scope of application by the law enforcement officers. As a result, children who have a legal conflict are not allowed to get diversion if they fail to meet the requirements set out in Article 7 point 2. The urgency of this discourse is not only normative but also related to the application in the field. Many academicians still talk over the parameters by which the Law makers determine the diversion requirements. Diversion using a Restorative Justice approach is not easy to grant particularly for a child who does not qualify. The theory adopted to support this thesis is the theory of justice put forth by Aristotle who views justice as a numerical equality owned by human beings which is then equated into one unit (in law, all are equal).

Based on the research result, using normative legal methods which are supported by several results from interviews which show that the formulation of diversion requirements is formulated based on criminal acts that contain elements of serious violence. The Pekanbaru Sub-Regional Police also takes a penal mediation measure in dealing with cases of the children who do not meet the diversion requirements. Therefore, the Indonesian Police Institution is expected to be in the front line to make the application of diversion a success in child criminal cases, given the fact that the Indonesian police personnel has more members than the other law enforcement institutions have which can be maximized to the fullest extent possible.