Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini jasa angkutan udara di Indonesia mengalami perkembangan baik dari segi jumlah perusahaan angkutan udara maupun dart segi jumlah penumpang. Meningkatnya jumlah perusahaan angkutan udara telah memicu persaingan diantara para pelaku usaha jasa angkutan udara. Persaingan terjadi pada penetapan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara. Apakah penetapan harga/tarif tiket pesawat yang sangat murah telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan angkutan udara. Bagaimanakah upaya pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi terjadinya persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara, Kerangka teori yang digunakan adalah teori persaingan usaha tidak sempurna, pendekatan rule of reason, analisis ekonomi terhadap hukum dan teori perbuatan melawan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkulan udara dan mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara.Metode penelitian yang digunakan adalah metade penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perusahaan angkutan udara, anggota KPPU, Pengurus INACA, Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan, dan beberapa penumpang. Data sekunder di peroleh dart Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, peraturan perundang-undangan dibidang angkutan udara, buku-buku, makalah, laporan penelitian, jumal, majalah dan koran. Keseluruhan data tersebut di analisis secara kualitatif.Ada 3 ukuran dan pendekatan rule of reason yang digunakan dalam menganalisis apakah penetapan harga 1 tarif yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu : tujuan penetapan harga, kekuatan pangsa pasar dan akibat yang ditimbulkan dart penetapan harga. Tujuan penetapan harga ! lard yang sangat rendah oleh perusahaan angkulan udara berbeda antara perusahaan angkutan udara pendatang baru dengan perusahaan angkutan udara pendatang lama. Tujuan bagi perusahaan angkutan udara pendatang baru adalah meraih dan mempertahankan penumpang, sedangkan bagi perusahaan angkutan udara lama Tujuannya untuk mengimbangi perusahaan pendatang bare.Dalam dua tahun terakhir pasar rote penerbangan Jakarta-Makassar dikuasai ofeh perusahaan angkutan udara pendatang bare yaitu PT. Lion Air. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penetapan harga atau tarif yang sangat rendah adalah tersingkirnya 2 perusahaan angkutan udara lama yaitu PT. Pelita Air dan PT. Merpati Nusantara Airlines. Upaya pemerintah dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adatah menetapkan beberapa peraturan undang-undangan di bidang angkutan udara dan melakukan pengawasan keselamalan dan keamanan penerbangan. Pengawasan dilakukan dengan 3 cara yaitu inspeksi mendadak, survey berkelanjutan dan audit Upaya KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adalah memberikan saran kebijakan kepada pemerintah, melakukan kajian dibidang transportasi dan melakukan pertemuan rutin dengan perusahaan angkutan udara.Kesimpulan dari hasil penelilian ini adalah beberapa perusahaan angkutan udara yang menetapkan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah atau jual rugi telah menyingkirkan atau mengurangi jurnlah frekuensi penerbangan beberapa perusahaan pesaingnya (Predatory Pricing). Perusahaan yang mengalami kerugian akibat terjadinya praktek predatory pricing belum berani melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah dan KPPU telah melakukan upaya untuk mengatasi predatory pricing pada perusahaan angkutan udara. Seyogianya perusahaan angkutan udara yang merasa tersingkir berani melaporkan kepada pemerintah dan KPPU. Pemerintah dan KPPU sebaiknya bersikap lebih aktif dalam mengatasi praktek predatory pricing."

"Dalam iklim dunia usaha yang makin kompetitif saat ini, tidaklah mudah untuk memperoleh margin yang berlebihan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Salah satu pihak yang merasakan hal tersebut adalah kontraktor. Seringkali dalam operasinya, mereka dihadapkan pada pelaksanaan proyek dengan harga minim. Konsekuensinya adalah perolehan dana dari laba operasi menjadi terbatas. Bila dikaitkan dengan masalah tersebut (pelaporan laba) dan jenis usaha yang memiliki karakteristik khusus, masalah pengakuan pendapatan untuk sektor jasa konstruksi menjadi penting untuk dibahas. Pada prinsipnya, metode penoakuan pendapatan yang diterapkan ada dua yaitu metode kontrak selesai (completed method) dan metode persentase penyelesaian kontrak (percentage completed method). Masing-masing metode tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Oleh Karena itu para praktisi cenderung untuk menerapkan metode yang lebih menguntungkan buat mereka. "

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia dalam penetapan harga obat generik. Obat generik yang ditujukan bagi masyarakat menengah kebawah seharusnya memiliki harga yang murah, akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara obat generik bermerek dengan obat generik non merek tanpa adanya perbedaan khasiat antara keduanya. Terdapat beberapa poin yang dapat diduga sebagai penyebab mahalnya harga obat generik bermerek. Apabila penyebabnya dikarenakan adanya kolusi diantara sesama pelaku usaha farmasi maupun kolusi antara pelaku usaha farmasi dengan dokter maupun apotek, maka dapat diduga telah terdapat suatu indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan harga obat generik di Indonesia. Penetapan harga obat generik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi bila dipandang dari hukum persaingan usaha, seharusnya ditetapkan sesuai dengan biaya produksi yang sewajarnya mereka keluarkan tanpa adanya perjanjian untuk menetapkan harga diantara mereka.

---

The focus of this study is Presumption of Unhealthy Competition among Pharmaceutical Companies in Determining Generic Drugs Prices. Generic drugs as drugs that aimed for lower-middle society should have inexpensive price, but what happened on the factual condition were there are altered significant prices between branded generic drugs and unbranded generic drugs without any different special quality between them. There are several points that could be assumed as the caused of high-priced generic drugs. If the cause was collusion between the pharmaceutical companies; or collusion between the pharmaceutical companies with doctor and or pharmacy, then it could be assumed that there is an indication of unhealthy competition on determining generic drugs prices in Indonesia. The determining of generic drugs prices that has been doing by pharmaceutical companies if considering from competition law should be determined suitable with genuine production cost that they spend without any price fixing agreement between them."

"Industri jasa angkutan udara makin menunjukkan tingkat pertumbuhan yang demikian pesat. Peningkatan jumlah arus manusia dan barang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi makro, merupakan lahan pasar potensial bagi industri jasa angkutan udara. Meskipun di sisi lain, pertumbuhan pesat tadi mengakibatkan kompetisi diantara perusahaan jasa angkutan udara. Makin ketatnya kompetisi, memaksa sebuah perusahaan jasa angkutan udara harus merorientasi strategi yang tepat untuk memenangkan "perang" persaingan pasar jasa angkutan udara. Kondisi ini dihadapi juga oleh PT Garuda Indonesia, sebuah BUMN jasa angkutan udara. Dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang ada, riset lapangan ada salah satu teori tentang karakteristik jasa angkutan udara yang menarik yaitu model berbentuk molekuler. Dari teori model molekuler, kita akan memahami makna hakiki dan implikasi dari karakteristik khas jasa angkutan udara. Salah satu hipotesis adalah "faktor kepercayaan konsumen" adalah kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen. Artinya, citra terhadap sebuah perusahaan jasa angkutan udara. Untuk memperoleh gambaran penelitian yang proporsional, maka penelitian membandingkan berbagai persepsi konsumen terhadap PT Garuda Indonesia dan pesaing utamnya yaitu PT Sempati Air dan Singapore Airlines. Hasil pengolahan persepsi tadi menggambarkan citra terhadap jasa, usaha/perusahaan, dan manajemen/pimpinan dari ketiga perusahaan jasa angkutan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Garuda Indonesia dimata konsumen agak tertinggal dibanding pesaingnya. Dalam rangka meningkatkan citra Garuda Indonesia tersebut, maka perlu dilakukan berbagai pembenahan baik ke dalam maupun keluar. Sebagai BUMN, Garuda Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu masih banyaknya campur tangan pemerintah ke dalam manajemen. Oleh karena itu manajemen Garuda Indonesia harus memperoleh keleluasaan, reenqineering organisasi, membenahi manajemen sumber daya manusia, menangani pembentukan citra pada tingkat direksi, dan upaya perbai.kan pemasaran lain."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Industri Minyak dan Gas Bumi mengalami transisi paradigma lama ke paradigma baru, dimana peran regulator dan pelaku usaha yang semula menjadi satu, melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 paradigma tersebut berubah dengan pemisahan antara regulator dengan pelaku usaha. Dan atas dinyatakan tidak mengikat secara hukum Pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 2 (dua) jenis BBM dengan variasi mekanisme harga yang terdapat di Indonesia yaitu Harga BBM jenis Premium, Kerosene, Solar ditetapkan pemerintah dan lainnya tengah mengalami transisi harga direhkan pada mekanisme pasar. Namun 2 jenis variasi mekanisme harga BBM masih mendapat pengaruh dari Pertamina selaku pelaku usaha yang menguasai infrastruktur kareanya Pertamina dalam penelitian ini dianggap masih melakukan monopoli secara alamiah yang dapat mempengaruhi harga.

---

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the secondary dtaa. Oil and gas industry has trough the transition from the old paradigm into the new one, where the regulator as a bussiness player role were joined together with, within Law number 22 Year 2001 the paradim has change stated that the regulator and business player are devided and stated thata they are not legaly bind regarding to section 28 Law Number 22 Year 2001 of Oil and Gas from Constitution Court, Therefore 2 (two) type of Fuel with vary mechanism of price that existed in Indonesia namely Premium, Kerosesn and Solar are fixed by government, Other variety of price mechanism is handed over to the market mechanism. Both type of variety price mechanism is still under the influence of Pertamina as the bussiness Role that domineer the Infrastructure becausi in this research Pertamina is assumed as the business player taht monopoly by nature which could control the fuel price."

"Sulitnya pembuktian pelanggaran Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali menggunakan alat bukti petunjuk. Sayangnya, UU Persaingan Usaha tidak mengatur mengenai pengertian alat bukti petunjuk sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan muncul ketika KPPU menggunakan bukti tidak langsung dan bukti keterangan pemerintah sebagai bentuk dari alat bukti petunjuk, dimana Peradilan Umum menyatakan tidak mengenal bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sehingga sering kali Putusan KPPU dibatalkan oleh Peradilan Umum. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan alat bukti petunjuk dalam hukum acara persaingan usaha, penggunaan alat bukti petunjuk di KPPU dan di Peradilan Umum dalam memeriksa Perkara Pelanggaran UU Persaingan Usaha khususnya penetapan harga. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

---

The difficulty of proving Price Fixing Agreement make the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) often to use the judicial evidence. Unfortunately, the Business Competition Law No.5 Year 1999 does not regulate the definition and criteria of judicial evidence, that creates various problems. Problems arise when the Commission uses indirect evidence and the government?s statement as judicial evidence, which the District Court do not recognize such evidence as proof instructions so that the Commission's award are often overturned by the District Court. This minithesis is a normative legal research. "