Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kemungkinan penerapan sistem take-back diIndonesia dengan membandingkan regulasi dan tata cara pelaksanaan takebacksistem di Jepang. Indonesia saat ini belum memiliki definisi dan tatanancara mantap tentang sampah elektronik, sehingga berdampak pada ketidakjelasanpembagian peran pemerintah, pelaku usaha dan warga negara dalam regulasihukum yang mengatur pengelolaan limbah elektronik. Skripsi ini bersifat deskriptif dan ditulis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai penerapan sistem take-back yang baik mengacu pada regulasi di Jepang.Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer berupaundang-undang; bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang,laporan penelitian dan buku; dan bahan hukum tersier berupa sumber datadata primer, sekunder, dan referensi di bidang non-hukum. Diperlukan sistem pengembalian diterapkan guna menambah daya tampung sampah elektronik sehingga volumenya produksi limbah dan pencemaran lingkungan akibat limbah non elektronik daur ulang di Indonesia bisa diselesaikan. Untuk mencapai aplikasi ini, Indonesia harus siap dengan sistem regulasi yang stabil dan saling melengkapi.ABSTRACTThis thesis discusses the possibility of implementing a take-back system inIndonesia by comparing the regulations and procedures for implementing takeback system in Japan. Indonesia currently has no definition and structuresteady way about e-waste, resulting in obscurity division of the roles of government, business actors and citizens in regulation laws governing electronic waste management. This thesis is descriptive in nature and was written to provide an overview to the reader regarding the application of a good take-back system referring to regulations in Japan. The data used are secondary data, namely primary legal materials in the form of Constitution; secondary legal materials in the form of draft laws, research reports and books; and tertiary legal materials in the form of data sources primary, secondary, and reference data in non-legal fields. It is necessary to implement a return system to increase the capacity of electronic waste so that the volume of waste production and environmental pollution due to recycled non-electronic waste in Indonesia can be resolved. To achieve this application, Indonesia must be ready with a stable and complementary regulatory system."

"Sampah merupakan masalah bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Sampah plastik adalah tumpukan sampah terbesar kedua dengan persentase 15,07% setelah sampah makanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan pada tahun 2021 total timbunan sampah nasional mencapai 24.516.771,89 ton/tahun. Pengelolaan sampah plastik merupakan bagian dari tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility/EPR). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar produsen dan memberikan estimasi tarif yang dibebankan kepada produsen untuk tanggung jawab yang diperluas dalam pengelolaan sampah plastik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei kuesioner yang diberikan kepada pakar, pemerintah, produsen, dan konsumen. Metode Partial Least Square (SEM-PLS) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi kesediaan produsen untuk membayar tanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara signifikan yaitu intensi untuk melakukannya (INT), perilaku pro-lingkungan (PEB), kesadaran lingkungan (EA), efektivitas tarif (ET), kepercayaan politik perusahaan terhadap pemerintah (PC), dukungan terhadap kebijakan pemerintah (SG), dan utilitas dari tarif plastik (UPT). Kesediaan membayar produsen untuk tanggung jawab dalam pengelolaan sampah plastik berdasarkan jenis plastik PET didominasi dengan tarif Rp3.500 - Rp65.000, tarif PVC Rp20.000-Rp45.000, tarif PP, HDPE, LDPE, PS, dan OTHER didominasi tarif Rp10.000 - Rp65.000. Berdasarkan produksi/tahun produsen bersedia membayar untuk produksi 10 ton/tahun, 10 – 50 ton/tahun didominasi dengan tarif Rp3.500 - Rp65.000 dan mencapai 50 ton dengan tarif lebih besar dari Rp65.000.

---

Garbage is a problem for every country, including Indonesia. Plastic waste is the second largest pile of waste with a percentage of 15.07% after food waste. The Ministry of Environment and Forestry stated that in 2021 the total national waste stockpile will reach 24,516,771.89 tons/year. Plastic waste management is part of the producer's responsibility (Extended Producer Responsibility (EPR). The purpose of this study are to determine the factors that influence producers' willingness to pay and provide an estimate of the tariffs charged to producers for extended responsibilities in the management of plastic waste. Data was collected using a questionnaire survey given to experts, government, producers, and consumers. Partial Least Square (SEM-PLS) method is used to determine the factors that influence the willingness to pay. The results of the study indicate that the factors that significantly affect the willingness of producers to pay responsibility for waste management are the intention (INT), pro-environmental behavior (PEB), environmental awareness (EA), effectiveness of tariff (ET), the company's political trust in the government ( PC), support for government policies (SG), and the utilization of plastic tariffs (UPT). Willingness to pay producers for the responsibility for plastic waste management based on the type of PET plastic is dominated by a tariff of IDR3,500 - IDR65,000, PVC tariff of IDR20,000 - IDR45,000, the tariff for PP, HDPE, LDPE, PS, and OTHER is dominated by a tariff of IDR10,000-IDR65,000. Based on production/year, producers are willing to pay for production of 10 tons/year, 10 – 50 tons/year are dominated by tariffs of IDR3,500 - IDR65,000 and reach 50 tons with tariffs greater than IDR65,000"

"Penyerapan energi surya melalui pemasangan modul surya merupakan salah satu target transisi energi yang saat ini dikerahkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2017, penyerapan energi surya pada skala komersial dan non komersial mulai berkembang. Sayangnya, ambisi pemerintah tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi limbah modul surya yang rusak atau habis masa pakainya yang muncul saat ini dan masa depan. Maka dari itu, dibutuhkan pengaturan pengelolaan limbah modul surya yang tepat. Extended producer responsibility merupakan salah satu prinsip yang dapat diterapkan dalam instrumen pengelolaan limbah modul surya. Beberapa negara yang telah mengadopsi konsep ini adalah negara anggota Uni Eropa, salah satunya Jerman dan negara bagian Amerika Serikat seperti Washington, California, dan New York. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini berupaya untuk meninjau prospek penerapan instrumen extended producer responsibility pada pengelolaan limbah modul surya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah extended producer responsibility merupakan prinsip lingkungan yang dapat diterapkan dalam instrumen untuk mengelola limbah modul surya di Indonesia. Saat ini pengelolaan limbah modul surya merujuk pada peraturan pengelolaan limbah B3 bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat komersial dan pengaturan pengelolaan sampah spesifik bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat non komersial. Walaupun telah diatur, ketentuan tanggung jawab produsen masih minim ditemukan, khususnya pada skema pengelolaan limbah B3. Penerapan extended producer responsibility dapat diterapkan dengan menetapkan ketentuan tanggung jawab pengumpulan kembali modul surya, pendauran ulang, pembiayaan, pelabelan, dan pelaporan oleh produsen.

---

Solar energy uptake through the installation of solar modules is one of the energy transition targets currently being put forward by the Indonesian government. Since its enactment in the National Energy Policy in 2017, the uptake of solar energy at commercial and non-commercial scales has begun to grow. Despite the government's ambition to implement the policy, however, it has not completely considered the potential waste of end-of-life solar modules that arise now and in the future. Hence, an appropriate solar module waste management regulation is needed. Extended producer responsibility is one of the principles that can be applied in solar module waste instrument. Some countries that have adopted this concept are European Union member states, one of which is Germany and some state countries of United States such as Washington, California, and New York. This research uses doctrinal method. This research aims to review the prospect of applying extended producer responsibility instruments to the management of solar module waste in Indonesia. The result of this research is that extended producer responsibility is a principle that can be applied in an instrument to manage solar module waste in Indonesia. Currently, solar module waste management refers to hazardous waste management regulations for solar modules sourced from commercial solar power plants and specific waste management regulations for solar modules sourced from non-commercial solar power plants. Although regulated, the provisions of producer responsibility are still lacking, especially in the hazardous waste management scheme. The implementation of extended producer responsibility can be implemented by regulating the provisions of responsibility for solar module take-back, recycling, financing, labeling, and reporting by producers. "

"keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS

---

The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS."

"Permasalahan sampah di Indonesia kian memburuk karena penggunaan sumber daya tidak dilihat sebagai sesuatu yang sirkuler. Deposit refund system sebagai instrumen yang melihat sampah sebagai sumber daya dapat menjawab permasalahan tersebut. Prinsip dasar deposit refund system adalah pelaksanaan prinsip pencemar membayar dan prinsip tanggung jawab negara secara bersamaan melalui suatu instrumen gabungan insentif dan disinsentif guna menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup. Belajar dari Waste Framework Directive, Directive on Packaging and Packaging Waste, dan Batteries Directive di Uni Eropa, serta Verpackungsverordnung dan Batteriegesetz di Jerman, Indonesia dapat menerapkan peraturan deposit refund system untuk baterai dan aki di tingkat nasional.

---

The problem of waste in Indonesia is worsening due to the usage of natural resources not seen as something circular. The deposit refund system as an instrument that sees waste as a resource can answer that problem. The basic principle of the deposit refund system is the implementation of the polluter pays principle and the principle of state responsibility through an incentive-disincentive instrument in order to fulfill the right to a healthy environment. Learning from the Waste Framework Directive, Directive on Packaging and Packaging Waste, and Batteries Directive in the European union, as well as Verpackungsverordnung and Batteriegesetz in Germany, Indonesia can implement a national regulation on deposit refund system for batteries and accumulators."

"Dalam rangka pengurangan sampah yang diangkut ke TPA, pentingnya melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari masyarakat yang dapat dilakukan secara sinergis melalui program nasional yaitu bank sampah. Namun hingga saat ini, bank sampah masih belum berfungsi secara maksimal. Pengurangan sampah yang berhasil dilakukan baru mencapai 27,73% dari target sebesar 30% total sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan sampah pada bank sampah dan mengetahui strategi yang tepat untuk bank sampah di Kecamatan Pasar Minggu agar dapat berkelanjutan dan dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT melalui perhitungan bobot dan rating pada indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan aspek-aspek pengelolaan sampah yang ada pada teori Integrated Sustainable Waste Management (ISWM). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 13 petugas bank sampah, observasi secara langsung ke 4 bank sampah, dan telaah dokumen bank sampah di Kecamatan Pasar Minggu. Hasil analisis SWOT diperoleh bahwa nilai internal atau Internal Factors Analysis Summary (IFAS) sebesar 0,732 dan nilai eksternal atau External Factors Analysis Summary (EFAS) sebesar -1,406 menunjukan bahwa bank sampah di Kecamatan Pasar Minggu sudah berada di posisi yang cukup baik, yaitu berada pada kuadran 2 pada posisi antara sumbu kekuatan (strength) dan ancaman (threat). Posisi ini dapat diartikan bahwa bank sampah di Kecamatan Pasar Minggu disarankan untuk melakukan strategi diversifikasi, yaitu dengan menggunakan kekuatan dari segi internal untuk mengatasi ancaman. Kesimpulannya, bank sampah di Kecamatan Pasar Minggu telah berjalan dengan baik. Namun, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas bank sampah, penting dukungan dari semua pihak dimulai dari masyarakat setempat, RT dan RW, pemerintah setempat, hingga lembaga swasta.

---

To reduce waste transported to the trash yard, it is important to carry out waste management starting from the community which can be carried out synergistically through a national program, waste bank. However, the waste bank is still not functioning optimally. The successful reduction of waste banks has only reached 27.73% of the target of 30% of total waste. This study aims to analyze the waste management system at the waste bank and find out the right strategy for the waste bank in Pasar Minggu District so that it can be sustainable and can reduce the waste transported to the trash yard. Data analysis was carried out using the SWOT analysis approach by calculating weights and ratings on indicators of strengths, weaknesses, opportunities, and threats based on aspects of waste management in the Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) theory. Data collection was carried out through in-depth interviews with 13 waste bank officers, direct observation of 4 waste banks, and review of waste bank documents in Pasar Minggu District. The results of the SWOT analysis showed that the internal value (IFAS) was 0.732 and the external value (EFAS) was -1.406 indicating that the waste bank in Pasar Minggu District is in a fairly good position, which is in quadrant 2 in the position between the strength and threats. This position can be interpreted that the waste bank in Pasar Minggu District is advised to carry out a diversification strategy, namely by using strength from an internal perspective to overcome threats. In conclusion, the waste bank in Pasar Minggu District is running well. However, to continue to maintain and improve the quality of bank waste, support from all parties is important, starting from the local community, RT and RW, local government, to private institutions."

"ABSTRAKIndonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaannya limbah elektronik. Sampah elektronik mengandung berbagai macam zat diantaranya di di dalamnya ada bahan berbahaya dan beracun (B3). Kandungan B3 dalam limbah elektronik membuat limbah ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat limbah elektronik peraturan yang diperlukan yang mengatur pengelolaan limbah elektronik. Skripsi Hal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pengelolaan sampah elektronik di negara-negara tersebutAnggota Uni Eropa yaitu Belanda dan Jerman berdasarkan EU Directive2012/19 / EU tentang Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik dan Petunjuk 2011/65 / EU tentang Pembatasan penggunaan Zat Berbahaya Tertentu di Listrik dan Elektronik Peralatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan sampah elektronika yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakanmerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penerapan pengelolaan sampah elektronik di Belanda dan Jerman memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Adapun bentuk penataannya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah elektronik di Indonesia adalah mendefinisikan limbah elektronik dan mengelompokkan limbah elektronik menurut jenis produk, pelaksanaan kewajiban memungut sampah elektronik secara terpisah, penerapan tanggung jawab produsen yang diperpanjang, penerapan skema pengembalian, penerapan sistem pembiayaan pengelolaan sampah elektronik, penerapan sistem pencatatan tentang pengelolaan limbah elektronik, dan pembatasan konten B3 tentang peralatan elektronik.ABSTRACTIndonesia does not yet have a specific regulation regulating the management of electronic waste. Electronic waste contains various kinds of substances including hazardous and toxic materials (B3). The B3 content in electronic waste makes this waste dangerous for the environment and health. In order to prevent negative impacts that can be caused by electronic waste, regulations are required that regulate electronic waste management. This thesis aims to examine how the implementation of electronic waste management in these countriesThe members of the European Union, namely the Netherlands and Germany, are based on the EU Directive 2012/19 / EU concerning Waste Electrical and Electronic Equipment and Directive 2011/65 / EU concerning the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. In addition, this study also aims to examine the forms of electronic waste management that can be applied in Indonesia. The research method used is a normative juridical research using secondary data. Based on research conducted on the application of electronic waste management in the Netherlands and Germany it has a number of advantages and disadvantages. The form of regulation that can be applied in electronic waste management in Indonesia is defining electronic waste and classifying electronic waste according to product types, implementing the obligation to collect electronic waste separately, implementing extended producer responsibility, implementing a return scheme, implementing an electronic waste management financing system, application of a recording system on electronic waste management, and limitation of B3 content on electronic equipment."

"The dynamic urban lifestyle changes human behaviour in selecting consumer goods products. Urban communities prefer goods in suitable and economical packaging when carrying out their activities. There are some fundamental issues that are considered in the waste management system in Indonesia, including limited capacity for waste management in the regions, inadequate infrastructure, application of regulations, and lack of public awareness, including in the consumer goods manufacturing industry. This is high time for the implementation of a circular economy, especially among plastics waste. Through the Extended Producer Responsibility (EPR) concept approach, the manufacturing industry is more encouraged to contribute to their post-consumer waste management. This study was conducted in Jakarta and aimed to analyze the perceptions of consumers, producers, and the role of the informal sector in waste management so that alternative producers' responsibility schemes can be formulated in the management of post-consumption plastic waste. In this study, quantitative and qualitative methods were used with data analysis using descriptive statistics. In the next step, an Analytical Hierarchy Process (AHP) has been prepared for identifying the best alternative scheme of EPR for post-consumer plastic waste management. They showed that the highest criteria value (0,27) that was considered in the EPR implementation was the environmental impacts potential criteria. At the stage of selecting alternative EPR schemes, the highest to lowest scores respectively are partnership schemes with waste management organizations (2.83), product design optimization (2.78), post-consumption waste recall (2.11), and development of recycling facility (1,28).Keywords: Extended Producer Responsibility (EPR); circular economy; plastic waste management; Analytical Hierarchy Process (AHP)

---

Gaya hidup masyarakat perkotaan yang dinamis mengubah perilaku konsumsi sehingga masyarakat lebih memilih produk-produk praktis dan ekonomis. Terdapat hal-hal fundamental yang muncul dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, infrastruktur yang belum memadai, penerapan regulasi, serta kurangnya kepedulian masyarakat termasuk industri manufaktur barang konsumsi terhadap persoalan pengelolaan sampah pasca konsumsi. Pendekatan ekonomi sirkular pada pengelolaan sampah plasik pasca konsumsi menjadi hal yang penting. Melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR), industri manufaktur didorong untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah plastik kemasan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi konsumen, produsen, dan peran sektor informal pengelola sampah, sehingga dapat dirumuskan alternatif skema tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan analisis data menggunakan statistik deskriptif dan pemilihan multikriteria melalui struktur Analytical Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai kriteria tertinggi yang menjadi pertimbangan dalam strategi penerapan EPR adalah pada kriteria potensi dampak lingkungan (0,27). Pada pemilihan alternatif skema EPR, bobot tertinggi sampai terendah adalah skema kemitraan dengan organisasi pengelola sampah (2,83), optimalisasi desain produk (2,78), penarikan kembali sampah pasca konsumsi (2,11), dan pengembangan fasilitas daur ulang (1,28).

Kata kunci: tanggung jawab produsen; ekonomi sirkular; pengelolaan sampah plastik; Analytical Hierarchy Process (AHP)"

"Penanganan limbah elektronik yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah elektronik dihasilkan dari perkembangan pesat teknologi manufaktur yang mendorong revolusi industri sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Extended Producer Responsibility (EPR) adalah pendekatan kebijakan lingkungan yang berorientasi terhadap tanggung jawab produsen. Akan tetapi perkembangan EPR di negara berkembang masih kurang, dimana sistem pengumpulan dan daur ulang belum cukup diperhatikan. Di sisi lain, motivasi produsen dari sektor industri belum memiliki perhatian yang cukup untuk memperluas tanggung jawab produk mereka hingga tahap pasca konsumsi, terutama untuk mengambil kembali, memulihkan dan membuang. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang dapat memotivasi produsen untuk sepenuhnya mengadopsi konsep EPR dalam industri elektronik di Indonesia. Model yang dibangun berdasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperluas dalam konteks EPR. Model ini dibentuk oleh tiga konstruksi utama: perilaku individu, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, serta tiga faktor lain yang diidentifikasi dari tinjauan pustaka dan wawancara kepada perwakilan perusahan yaitu insentif ekonomi, insentif administrasi dan insentif logistik. Faktor-faktor tersebut terlibat dalam membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. Hasil yang didapatkan dari analisis jalur bahwa faktor insentif administrasi hanya dapat mempengaruhi intensi sedangakan insentif logistik dapat mempengaruhi perilaku produsen elektronik untuk mengadopsi EPR

---

Improper handling of WEEE (Waste Electrial and Electronic Equipment) can cause negative impacts on the environment and human health. WEEE is generated from the rapid development of manufacturing technology that has pushed the industrial revolution to have an impact on economic growth, especially in developing countries such as Indonesia. Extended Producer Responsibility (EPR) is an environmental policy approach that is oriented towards producer responsibility. However, the development of EPR in developing countries is still lacking, where the collection and recycling system has not been adequately addressed. On the other hand, the motivation of producers from the industrial sector does not have enough attention to expand their product responsibilities to the post-consumption stage, especially to take back, recover and dispose. This study explores the key factors that can motivate producers to fully adopt the EPR concept in the electronics industry in Indonesia. The model built based on extended Theory of Planned Behavior (TPB) in the context of EPR. This model is formed by three main constructs: attitude, subjective norms and perceived behavioral control, and three other factors that identified from literature reviews and interviews with producer representatives namely economic incentives, administrative incentives and logistic incentives. These factors are involved in forming the intention to behavior. The results obtained from the path analysis that administrative incentive factors can only influence intention while logistic incentives can influence the behavior of electronic producers to adopt EPR."

"ABSTRAKPengumpulan limbah elektronik oleh konsumen merupakan salah satu perkembangan signifikan yang dapat membantu untuk meningkatkan jumlah limbah elektronik terkumpul yang nantinya akan dikelola secara tepat. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen, dibutuhkan rencana yang baik untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan produk elektronik dan limbah elektronik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran penting dalam mengikat dan meningkatkan kesadaran pengguna elektronik dalam mengelola alat elektroniknya dengan bantuan organisasi peduli limbah elektronik. Kompleksitas dari sistem manajemen limbah elektronik menambah tantangan dalam menghadapi masalah ini. Penelitian ini menggambarkan model serta intervensi kebijakan untuk meningkatkan pengumpulan limbah elektronik di Indonesia dan memberikan pemahaman antara hubungan dinamis antar faktor pada sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe collection of electronic waste by consumers is one of the significant developments that can help to increase the amount of electronic waste collected which will be managed appropriately. In order to raise consumer awareness on E-waste management, it must be planned well to balance the growth of e-waste collected, and the cost invested. A good strategy is needed, with the Ministry of Environmental and Forestry as a part of the Government to engage and increase the awareness of electronic users with the help of e-waste management organizations that aware of e-waste problems. The complexity of the e-waste management system added challenges to address the problems. This conceptual model will draw the policy structure exploration with the system dynamics modeling approach to give an understanding of the relations and dynamics between the factors in the e-waste management system in Indonesia."