Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modus tindak pidana pendanaan terorisme telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pendanaan teorisme kini telah beralih dengan memanfaatkan fintech yang sedang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terbukti, kasus bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta didanai oleh Bahrun Naim dengan memanfaatkan jasa pengiriman dana dengan menggunakan PayPal dari Suriah kepada kelompoknya yang berada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) narasumber dari Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana modus operandi pendanaan berbasis fintech dalam aksi teror bom di Mapolres Surakarta, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus pendaan aksi teror berbasis fintech, dan upaya Polri dalam mencegah terjadinya modus serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan studi kasus teror bom di Mapolresta Surakarta untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai modus yang digunakan. Hasilnya, diketahui bahwa pendanaan terorisme dengan memanfaatkan fintech digunakan karena regulasi fintech masih minim di Indonesia, sehingga dilihat sebagai celah yang bagus untuk menutupi aksi kelompok teror.

---

Terrorism funding has developed along with technological era. Terrorism funding has now shifted by utilizing fintech which is growing rapidly in the world, including in Indonesia. In the fact, suicide bombings in Mapolresta Surakarta were funded by Bahrun Naim by using PayPal from Syria to his group in Indonesia. This research is a qualitative research and collects data through in-depth interviews with 5 (five) members of Densus 88, the National Counterterrorism Agency (BNPT), and The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and literature review, this study seeks to explain how the fintech-based funding was used in the case of Mapolresta Surakarta bombing, the Indonesian government's efforts to overcome the problem, and the efforts of the National Police in preventing similar modes from occurring in the future. This study uses case study of Mapolresta Surakarta bombing to get a clearer picture of the problem. As a result, study finds that fintech was considered to be used because Indonesia still has lack fintech regulation, so it is seen as a good gap to cover up terrorist group actions."

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia terus berkembang semakin kompleks dan variatif. Dari yang awalnya menggunakan metode-metode konservatif seperti kurir tunai, badan amal, dan perampokan bank, kini mereka mulai memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, seperti peretasan terhadap Fintech ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan teroris dalam memanfaatkan fintech sebagai sumber pendanaan mereka serta penanggulangannya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Michael Freeman tentang pertimbangan teroris dalam pemilihan metode pendanaan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peretasan speedline.com oleh Rizki Gunawan pada tahun 2011 untuk pendanaan terorisme. Data penelitian didapatkan melalui wawancara pelaku peretasan tersebut, ahli dari PPATK, OJK, penyidik Densus 88, laporan, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan terorisme adalah aspek keamanan pelaku, kuantitas dana yang didapat, dan tingkat kemudahan dalam mengumpulkan dana.

---

Terrorism financing method in Indonesia is developing in an alarming rate, to the point it is now becoming more complex than before. Terrorists traditionally use conventional methods like robberies, charities and courier service to fund their activities, today terrorists are able to utilize modern methods in financing their activities due to the rapid development in financial technology nowadays, one example is by hacking an illegal Fintech Company. Therefore, this research is conducted in order to explain and analyze the consideration behind the usage of illegal fintech company to finance terrorism activities and how to prevent it. The analysis on this research is done by using the theory that is coined by Michael Freeman about the reasoning of terrorists when choosing their financing method. The method used in this research is case study, and the case that is used for this research is the terrorism financing hacking of speedline.com in 2011 by Rizki Gunawan. Research data are acquired from interviews with the perpetrators, experts from INTRAC (PPATK), Special Detachment 88, reports, and journals that are relevant with the research. As a result, this study found that the priority aspects in terms of terrorist financing are security, quantity, and the simplicity while obtaining funds."

"Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1373 (2001), menyerukan kepada seluruh negara-negara di dunia untuk memberikan sanksi finansial terhadap kelompok Al-Qaeda dan Taliban, termasuk warga setiap negara yang berafiliasi dan membantu Al-Qaeda dan Taliban. Tahun 2012 FATF kembali menempatkan Indonesia sebagai “Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)”, kali ini berkaitan dengan penanganan tindak pidana pendanaan terorisme, karena menilai regulasi penanganan pendanaan terorisme yang ada di Indonesia belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan dalam rekomendasi FATF dan menjadikan Indonesia sebagai negara beresiko tinggi pendanaan terorisme, yang berdampak pada perekonomian Indonesia karena seluruh negara dan institusi keuangan di dunia diminta waspada saat menjalankan hubungan perekonomian terhadap Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan penelitian ini bermaksud menemukan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia serta memberikan masukan bagaimana membagun kolaborasi antara pemerintah dan unsur lainnya dalam upaya penegahan tindak pidana tindak pidana pendanaan terorisme melalui pembekuan aset individu dan entitas yang tercantum pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sebagaimana Rekomendasi 6 FATF. serta upaya Indonesia menjadi anggota tetap FATF di tahun 2023.

---

UN Security Council Resolutions 1267 (1999) and 1373 (2001), call on all countries in the world to provide financial sanctions against Al-Qaeda and the Taliban, including citizens of every country affiliated with and helping Al-Qaeda and the Taliban. In 2012 the FATF again placed Indonesia as "Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs)", this time relating to the handling of criminal acts of terrorism financing, because it assessed that the regulations for handling terrorism financing in Indonesia did not meet the international standards set out in the FATF recommendations and made Indonesia is a country at high risk of financing terrorism, which has an impact on the Indonesian economy because all countries and financial institutions in the world are asked to be vigilant when carrying out economic relations with Indonesia. Based on the data obtained, this study intends to find the obstacles faced by the Indonesian government and provide input on how to build collaboration between the government and other elements in efforts to prevent criminal acts of terrorism financing through freezing the assets of individuals and entities listed on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT), as per FATF Recommendation 6. as well as Indonesia's efforts to become a permanent member of the FATF in 2023,"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia."

"Kasus pelanggaran rokok yang paling banyak ditangani oleh kepolisian dan bea cukai di Indonesia adalah perdagangan rokok ilegal. Kasus penyelundupan rokok itu sendiri, termasuk ke dalam kejahatan terorganisir, yang mana bersifat keanggotaannya terbatas, kegiatannya bergerak di dunia bawah tanah, dan sulitnya untuk melacak kejahatan ini. Untuk memahami kegiatan kriminal dari penyelundupan rokok yang ada di Indonesia, dapat dipahami dengan menggunakan konsep modus operandi, diantaranya classword, entry, means, object, time, style, tale, pals, dan transport.

---

The most handled Infraction cigarette by police and custom are illegal cigarette trade. A cigarette smuggling case itself counted to the organzed crime, which has a limited affiliation, activites are engaged in underworld hence to track this kind of crime is difficult. To understand criminal activities of cigarette smuggling in indonesia can be understood by using the concept of modus operandi, which include classword, entry, means, object, time, style, tale, pals and transport."

"Pendanaan merupakan salah satu jenis aktivitas yang integral dan juga sentral dalam aktivitas terorisme secara umum. Hal ini membuat upaya intervensi dan pencegahan terhadap aktivitas pendanaan teror menjadi suatu hal yang krusial diperlukan agar dapat secara menyeluruh dan efektif “menang” melawan kejahatan terorisme. Dewasa ini, sebagian besar kebijakan kontra pendanaan terorisme dijalankan menggunakan model kerjasama/kemitraan multi-agensi. Model kerjasama ini memungkinkan adanya pengefisiensian kerja dan penggunaan sumber daya yang kolaboratif antar agensi terkait. Namun, di dalam implementasinya kebijakan jenis ini seringkali dihadapkan oleh berbagai macam kendala dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjabarkan proses implementasi dan memetakan kendala – kendala yang dihadapi oleh Satgas CTF BNPT sebagai salah satu aktualisasi implementasi operasional kebijakan CTF yang berbasis kerjasama multi-agensi, dalam hal ini melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) dan Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

---

Funding is one type of activity that is integral and also central to terrorism in general. This makes the intervention and prevention efforts on terrorism financing activities is a crucial thing needed in order to be able to "win" against the crime of terrorism. Nowadays, most counter terrorism financing policies are implemented using a multi-agency partnership model. This cooperative model allows for efficient work and collaborative use of resources between related agencies. However, in its implementation this type of policy is often faced by various kinds of obstacles and challenges, both internal and external. This research is a qualitative study that seeks to describe the implementation process and map the constraints faced by the BNPT CTF Task Force as one of the Indonesia’s operational implementations of CTF policy based on multi-agency collaboration, in this case it involves BNPT, Detachment 88, and PPATK. In its analysis, this study uses the theory of Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) and Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

"

"Kurangnya lapangan pekerjaan tidak diimbangi dengan naiknya angkatan kerja yang tinggi telah menimbulkan banyak masalah sosial. Hal ini menyebabkan para pencari kerja juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya angkatan kerja. Hal ini bagi sebagian orang, kelompok, atau perusahaan dimanfaatkan untuk keuntungan semata. Penipuan berkedok lowongan pekerjaan adalah salah satu bentuk penipuan yang mengincar para pencari kerja. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sedangkan untuk menjelaskan bentuk modus operandi penipuan berkedok lowongan pekerjaan peneliti menggunakan konsep modus operandi. Hasilnya menunjukan bahwa modus operandi berkedok lowongan pekerjaan ini melakukan praktek kebohongan dan pemalsuan terhadap para pelamar kerja. Dan terdapat proses pembelajaran modus operandi oleh para pelaku penipuan.

---

The lack of employment, in addition to the rising number of labor force, has caused numerous social issues. This problem has caused a rise in the number of job seekers, in align with the increasing amount of labor force. This situation has been manipulated by some people, groups, or companies for their own purposes. Scams under the guise of job recruitments is one of the frauds that targets job seekers. In this research, the researcher uses a descriptive qualitative approach; whereas the modus operandi concept is used to explain the modus operandi of scams under the guise of job recruitments. The result shows that the modus operandi of scams disguising as job vacancies is operated under the practice of dishonesty and forgery to the job applicants."