Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""ABSTRAK"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan."hr>""b>ABSTRACT"This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict."

"Perjanjian kerja dibuat untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, perjanjian kerja harus memuat unsur-unsur yang menyeimbangkan kepentingan para pihak. Faktanya saat ini, terdapat perusahaan yang mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya klausula pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” yaitu penelitian didasari dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diperoleh informasi bahwa adanya klausula PHK sepihak tanpa ganti rugi dalam PKWT pada PT. X menyebabkan PKWT tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum belum diberikan kepada pekerja yang dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap pencatatan PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan juga masih belum optimal. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran norma kerja agar proses hubungan kerja dapat berjalan dengan harmonis.

---

Employment agreements are made to clarify the rights and obligations of each party, namely workers and employers. In this case, the work agreement must contain elements that balance the interests of the parties. The fact is that currently, there are companies that include clauses in work agreements that are not in accordance with the provisions of laws and regulations, such as the clause on unilateral termination of employment (PHK) in a certain time work agreement (PKWT) without compensation. The research method used is "law as it is written in the books", namely research based on the view that law is positive norms in the national legal system of legislation. While the type of research method is normative juridical as a process of finding a legal rule to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical using qualitative data analysis methods, namely the analysis carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary data types. Based on the results of the analysis, information can be obtained that there is a unilateral termination clause without compensation in the PKWT at PT. X caused the PKWT to be null and void. Legal protection has not been given to workers, which in this case needs preventive and repressive legal protection. Labor supervision of PKWT records that are not in accordance with statutory provisions are also still not optimal. This is necessary to eliminate violations of work norms so that the work relationship process can run harmoniously."

"Pengusaha seringkali melakukan mutasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya perselisihan yang terjadi antar kedua belah pihak. Tentunya hal ini akan menjadi dilematis bagi pekerja/buruh,yaitu mengikuti kebijakan pengusaha dan siap meninggalkan keluarganya atau menolak mutasi dan siap untuk kehilangan pekerjaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder.Keabsahan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi dalam beberapa putusan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial masih didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya sebagai akibat dari PHK. Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi dapat diatur secara otonom dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau dalam perjanjian kerja bersama. sebaiknya mutasi harus dilaksanakan secara professional bukan dilaksanakan sebagai tindakan untuk membalas atau mengintimidasi pekerja/buruh. Selain itu, dalam pembuatan peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.

---

Employers often make mutations first before termination of employment due to disputes that occur between the two parties. Of course, this will be a dilemma for workers/workers, namely following the employer's policy and being ready to leave their families or refuse mutations and be ready to lose their jobs. The research method used is "law as it is written in the books" The type of research method is normative juridical as a process of finding a rule of law to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical by using qualitative data analysis methods, namely analysis carried out on the basis of systematic and thorough data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary types of data. The validity of termination of employment on the grounds of refusing mutation in several judges' decisions at the Industrial Relations Court is still based on Article 32 of Law Number 13 of 2003. The consequences of the Termination Law for refusing to transfer are entitled to obtain their normative rights as a result of layoffs. Legal protection in termination of employment for refusing to transfer can be regulated autonomously in company regulations/employment agreements and/or in collective labor agreements. it should be carried out professionally rather than carried out as an act to retaliate or intimidate workers/ laborers. In addition, in making company regulations / employment agreements and / or collective labor agreements."

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian bantuan hukum sebagai hak pekerja di PT. Bank X. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak bagi pekerja di industri perbankan yang dikategorikan sebagai high regulated industry yang dalam menjalankan usahanya rentan terpapar risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Lalu, bagaimana ruang lingkup bantuan hukum dimaksud dapat diberikan kepada pekerja serta bagaimana syarat-syarat bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai hak pekerja yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja yang bergerak industri perbankan. Kedua, ruang lingkup bantuan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja dapat berupa bantuan hukum dari perusahaan itu sendiri maupun penggunaan jasa pengacara untuk mendampingi pekerja dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Ketiga, bantuan hukum selama ini dikenal sebagai bantuan dibidang hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masayarakat yang kurang mampu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa bantuan hukum ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga menurut penilaian perusahaan layak diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama dalam PT. Bank X dan peraturan internal lainnya diharapkan kedepannya dapat diterapkan dalam industri diluar industri perbankan

---

This research is a legal research with a study of legal assistance as workers' rights in PT. Bank X. The purpose of this study is to analyze how legal assistance can be categorized as a right for workers in the banking industry which is categorized as a high regulated industry which in carrying out its business is vulnerable to exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. Then, what is the scope of the legal assistance that can be provided to workers and what are the requirements for legal assistance that can be provided to workers. The method used in this research is normative legal research. This study concludes first, that legal assistance can be categorized as a worker's right that is agreed upon by workers and employers engaged in the banking industry. Second, the scope of legal assistance that can be provided to workers can be in the form of legal assistance from the company itself or the use of attorney services to assist workers in dealing with their legal problems. Third, legal assistance has so far been known as legal assistance provided free of charge to underprivileged communities, in this study it was found that legal assistance is given to workers who meet certain requirements so that according to the company's assessment it is appropriate to be given legal assistance. Legal assistance as stipulated in the collective labor agreement in PT. Bank X and other internal regulations can be applied in industries outside the banking industry."

"Saat ini praktik hubungan kerja berlandaskan PKWT kerap dilakukan pengusaha kepada pekerjanya karena dinilai mengurangi labor cost bagi pengusaha. Namun, PKWT sering kali tidak mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan sehingga membuka celah tercederai hak normatif pekerja. PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan/jasa memiliki karyawan dengan jumlah 149 orang. Keseluruhan karyawan terikat hubungan kerja dengan sistem PKWT. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? 2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT? 3. Bagaimanakah peran pengawasan ketenagakerjaan atas perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT pada PT.X? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Jenis data sekunder serta dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum hak normatif pekerja dari aspek sosial dan eknomis pada PT. X belum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. 2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang telah ditempuh PT.X dalam perlindungan hak normatif pekerja dengan sistem PKWT adalah: a. Perusahaan belum mampu menutupi biaya operasional SDM; b. Tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan c. Peranan pemerintah belum optimal. 3. Peran pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan preventif edukatif dan tahapan represif non yustisial.

---

Currently, the practice of working relations based on PKWT is often carried out by employers to their workers because it is considered to reduce labour costs for employers. However, PKWT often do not comply with the rules of labour law, thus opening a gap for workers' normative rights to be injured. PT. X, a company engaged in the service sector has 149 employees. All employees are bound by a working relationship with the PKWT system. The problems studied in this paper are: 1. How is the legal protection of the normative rights of workers with the PKWT system at PT.X? 2. What are the obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in protecting workers' normative rights with the PKWT system? 3. What is the role of labour inspection on legal protection of workers' normative rights with the PKWT system at PT.X? This study uses a juridical-normative approach. Types of secondary data and equipped with interviews with informants. Research results: 1. Legal protection of workers' normative rights from social and economic aspects at PT. X has not been implemented in accordance with legal provisions. 2. The obstacles faced and the efforts that have been taken by PT.X in the protection of workers' normative rights with the PKWT system are: a. The company has not been able to cover HR operational costs; b. Not knowing labour law c. The government's role is not optimal. 3. The role of labour inspection is carried out through preventive educative stages and non-judicial repressive stages."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk membuktikan gagasan bahwa pelanggaran hak pekerja outsourcing yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan oleh adanya intervensi kapitalisme dalam kebijakan ketenagakerjaan yang membuat kebijakan tersebut menjadi cenderung menguntungkan perusahaan dan merugikan kaum pekerja/buruh. Penulis menggunakan teori kriminologi Marxis sebagai acuan dalam menganalisis gagasan tersebut. Sumber data yang digunakan penulis adalah rangkuman judicial review yang diajukan oleh LBH Jakarta dan Serikat Buruh pada Mahkamah Konstitusi dan data sekunder dari penelitian terhadulu sebagai acuan dari analisis. Penulis berasumsi bahwa terdapat beberapa pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang merugikan kaum buruh dan membuktikan ada nya intervensi kapitalis dalam pembuatan Undang ndash; Undang tersebut dari hasil judicial review dan beberapa pernyataan dari LBH Jakarta dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTThis paper has a goal to prove the notion that states violation of outsourcing worker rsquo s rights which happens a lot in Indonesia is caused by the existence of capitalist intervention in labor regulation which makes the regulation tends to be more profitable to the corporate and disserves the labors. In this paper, the writer will utilize Marxist Criminology theory as a reference in analyzing that notion. The sources which will be used in this paper are a summary in a form of table of the judicial review which was submitted by LBH Jakarta and labor union to the constitutional court. The secondary sources in this paper will be taken from previos research about labor rights and violations and the sources will be used for analysis. The writer assume that a few clauses from UU No. 13 Tahun 2003 about employment has disserving the labors and proved the existence of capitalism in the making of that regulation, in the judicial review, and in a few statement from LBH Jakarta and constituonal court rsquo s judges."

"ABSTRAKNama:Kunto WibisonoNPM:1506780475Program Studi:Magister HukumJudul:Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kedutaan/Konsulat Asing di Wilayah Indonesia Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 673 K/PDT.SUS/2012 Tesis ini membahas perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Kedutaan/Konsulat asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini dunia peradilan di Indonesia sudah mulai bersentuhan terhadap kekebalan diplomatik dari perwakilan diplomatik khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja termasuk didalamnya adalah Putusan MA No. 673 K/PDT.SUS/2012. Timbul sebuah pertanyaan besar ketika menghadapi permasalahan tersebut, yurisdiksi negara manakah yang akan dipakai?. Terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yurisdiksi kedutaan/konsulat asing lah yang berlaku dengan berlandaskan paham imunitas yang bersumber dari asas extrateritorialitas kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yurisdiksi Indonesialah yang berlaku karena permasalahan ketenagakerjaan tidak termasuk hal ndash; hal yang dilindugi dalam imunitas perwakilan diplomatik asing. Pertanyaan lain yang kemudian timbul adalah apakah Pengadilan hubungan Industrial memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat explanatoris dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pekerja Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat asing, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Tesis ini nantinya akan menguraikan dasar ndash; dasar hukum yang menyebabkan yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini kemudian juga akan meguraikan bahwa terdapat sebuah celah dimana sebenarnya pengadilan hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Kata Kunci :PHK, Kedutaan/Konsulat Asing, Yurisdiksi

---

ABSTRACTName Kunto WibisonoStudent Number 1506780475Program Magister of LawTittle Legal Protection for Indonesia Worker who Experiencing the Termination of Employment at the Foreign Embassy or Consulat in the territory of Indonesia Case Studies Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 673 K PDT.SUS 2012 This thesis discusses the protection of Indonesian workers who experiencing the termination of employment at the Embassy Consulate of foreigners residing in the territory of Indonesia. In recent years the court in Indonesia has begun to contact the diplomatic immunity of the diplomatic representation, especially in the case of termination of employment including the Supreme Court Decision No. 673 K PDT.SUS 2012. Arises a big question when faced with these problems, the jurisdiction of which country will be used . There is a difference of opinion in answering these questions. Some argue that the jurisdiction of the embassy consulate of foreigners who applies to understand the basis of the principle of immunity sourced extrateritorialitas theory. then there is another opinion that jurisdiction of Indonesia applicable because of employment issues are not included in the immunity of foreign diplomatic representatives. Another question which then arises is whether the Court of Industrial relations has the authority to prosecute cases involving foreign diplomatic missions. This thesis research method normative explanatoris with the intent to test the hypothesis that the jurisdiction of Indonesia can be used to resolve the case of termination of employment involving Indonesian workers who work at embassies consulates of foreign, this thesis uses data that is secondary legal materials that are primary , secondary and tertiary. This thesis will outline the basic basic legal cause Indonesian jurisdiction can be used to resolve the case of termination of employment between the worker Indonesia with foreign diplomatic representatives. This thesis then also be outline that there is a gap where the actual labor court has no authority to adjudicate disputes between the termination of employment of Indonesian workers with foreign diplomatic missions Keywords Termination of Employnment, Embassy Consulat, Yurisdiction "

"Penelitian ini membahas mengenai masalah sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Apakah pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dari jabatannya sebagai Direksi adalah juga merupakan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sifat hubungan hukum (legal nature) antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, serta status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai anggota Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah terdapat tiga (3) konsep sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas yaitu, konsep ketenagakerjaan, konsep perwakilan dan konsep kombinasi antara perwakilan dan ketenagakerjaan. Mengenai status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terdapat dua kemungkinan apakah Ridwan Ramli berasal dari internal (pemegang saham/pekerja) atau eksternal Perseroan Terbatas. sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan status hukum Ridwan Ramli setelah pemberhentian tersebut adalah masih sebagai pekerja di PT.National Utility Helicopter. Pemberhentian seseorang sebagai pekerja diatur secara detil meliputi sebab yang sah bagi putusnya hubungan kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja sampai dengan akibat hukum berupa kompensasi atas putusnya hubungan kerja tersebut dalam bentuk paket pesangon.

---

This thesis analyses discusses the nature of the problem with the legal relationship between the Board of Directors with Limited Liability Company. Whether the dismissal of the Board of Directors from his position as Directors is also a termination of employment under the labor Act. This study uses normative legal research. Problem studied is the nature of the legal relationship (legal nature) between the Board of Directors of the Limited Liability Company, as well as the legal status Ridwan Ramli once dismissed as a member of the Board of Directors pursuant to the Limited Liability Company Act and the labor Act.

The findings of research on these issues is that there are three (3) concept of legal nature of the relationship between the Board of Directors of the Limited Company namely, employment concept, the concept of representation and the concept of combination between representation and employment. Ridwan Ramli legal status after being laid off as the Board of Directors pursuant to the Limited Liability Company Act is there are two possibilities whether from internal Ridwan Ramli (shareholder / employee) or external Company Limited. while Under the Labor Act Ridwan Ramli legal status after the dismissal is still a worker in PT.National Utility Helicopter. Dismissal of a person as an employee includes a detailed set of legitimate reasons for the breakup of work, termination procedure due to the legal form of compensation for the breakup of work in the form of severance packages."

"Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah pekerja melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana. pada kasus yang diteliti penulis ini adalah pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam rincian rumusan masalah diangkat mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, bagaimanakah pertimbangan pembuktian dan alat bukti tindak pidana dan sudah sesuaikah pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan tersebut. adapun hasil dari penelitian ini adalah Hakim harus menggunakan dasar hukum normatif ketika memutus PHK karena melakukan tindak pidana atau kesalahan berat yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana pekerja yang melakukan tindak pidana dapat di PHK apabila telah mendapatkan putusan pidana pada pengadilan negeri.

---

Termination of employment is an act of terminating the employment relationship between an entrepreneur and a worker. One of the causes of termination of employment is that workers commit serious violations or commit criminal acts. In the case investigated by this writer is termination of employment due to committing a criminal act, then in the details of the problem formulation is raised regarding the considerations and legal basis of judges in deciding disputes over termination of employment due to a criminal act, how are the considerations of evidence and evidence of a criminal act and are according to consideration judge in deciding the dispute. As for the results of this study, the Judge must use a normative legal basis when deciding on dismissal for committing a crime or serious mistake, namely the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005 Regarding the Court's Decision The Constitution on the Rights of Judicial Review Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, where workers who commit a criminal act can be laid off if they have received a criminal verdict at a district court."