Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan gagasan bahwa pelanggaran hak pekerja outsourcing yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan oleh adanya intervensi kapitalisme dalam kebijakan ketenagakerjaan yang membuat kebijakan tersebut menjadi cenderung menguntungkan perusahaan dan merugikan kaum pekerja/buruh. Penulis menggunakan teori kriminologi Marxis sebagai acuan dalam menganalisis gagasan tersebut. Sumber data yang digunakan penulis adalah rangkuman judicial review yang diajukan oleh LBH Jakarta dan Serikat Buruh pada Mahkamah Konstitusi dan data sekunder dari penelitian terhadulu sebagai acuan dari analisis. Penulis berasumsi bahwa terdapat beberapa pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang merugikan kaum buruh dan membuktikan ada nya intervensi kapitalis dalam pembuatan Undang ndash; Undang tersebut dari hasil judicial review dan beberapa pernyataan dari LBH Jakarta dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

---

This paper has a goal to prove the notion that states violation of outsourcing worker rsquo s rights which happens a lot in Indonesia is caused by the existence of capitalist intervention in labor regulation which makes the regulation tends to be more profitable to the corporate and disserves the labors. In this paper, the writer will utilize Marxist Criminology theory as a reference in analyzing that notion. The sources which will be used in this paper are a summary in a form of table of the judicial review which was submitted by LBH Jakarta and labor union to the constitutional court. The secondary sources in this paper will be taken from previos research about labor rights and violations and the sources will be used for analysis. The writer assume that a few clauses from UU No. 13 Tahun 2003 about employment has disserving the labors and proved the existence of capitalism in the making of that regulation, in the judicial review, and in a few statement from LBH Jakarta and constituonal court rsquo s judges.