Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regions transmigratin areas that have been developed in all corners of Indonesia (outside Java and Bali ) ."

"Awal pemerintah Orde Baru di Indonesia dihadapkan pada masalah keterpurukan ekonomi, persebaran penduduk dan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan dan melakukan percepatan pembangunan. Berbagai kebijakan dituangkan melalui GBHN dan Pelita. Kebijakan transmigrasi mendapat perhatian serius dan diunggulkan. Presiden Soeharto pernah menyebut transmigrasi sebagai perpindahan terbesar dewasa ini di dunia. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan, transmigrasi sebagai soal mati-hidup bangsa Indonesia. Disertasi ini membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan informasi dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, kurun waktu 1976 hingga 1983. Bagaimana Pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan informasi transmigrasi, faktor pendorong dan kendala dalam implementasi kebijakan informasi dan sejauh mana keberhasilan strategi dan pengorganisasian informasi transmigrasi dapat menumbuhkan animo, motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bertransmigrasi? Transmigrasi masyarakat Wonogiri yang dipindahkan secara “bedol desa” yaitu pemindahan seluruh komunitas (masyarakat) desa ke tempat lain memang bukan yang pertama di Indonesia. Tapi transmigrasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri karena merupakan “bedol desa” yang terbesar dalam sejarah transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan dalam waktu singkat dengan anggaran dana melimpah dan hampir sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Pusat. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan ilmu informasi dan komunikasi budaya. Sumber sejarah yang digunakan berupa arsip, artikel surat kabar, wawancara dan sumber sekunder lainnya. Program transmigrasi “bedol desa” masyarakat Wonogiri ini dapat dikatagorikan berhasil dalam menciptakan masyarakat baru menuju sejahtera. Kontribusi disertasi ini secara teoritis dan praktis adalah ditemukannya penerapan model baru dalam penyelenggaraan program transmigrasi, “Pola Sitiung” yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan penyelenggaraan yang secara intensif menerapkan kebijakan informasi dalam berbagai bentuk dan strategi penerangan secara intensif, koordinatif dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Wonogiri.

---

At the beginning of the New Order in power, Indonesia was faced with a state of economic downturn, problems with population distribution and inequality in development. The government is trying to restore the situation and accelerate development. Various policies are outlined through the GBHN and Pelita. The transmigration policy received serious attention and was favored. President Soeharto once called transmigration the biggest movement in the world today. Previously, President Soekarno stated that transmigration was a matter of life and death for the Indonesian people. This dissertation discusses how the implementation of information policy in the context of the success of the transmigration program, from 1976 to 1983. How the New Order Government formulated a transmigration information policy, the driving factors and obstacles in implementing information policy and the extent to which the success of the strategy and organization of transmigration information can foster interest, motivation and encourage community participation to transmigrate? The transmigration of the Wonogiri people who were moved “bedol desa” namely the transfer of the entire village community (community) to another place was indeed not the first in Indonesia. But this transmigration has its own characteristics because it is the largest village bedol in the history of transmigration in Indonesia, which was carried out in a short time with an abundant budget and almost completely controlled by the Central Government. This dissertation research uses an information science and cultural communication approach. Historical sources used in the form of archives, newspapers, interviews and other secondary sources. This transmigration program is categorized as successful in creating a new society towards prosperity. The theoretical and practical contribution of this dissertation is the discovery of the application of a new model in the implementation of the transmigration program, the “Sitiung Pattern” which intensively applies information policies in various forms and information strategies intensively, coordinating and has been adapted to the cultural values ​​and character of the Wonogiri community."

"Penelitian ini membahas tentang transformasi Gang PU, dari kawasan kriminalitas menjadi sentra industri di Bandar Lampung pada tahun 2000-2015. Bermula dari wilayah yang sepi dan rawan kriminalitas, kemudian pada tahun 2007 Gang PU, terletak di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjungkarang Barat diresmikan sebagai “Kawasan Sentra Industri Keripik” di Kota Bandar Lampung. Maka, penelitian ini ingin melihat perkembangannya hingga menjadi kawasan yang produktif dan dapat dijadikan sebagai referensi atau wawasan bagi wilayah lain dalam menjadikan kawasan yang lebih produktif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang berisi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya dampak yang dihasilkan dari program transmigrasi di Lampung sejak awal mulanya pada tahun 1905 dan terus dilanjutkan pada pemerintahan setelahnya, kemudian tingginya tingkat kriminalitas, salah satunya adalah begal di Gang PU, dan peran para pedagang keripik yang mengubah Gang PU menjadi kawasan sentra industri.

---

This research discusses the transformation of Gang PU, from a crime-ridden area to an industrial center in Bandar Lampung between 2000 and 2015. Starting as a deserted and crime-prone area, in 2007 Gang PU, located in Segalamider Village, Tanjungkarang Barat District, was inaugurated as the "Crackers Industrial Center" in Bandar Lampung City. Therefore, this study aims to examine its development into a productive area and can be used as a reference or insight for other regions in making their areas more productive. This study uses a historical method that includes heuristics, verification, interpretation, and historiography. The key findings of this study are the impact of the transmigration program in Lampung since its inception in 1905 and continued by subsequent governments, the high level of crime, one of which is mugging in Gang PU, and the role of chip traders in turning Gang PU into an industrial center."

"Membangun agribisnis di daerah transmigrasi pada hakekatnya adalah membangun sebuah sistem. Karena agribisnis sebagai suatu sistem dibangun oleh beberapa sub sistem yang saling berhubungan, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem penunjang dimana keterkaitan yang terjadi antara sub sistem bersifat agregatif. Oleh karena itu sejak awal perlu direncanakan pula pengembangan industri hulu sampai hilir dalam pengembangan pengelolaan tanaman pangan sebagai kegiatan usaha agnbisnis di kawasan transmigrasi. Mengingat berbagai keterbatasan yang akan dihadapi di masa depan, perlu strategi penanganan yang menyeluruh dan perlu pembenahan pada semua sub sistemnya sehingga ke depan nanti mampu menciptakan peluang usaha yang dikembangkan dan mekanisme sistem tersebut dan agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasanr.Penelitian yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi Mesuji Atas II G ini berujuan untuk menyusun formulasi altematif strategi bagi pengembangan usaha agobisnis tanaman pangan dan pengembangan peluang usaha di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan analisis Dynamic Scenario. "

"Tesis ini berusaha untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menentukan beberapa daerah sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan observasinya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penetapan sebuah Kapet pada dasarnya sudah ditentukan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 150 Tahun 2000, seperti (1) memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan atau (2) mempunyal sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan atau (3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.Dengan menggunakan Binary Logistic Regression dan Location Quotient, ditunjukkan bahwa pertimbangan penetapan Kapet di KTI hanya mengacu pada laju pertumbuhan dan subsektor unggulan. Pendapatan per kapita dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Kapet di KTI.Analisis Tipologi Klassen menunjukkan, dari dua belas propinsi yang memiliki kapet di KTI, sebagian besar menunjukkan ketidaktepatan penetapan daerah tersebut sebagai Kapet dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu persyaratan penetapannya. Hanya Kapet Batulicin di Kalimantan Selatan dan Kapet Manado-Bitung di Sulawesi Utara sudah menunjukkan tepatnya penetapan Kapet.Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa kemampuan sebagian besar Kapet di KTI sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian (sektoral) dengan daerah di dalam propinsinya masing-masing masih lemah. Hal ini menunjukkan kurang tepatnya penetapan Kapet di KTI berdasarkan kaitannya dengan daerah sekitar. Hanya Kapet Sasamba di Propinsi Kalimantan Timur dan Kapet Biak di Propinsi Papua yang memiliki keterkaitan perekonomian yang kuat dengan daerah di dalam propinsinya."

"[ABSTRAKSebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatifkecil karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Pemanfaatan yang optimalmemunculkan industri yang dibangun secara terpadu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Metode Penelitian menganalisis data dari studi literatur, FGD, opini pakar untuk mendapatkan industridan prioritasnya, model master plan yang sesuai RTRW, model kelembagaan dan kerjasama. Analisakeekonomian menggunakan analisa cash flow mendapatkan nilai NPV, IRR, POT beserta skenariooptimum untuk dikerjasamakan. Hasil analisis keekonomian KTM di kabupaten Pangandaran selama 30tahun dengan membangun kawasan industri dapat meningkatkan PAD sebesar Rp419 milyar ditambahfasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pihak swasta pada tahun ke 9. NPV sebesar Rp875 Milyar,IRR 17,07% dan POT selama 11,44 tahun menjadi skenario ideal untuk kerjasama Private Sector denganBUMD yang menggunakan sistem Revenue Sharing.

---

ABSTRACTa new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System, a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System]"