Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik pendirian maupun pembubaran didahului dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) junto Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah itu mengikuti ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja; terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan tersebut. Namun pada prakteknya, pembubaran Perseroan tidak diikuti dengan penghapusan Badan Hukumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Langkah seperti ini sebenarnya memiliki implikasi hukum, seperti masih adanya beban pajak yang pada Perseroan tersebut serta belum adanya implikasi hukum pembubarannya pada pihak ketiga. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Badan Hukum yang ada benar-benar terhapuskan sehingga tidak memiliki dampak yuridis yang negatif.

---

This research studies regarding the Local Government Owned Enterprise incorporated under the laws of how to Establishment, Dissolution and Liquidation of the impact of the above Law is not followed by liquidation. The research method used is a normative juridical dissolution case studies PT Rumah Sakit Haji Jakarta. As the Local Enterprise both the establishment and dissolution preceded by local regulation as stipulated in Article 331 paragraph (2) jo Article 342 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Local Government after it followed the provisions of the limited liability company as Article 339 paragraph ( 2) Act No. 23 of 2014. In the event of dissolution of the Company, it is not only discourse; There are steps that must be followed. Article 142 Paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 suggests that the Liquidation of the Company shall be followed by liquidation conducted by a liquidator or curator; and the Company is not able to take legal actions, unless required to clean up all the affairs of the Company in order to liquidation. Limited Liability Company Act provides that during the dissolution of the company's notification is not made in accordance with Article 147 of Company Law, the dissolution of the company does not apply to third parties and the company does not result in the dissolution of the company's loss of legal status until the completion of the liquidation and the liquidator liability is accepted by the RUPS/GMS or court . As a result of the dissolution of the company, then any outgoing mail listed company in liquidation word behind the company name. However, in practice, the dissolution of the Company is not followed by the removal of Legal Entity. It's like that happened at PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Such measures have actually had legal implications, such as the persistence of the tax burden on the company as well as the absence of the legal implications of its dissolution on third parties. It is therefore important to perform the dissolution of Limited Liability Company in accordance with applicable laws. So that the legal entity that is completely erased so do not have a negative impact juridical."

"Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembubaran Perseroan Terbatas (PT) melalui permohonan penetapan pengadilan serta melakukan analisis terhadap penetapan pengadilan yang membubarkan PT yang tanpa mendengar kesaksian direksi dan komisaris, melalui studi kasus PT Rasico Industry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran PT melalui penetapan pengadilan harus dilakukan dengan pengajuan permohonan ke ketua pengadilan yang dapat diajukan oleh pihak ? pihak tertentu, yaitu kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, serta direksi dan komisaris PT. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetapan pengadilan mengenai pembubaran PT yang tanpa mendengar kesaksian direksi dan komisaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini tampak pada kasus pembubaran PT Rasico Industry yang tanpa mendengar keterangan direksi dan komisaris PT oleh pengadilan negeri. Mahkamah Agung membatalkan penetapan pembubaran PT tersebut karena dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang ada di dalam PT Rasico Industry.

---

This thesis describes the legal aspects of the dissolution of Limited Liability Company (LLC) by court order and analyze district court order that dissolving the LLC without hearing the testimony of directors and commissioners of the LLC, using the case studies of Rasico Industry LLC. Author use juridical-normative research method with literature studies.

The research shows that the dissolution of the LLC by court order must be made by submitting a petition to the head of the court. The petition may be submitted by certain parties such as the prosecutor, interested parties, shareholders, and directors and commissioners of The LLC.

Furthermore, the research also shows that the court order on dissolution of LLC that without hearing the testimony of directors and commissioners are not suitable with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This is can be seen in the case of the dissolution of Rasico Industry LLC, where the court determine the dissolution of Rasico Industry LLC without hearing the testimony of directors and commissioners of Rasico Industry LLC. Supreme Court finally revoke the determination of the dissolution of Rasico Industry LLC due to consideration that there are many interest in Rasico Industry LLC that has to be protected."

"Tesis ini menganalisis persyaratan dan prosedur pembubaran dan likuidasi Perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) dan pendapat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“PN Jakarta Pusat”) dan Mahkamah Agung terhadap pembubaran dan likuidasi PT Artha Komoditi & Energi Services (“PT AKES”). Pemegang saham PT AKES megajukan permohonan pembubaran ke PN Jakarta Pusat dengan alasan bahwa PT AKES tidak pernah menjalankan kegiatan usaha selama 4 tahun secara berturut-turut dengan menggunakan dasar hukum Pasal 146 ayat 1 huruf c butir a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PN Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan bahwa permohonan pembubaran PT AKES yang diajukan oleh salah satu pemegang sahamnya tidak dapat diterima dengan alasan prematur karena ada syarat lain yang tidak dipenuhi, yaitu bahwa yang berhak memberitahukan tentang ketidakaktifan Perseroan adalah Direksi dan bukan dilakukan oleh pemegang saham Perseroan. Begitu pun dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan penetapan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun penafsiran Hakim tersebut membuat terciptanya ketidakpastian hukum karena menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan dengan isi pasal.

---

This thesis analyzes the requirements and procedures for the dissolution and liquidation of the Company that does not carry out its activities (non-active) and the opinion of the judges of the Central Jakarta District Court and the Supreme Court on the dissolution and liquidation of PT Artha Komoditi & Energi Services ("PT AKES"). One of the shareholders of PT AKES submitted a request for dissolution to the Central Jakarta District Court on the grounds that PT AKES had never carried out its activities for 4 consecutive years by using the legal basis of Article 146 paragraph 1 letter c point a of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Central Jakarta District Court in its decree stated that the application for the dissolution of PT AKES submitted by one of its shareholders could not be accepted as premature because there were other conditions that were not fulfilled. The party entitled to notify the Company of being inactive is the Board of Directors, not the shareholders themselves. Likewise, the decision of the Republic of Indonesia Supreme Court justifies the decree of Central Jakarta District Court. But the interpretation of the Judge created legal uncertainty. This causes an incompatibility between the explanation and the contents of the article."

"Saat ini, terdapat rumah sakit berbentuk unit usaha yang didirikan dan dikelola oleh BUMN seperti Persero (PT Persero) yang jika dikategorikan menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah sakit, tergolong sebagai rumah sakit swasta. Namun, rumah sakit berbentuk unit usaha memiliki permasalahan seperti masalah penentuan pihak-pihak rumah sakit yang akan bertanggung jawab kepada pasien, masalah eksistensi atau keberlangsungan usaha yang tergantung pada keberadaan PT Persero dan masalah kedudukan yang sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang No. 44 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit berbentuk unit usaha dan upaya pemisahan tidak murni rumah sakit tersebut dari PT Persero agar menjadi rumah sakit swasta yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah sakit berbentuk unit usaha, tanggung jawab terhadap kesalahan dokter dipikul oleh unit usaha rumah sakit, sedangkan tuntutan kerugian atas kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PT Persero. Selain itu, terkait proses hukum pemisahan terhadap rumah sakit berbentuk unit usaha PT Persero, pemisahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN, yang tata cara pemisahannya sesuai dengan tata cara menurut UU PT dan PP No. 27 Tahun 1998 serta memperhatikan aspek-aspek hukum terkait.

---

At the moment, there are numerous hospitals owned by state but classified as private hospital. However, it creates problem of liability and problems of inexpediency with hospital act mandatary. This research examines the liability of an hospital governed as a unit of a state-owned limited liability company and the process of the hospital splitting into private hospital. This research uses normative juridical method. The result of this research shows that, the liability for doctor?s wrongful act at the hospital is beard by business unit hospital, whereas the occurred claim damages of the wrongful act is beard by the state-owned limited liability company. With respect to the process of splitting, it must obtained approval from competent authority that is the Cabinet Minister of State-Owned Enterprise first, which then the procedure of the splitting must be compatible with limited liability company act and the state regulation No. 27/1998 as well as concern about splitting related legal aspect."

"Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya.

---

This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas dapat berdiri karena adanya suatu perjanjian, maka peran Notaris melekat pada setiap tindak tanduk yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas. Notaris sebagai pejabat yang memiliki hak untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, diperlukan untuk mengkukuhkan segala keputusan yang diambil dalam suatu tindakan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Putusan yang diangkat, terdapat permasalahan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa mengundang dan mendapat persetujuan dari pemegang sahamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, tipologi yang digunakan adalah analitis eksplanatoris, sehingga dapat menemukan Problem Identification atas permasalahan yang ada dan memberikan saran terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang pertama adalah  pembatalan akta pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri adalah tepat, karena terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak dari pemegang saham dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab Notaris hanya sebatas apa yang dilaporkan atau digugat kepadanya. 

---

Limited Liability Company is a legal entity established by agreement, in which there are shares owned by shareholders. to share ownership, the shareholder is given the right to attend and vote in a General Meeting of Shareholders. Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it stipulates that the dissolution of a Limited Liability Company must be attanded and approved at least 3/4 of the votes cast. Because basically a Limited Liability Company can exist because of an agreement, the role of a Notary is attached to every action taken by a Limited Liability Company. A notary as an official who has the right to make an authentic deed with perfect evidentiary power is required to confirm all decisions taken in an action of a Limited Liability Company. Decisions made, issues regarding the dissolution of the Company which were carried out without invitation and received approval from the shareholders. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, the typology used is explanatory analysis, so that it can find Problem Identification on existing problems and provide suggestions regarding these problems. The results of the first study are that the deed of dissolution is correct, because there is a tort that conflicts with the rights of the shareholders and the second is that the responsibility of the Notary is only limited to what is reported or sued to him."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation.

The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role.

The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis.

The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."

"Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.

---

The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity."