Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai jaminan fidusia atas piutang usah PT. A kepada lembaga keuangan non perbankan LPEI. LPEI sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu mengembangkan ekspor Indonesia ke mancanegara memiliki kewenangan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan asuransi kepada pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengembangkan ekspor Indonesia. Piutang usaha yang dijaminkan adalah pembayaran sewa kapal dengan menggunakan fidusia hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain Deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakannya suatu seminar atau simposium guna membahas masalah jaminan fidusia piutang usaha tersebut; Perlu dilakukannya suatu koordinasi antara kementerian yang terkait guna membicarakan permasalahan jaminan fidusia dengan piutang usaha ini agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan; Perlu dibentuk suatu badan independen yang berfungsi mengawasi lembaga keuangan non perbankan yang ada di Indonesia mengingat pertumbuhannya sudah sangat pesat.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fiduciary on receivables need PT . A non-banking financial institutions LPEI . LPEI as an institution that has the duty and authority to help develop Indonesia's exports to foreign countries has the authority to provide financing , loans and insurance to those who have the intention to develop Indonesia's exports . Basically trade receivables are secured by using fiduciary represents the law guarantees legal material. This study is a descriptive research design. The results of the study suggest a need holding of a seminar or symposium to discuss issues such fiduciary accounts ; Need to do some coordination between relevant ministries to discuss issues with the fiduciary 's accounts receivable so

that in the future there is no injured party ; There needs to be an independent body to monitor the non-banking financial institution in Indonesia given its growth has been very rapid."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif, analitis dan kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata yaitu sebagai suatu kebendaan tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak. Pada dasarnya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan UU Merek sebagai sumber hukum utama dalam menentukan kedudukan merek dalam hukum kebendaan belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan sifat kebendaan merek. Pengklasifikasian merek sebagai benda tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak dilakukan dengan melihat pada sifat dari merek itu sendiri dan dengan melihat pada ketentuan hukum merek dan hukum kebendaan negara lain. Merek sebagai suatu kebendaan yang memiliki nilai, dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga fidusia, sebagaimana dalam praktik yang telah dilakukan oleh Bank X. Pembebanan jaminan fidusia atas merek ternyata telah memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada kreditur selaku penerima fidusia dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive, analytical, and qualitative. It discusses about the position of marks in Indonesian property law as intangible property, registered property, and movable property. Basically, the civil code and the law on marks in Indonesia, as main sources to determine the position of brands in property law have not provided a clear arrangement about the shape and classification of marks. The classification of marks as an intangible property, registered property, and movable property has been done by looking at the traits of marks itself and by doing comparison with the property law and the law on marks of other countries. As a property that is economically valuable, marks can be used as an object of the fiduciary security as has been conducted by Bank X. The fiduciary security over marks has apparently provided legal protection to a creditor, who is also recipient of a fiduciary security, after has been registered."

"Dalam rangka mempercepat swasembada sapi di Indonesia, Pemerintah telah berupaya menciptakan tatanan iklim usaha yang mendorong pelaku usaha untuk bergerak dibidang pembibitan sapi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 18 Agustus 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi tanggal 8 September 2009. Berdasarkan penelitian di lapangan Bank BRI Cabang Tuban dalam menjalankan program KUPS Bank BRI Cabang Tuban mensyaratkan jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokoknya adalah objek yang dibiyai oleh bank yaitu hewan ternak sapi debitur, dan agunan tambahannya berupa fixed asset debitur. Tibulnya permasalahan jaminan kredit dengan agunan hewan ternak diakibatkan aturan hukum yang berlaku sekarang masih belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan agunan hewan ternak. Adapun permasalahan timbul karena agunan terhadap hewan ternak tidak sama dengan agunan benda lainnya sehingga untuk proses penjaminannya hingga proses eksekusinya juga sering menimbulkan kesulitan bagi kreditur.

---

In order to speed up the self-sufficiency of cattle in Indonesia, the Government has sought to create order of business climate that encourages businesses to move in the field of cattle breeding. One such effort is through the provision of Cattle Breeding Loan scheme with subsidized interest rate stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 131 / PMK.05 / 2009 on Credit Cattle Breeding (KUPS) dated August 18, 2009 and the Regulation of the Minister of Agriculture No. 40 on Guidelines Cattle Breeding Loan implementation on September 8, 2009. Based on research in the field of Bank BRI Tuban in running the program KUPS BRI Tuban requires additional core guarantees and warranties. Assurance is principally object dibiyai by banks that animals cattle debtor, and additional collateral in the form of fixed assets of the debtor. Tibulnya problems with collateral loan guarantee livestock caused by the applicable law is still not enough to give legal protection to the lender in a mortgage loan agreement with livestock collateral. The problem arises because the collateral against farm animals is not the same as other objects that collateral for the bail until his execution process also often pose difficulties for creditors."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangbersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminanfidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagiperusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusiaketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia,dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan,kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebihtinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminanfidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminanfidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimanaSertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuanlarangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMKtersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbedapada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelahdiberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukanseperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF,pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan,ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagiperusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatanmendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantorPendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaranfidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo AyuSetiowati)

---

ABSTRACTThis research is a normative legal research with prescriptive analysis. Thisthesis discusses about the relation between the legal standing of the birth offiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined inarticle 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for themotor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executedbut not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by financecompanies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectivelycarry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJFhierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legalstanding of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date whenthe fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF asthe aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on thesame day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has notbeen issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance companybefore the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMKNo. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for financecompany can do are over credit, transfer of receivables, request immediatelyissued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach tocustomer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required byPMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary,also the orderly administration of the finance company in order to avoidadministration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit timegiven or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an onlinefiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)"

"Tesis ini membahas mengenai program pemberlakuan pendaftaran Fidusia dengan sistem baru yakni dengan sistem online. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai perbedaan sistem pendaftaran Fidusia yang lama dengan sistem pendaftaran Fidusia online, yaitu dengan mengkaji dasar hukum, kekurangan dan kelebihan masing-masing sistem, serta membahas Notaris dan akta Notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan kebijakan ini.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa program pendaftaran Fidusia online perlu disertai dengan beberapa perubahan mulai dari perubahan dasar hukum maupun perubahan dari segi teknis,untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of Fiduciary registration system with the new system which called, Fiduciary online registration system. In this thesis, the author discusses the differences between old system of Fiduciary registration and the new system, online registration system, by examining the legal basis, advantages and disadvantages of each system, and also Notary as a profession which related in it.Based on this research, the authors concluded that the fiduciary online registration program should be accompanied by some changes ranging from fundamental changes in the law and changes in technical terms, to achieve the real goal which is to achieve effectiveness and efficiency of public services."

"ABSTRAKJaminan fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur yang berisipernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debiturkepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjampakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang yang telah dipinjam.Berkenaan dengan pendaftaran Fidusia, pada tanggal 7 Agustus 2012 telah ditetapkan peraturanmengenai pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yaitu Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusiaBagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraanBermotor Dengan Pembebanan jaminan fidusia yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012,dengan adanya jangka waktu Pendaftaran Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari kalender yangcukup singkat, dimana apabila perusahaan pembiayaan konsumen (Penerima Fidusia) dalammelakukan Pendaftaran Fidusia melebihi jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakansanksi yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha, makadibuatlah suatu pola pelayanan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat yakni sistem pendaftaranpermohonan Jaminan Fidusia yang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakatkapan saja dan dimana saja atau yang biasa kita sebut sebagai Fidusia Online yang diharapkandapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

---

ABSTRACTFiduciary is an accessoir agreement between the debtor and creditor containing a statement oftrust in the transfer of property rights over movables object owned by the debtor to the creditor,but the objects still controlled by the debtor as a borrower and intended only for use as collateralfor the repayment of money that has been borrowed. Regarding to the registration of Fiducia, onAugust 7, 2012 the regulation regarding fiduciary registration for a period of 30 (thirty) days hasbeen set Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number.130/PMK.010/2012 regarding fiducia Registration for The Finance Companies that FinancingThe Consumer To Perform With Imposition vehicles fiduciary which came into force on October7, 2012, with the Fiduciary Registration period for 30 (thirty) calendar days is quite short, if thefinance company (Recipient Fiduciary) in conduct the Fiducia Registration exceeds apredetermined period of time will be penalized in the form of a warning, suspension of businessactivity until revocation effort, then made a pattern of appropriate services and the communityneeds Fiduciary service System registration-based electronics can be accessed by the public atany time and anywhere, or what we refer to as Online Fiducia is expected to shorten the timerequired to perform the registration of fiduciary."

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."

"PerkembPerkembangan multifinance di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di multifinance adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen. Penulisan tesis ini membahas mengenai apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana, faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dan pola penyelesaiannya di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Kota Jambi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.Dari hasil penelitian terungkap bahwa dengan ditanda tanganinya perjanjian permbiayaan dengan jaminan fidusia beserta syarat oleh konsumen dan lembaga pembiayaan, menjadi alas hak bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan (dana) dari ACC Cabang Kota Jambi pada konsumen, faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat disimpulkan karena berbagai sebab yaitu : faktor ekonomi, penyalahgunaan kredit, karakter konsumen, adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen, dan dana yang ada terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih mendesak. Dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh ACC Cabang Kota Jambi, langkah penyelesaian yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang fidusia yang telah memberikan titel executorial untuk melakukan tindakan hukum yang seharusnya. Itikad baik masing-masing pihak, komunikasi dan kerjasama intens yang dilakukan membuat penyebab permasalahan dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar yang dianggap lebih baik.

---

Multi-finance in Indonesia has been increasingly improving. One of the factors of the dominance of consumer loans in multi-finance industry is that the likelihood of automobile financing becomes non-performing loans is the relatively small. However, despite the fact that in general non-performing loan in financing institutions is relatively small compared with those found in banking institutions, this problem is experienced by virtually all consumer financing agencies. This thesis discusses about what is made as the title in the provision of funds, factors causing the non-performing loans and their settlement patterns in Astra Credit Companies (ACC) of Jambi City Branch by using the juridical-normative research method and legislation approach.The results of the study reveal that the signing of the financing agreement along with the fiduciary guarantee and the terms agreed by the consumers and financial institutions constitute the title based on which a financing institution provides financing facility (fund) from ACC of Jambi City Branch for the consumer, that the factors causing non-performing loans vary, such as, economic factors, misuse of loans, consumer?s character, an element of fraud by a third party who runs the consumer?s business, and use of funds for other things deemed more urgent. In the settlement of non-performing loans by ACC of Jambi City Branch, steps taken for the settlement do not fully comply with the terms of the agreement and provisions of fiduciary law which have provided the title to enforcement to take further legal actions. Good faith of both parties and intensive communication and cooperation between them can help to identify the causes of the problem and find a solution which is considered better."

"Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik.

---

The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

"

"ABSTRAKDalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai pemberi kredit, disamping fungsipengerahan dana (mobilisasi dana) bank harus bertindak hati-hati, prudent,mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap kredit yangdisalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, bank wajibmempertimbangkan untuk melakukan antisipasi pengamanan. Bentukpengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatanjaminan. Hukum positif mengenal jaminan kebendaan fidusia, sebagai lembagajaminan yang memberikan hak preferens bagi bank. Surat kuasa memasangfidusia tidak dikenal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia no. 42 tahun 1999namun dipraktekan di PT. BPR Duta Pakuan Mandiri dan berdasarkan surat kuasatersebut bisa dibuatkan oleh notaris akta fidusia dan dapat menerbitkan sertifikatjaminan fidusia. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai bentuk penelitianyuridis normative bertujuan mendalami penerapan peraturan hukum positif dalampraktek perbankan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan.

---

ABSTRACTTo execute intermediation function of lender, besides of fund mobilization(mobilization of fund) bank shall be cautious, prudent, considering the principlesof healthy credit. Each lending that is deliver to the entrepreneurs is always havea risk, bank must consider to applying the anticipation. Means of security credit inbanking practice is performed by binding collateral. The positive lawacknowledge of fiduciary material security, as collateral institution that givepreferential right for the bank. The power of attorney for fiduciary is unknown infiduciary law number 42 of 1999 but it’s have been used at PT. BPR Duta PakuanMandiri Bogor and base on power of attorney notary can execute fiduciary deedand issued the certificate of fiduciary. In this research, researcher used anormative juridical research, research that aims to explore the positive legalapplication in banking practice to find the truth based on scientific logic on thenormative side."