Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memilki beragam isu yang menarik untuk diteliti, salah satunya adalah mengenai kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan kehidupan beragama. Kasus yang telah menjadi perhatian dunia internasional serta merta memberikan tantangan bagi dunia diplomasi Indonesia untuk menjaga citra bangsa serta melindungi kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi diplomasi Indonesia terkait dengan dinamika kebebasan kehidupan beragama di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan paradigma post positivisme dan pendekatan perilaku dengan mengusung konsep-konsep komunikasi, komunikasi politik, strategi komunikasi, dan diplomasi. Pada akhirnya, penanganan kasus-kasus kekerasan antar umat beragama merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendukung penegakan hukum dan menjamin seluruh hak asasi manusia rakyat Indonesia.

---

Indonesia as a pluralistic nation has an interesting variety of issues to be studied, one of which is on cases related to freedom of religious life. Cases which have become international attention provide a challenge for the world of Indonesian diplomacy to maintain the image of the nation and protect the national interests of Indonesia. It required communication strategy for Indonesian diplomacy related to the dynamics of religious freedom in Indonesia.This study is a qualitative research using the paradigm of post-positivism and behavioral approaches and brought the concepts of communication, political communication, communication strategy, and diplomacy. In the end, the handling of cases of violence between religious communities is a shared responsibility of all stakeholders in Indonesia to support the rule of law and ensure that all human rights of the people of Indonesia is served."

"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak sipil dasar dari setiap manusia. Setiap individu memiliki kebebasan meyakini kepercayaan atau agama sesuai dengan hati nuraninya, serta hak untuk terhindar tindakan represi dari pemerintah ataupun suatu kelompok masyarakat terkait dengan masalah beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat memunculkan konflik di dalam masyarakat, mengurangi perdamaian, bahkan menghambat aktivitas bisnis dan perekonomian serta menurunkan kesejahteraan. Penelitian ini mencoba mencari tahu pengaruh kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kesejahteraan menggunakan data panel dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda berbasis Two Stage Least Square 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selain itu, variabel yang mewakili aspek pendidikan, aspek kesehatan dan lingkungan hidup, dan aspek peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD juga turut berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan.

---

Freedom of religion and belief are the basic civil rights of every human being. Every individual has the freedom to believe in a belief or religion according to his her conscience, as well as the right to free from repression undertaken by government or a group of community related to religious and belief issues. Violations of religious freedom and beliefs can lead to conflicts within society, reducing peace, even hampering business and economic activity and degrading wellbeing.

This research tries to find out the influence of freedom of religion and belief on wellbeing using panel data from 33 provinces in Indonesia from 2010 until 2016. The method used in this research is multiple linear regression based on Two Stage Least Square 2SLS.

The results showed that freedom of religion and belief has a positive and significant influence on wellbeing. In addition, the variables that represent aspects of education, health environmental aspects, and the role of Regional Peoples Representative Assembly also significantly influence the wellbeing. "

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman diplomasi sains peneliti dalam suatu kolaborasi riset internasional dan bagaimana pengalaman tersebut terkait dengan model kecerdasan kultural dari Thomas 2006 dan tiga kualitas Mindfulness dari Kaufman dan Hwang 2015 . Studi Analisis Fenomenologi Interpretatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan empat informan yang terlibat dalam sebuah kolaborasi penelitian internasional yang disebut Innovative Bio-Production Indonesia atau iBioI . Data penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kerja sama riset internasional informan menghadapi tantangan dan hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat manifestasi kecerdasan kultural pada diri informan, walau dalam taraf yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat ditelusuri dari perbedaan manifestasi komponen kualitas kecerdasan kultural, yaitu pengetahuan antarbudaya, perhatian, dan keterampilan antarbudaya pada diri informan. Studi ini juga menjelaskan pola dalam suatu kolaborasi riset yang mindful dan empat fungsi kecerdasan kultural dalam komunikasi antarbudaya dalam konteks diplomasi sains. Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengambil data dari peneliti Indonesia dan hanya meneliti kolaborasi di bidang ilmu hayati saja. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris bahwa kecerdasan kultural juga dapat membantu peneliti dalam situasi antar budaya. Selain itu, penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya mengenai peran penting mindfulness dalam menerjemahkan pengetahuan budaya ke dalam keterampilan antarbudaya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi kolaborasi penelitian internasional lainnya. Pengembangan kecerdasan kultural pada peneliti diharapkan bisa mewujudkan tujuan diplomasi sains yang membantu memperkuat hubungan antar negara.

---

The purpose of this article is to find out how the researcher experience science diplomacy in an international research collaboration and how the experience is linked to the cultural intelligence model from Thomas 2006 and three qualities of Mindfulness from Kaufman and Hwang 2015 . An Interpretative Phenomenological Analysis study conducted with in depth interviews with four informants involved in an international research collaboration called Innovative Bio Production Indonesia or iBioI . Research data shows that in carrying out an international research collaboration informants face the challenges and communication barriers caused by cultural differences. This study shows that there are manifestations of cultural intelligence in informants, even at various levels. This distinction can be traced from the components of cultural intelligence, i.e. Intercultural knowledge, mindfulness, and intercultural skills. This study also explains the mindful collaborative research patterns and the four functions of cultural intelligence in intercultural communication in the context of science diplomacy. The limitation of this study is to only take data from the Indonesian researchers and examine only collaboration in the field of natural science. This research has been able to show empirical evidence that cultural intelligence can also help researchers in an intercultural situation. In addition, this study supports the previous research statement on the critical role of mindfulness in translating cultural knowledge into intercultural skills. This research is also able to show the pattern of mindful collaborative research and the function of mindfulness in an international research collaboration. This research is expected to be a guide for another international research collaborations. The development of cultural intelligence on a researcher is expected to realize the goal of science diplomacy that helps strengthen the relationship between countries."

"ABSTRAKUrusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia dan desain pengaturan kehidupan beragama yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACT

Indonesian religious life is in under authority of the central government as in Article 10 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. In fact, many local regulations governing related to religious life, so that it would cause problems. In this paper, the author tries to analyze the problems in the regulatory norms of religious life in Indonesia and the design of an ideal religious life settings in the constitutional system in Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945."

"Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah korban pelanggaran hak kebebasan beragama terbanyak dalam kurun waktu 2007-2020. Melihat kondisi ini, pemerintah justru membatasi hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Depok melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari aktivitas yang menyimpang dari agama Islam, dan berbagai alasan lainnya. Peneliti mempertanyakan kesesuaian dari Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok terhadap hak kebebasan beragama dan dampaknya terhadap hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, seperti buku, artikel ilmiah, kronologi penyegelan masjid, duplik, dan berita. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok melanggar hak kebebasan beragama karena dasarnya keliru, tujuannya tidak dibenarkan jaminan hak kebebasan beragama di International Covenant on Civil and Political Rights, adanya intervensi forum internum, pembatasan forum eksternum yang keliru, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah karena aliran “menyimpang” yang melanggar hak kebebasan beragama. Dampaknya, kegiatan dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok disegel, papan nama organisasi dilarang, terjadi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang mengganggu ibadah Jemaat Ahmadiyah, timbulnya stigma buruk dari masyarakat di Kota Depok, dan tidak adanya perlindungan dari tindakan melawan hukum terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok dari pemerintah.

---

Jemaat Ahmadiyya Indonesia has been the most significant victim of religious freedom violations between 2007 and 2020. Despite this situation, the government has further restricted the religious freedom of the Jemaat Ahmadiyya in various regions in Indonesia, including in Depok through Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok. This regulation aims to maintain public order and tranquility, then monitor Ahmadiyya activities to prevent deviations from Islam, and other reasons. The research questions are the suitability of Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 with the right to religious freedom and its impact on the religious freedom of the Ahmadiyya community in Depok. The researchers collected data through interviews, field observations, and analyses of relevant regulations and literature, such as books, academic articles, mosque sealing chronology, responses, and news. Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok violates the right to religious freedom due to its erroneous foundation, unjustified objectives that contradict the guarantees of religious freedom under the International Covenant on Civil and Political Rights, forum internum intervention, erroneous forum externum restrictions, as well as monitoring and supervision of the Ahmadiyya community based on the "deviant" label, which infringes upon their right to religious freedom. As a consequence, Ahmadiyya activities and mosques in Depok have been sealed, organizational signage has been banned, and disruptive monitoring, mentoring, and supervision have been imposed on Ahmadiyya worship. The Jemaat Ahmadiyya community in Depok faces negative stigmatization from the local society, and the government fails to provide protection against illegal actions taken against the Ahmadiyya community in Depok."

"Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah maka dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara Religious Nation State dimana sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa adanya pembedaan besarnya jumlah pemeluk masingmasing. Hal ini yang perlu untuk di buktikan terlebih dahulu, bahwa Negara memang telah memberikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dengan jalan mengimplementasikannya di dalam kehidupan beragama. Untuk itu penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian Deskriptif-normatif, dengan menyajikan pendekatan data berupa keadaan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, dan dari beberapa kasus yang ada, di ambil salah satu sampel kasus untuk dapat diteliti penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia.Dari hasil penelitian ini nantinya diperoleh simpulan, bahwa negara lewat aparaturnya telah gagal menjalankan dan mengimplementasikan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Sehingga konstitusi dapat dikatakan hanya bagus diatas kertas. Keadaan ini dibuktikan dari beberapa kasus terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah dimana salah satu kasus yang dianalisa adalah kasus yang dialami oleh Jemaat GKI Yasmin Bogor.

---

Indonesian Constitution of 1945 requires that the assurance given to the State concerned in terms of freedom of religion, belief, and worship in Indonesia. The assurance of freedom of religion, belief, and worship in fact also regulated in act no. 39 of 1999 on Human Rights, act no. 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights and Universal Declaration of Human Rights. Based on the Constitution of 1945 and other laws relating to freedom of religion, belief, and worship it is said that Indonesia is a Religious Nation State in which a religious nation-state that protects and facilitates the development of all religions adopted by people without any distinction of the large number of religious. It is necessary to be proved first, that the State does have the protection and assurance of freedom of religion, belief, and worship by implementing it in the religious life. For the writing of this research is more directed to the descriptive-normative research, the present approach to data is a state of some of the cases that occur in society, and of some of the cases, in one grab sample of cases to be investigated the application of the law under the Act which related to freedom of religion, belief, and worship in Indonesia.

From these results will be obtained conclusion, that the state apparatus has failed to carry through and implement the freedom of religion, belief, and worship. So the constitution is applied only on paper and it is not applied in public life. This situation is evidenced in some cases related to freedom of religion, belief, and worship where one of the cases analyzed is the case that the Church of GKI Yasmin Bogor."

"Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengejawantahkan apa yang ada di dalam Kovenan tersebut. Namun, belum ada harmoni antara kewajiban internasional Indonesia dengan hukum nasionalnya dan implementasi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada masih bersifat diskriminatif dan menghilangkan esensi dari hak tersebut. Kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan tumpang tindihnya peran negara dalam perkawinan lintas agama dan kepercayaan adalah cerminan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum dilindungi sepenuhnya.

---

Freedom of religion and beliefs is protected by Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights which Indonesia has ratified. It creates international obligation for Indonesia to put the Covenant into effect. However, there is inconsistency between Indonesia international obligation with its national law and the implementation in society. It can be reflected by many discriminative national laws that degrading the essence of the right to freedom of religion and beliefs. Violence towards Ahmadiyah people and mixed administration in interfaith marriage demonstrated that the right to freedom of religion and beliefs has not yet been fully protected in Indonesia."