Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang dapat berakibat bagi Notaris itu sendiri maupun keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Maka dari itu disinilah Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum.

---

Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. In the performance of duties and responsibilities as a public official Notary frequent violations by the notary. Of violations committed by the notary may be imposed which may result in the notary deed itself and the legitimacy made by the notary. Therefore this is where the Council of Trustees and Honorary Board serves to monitor the behavior of notary in order to avoid legal violations committed by the notary as a public official."

"ABSTRAKSalah satu notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya adalah Lany Sofyan,yang mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari MajelisPengawas Pusat (MPP). Upaya hukum MPP terhadap putusan menteri adalahdengan mengirimkan surat kepada menteri untuk menindaklanjuti putusan MPPtersebut. Karena belum dikeluarkannya putusan menteri maka status hukumnotaris tersebut tetap menjadi notaris. Penulisan tesis ini memakai metodepenelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berkaitan,sedangkan kesimpulan ditarik secara preskriptif analitis dimana penelitianbertujuan untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan.

---

ABSTRACTOne of the Notary that breach its position is Lany Sofyan, who get sanction ofdishonorable termination from the Notary Central Supervisory Council (MPP).MPP’s legal remedy against the minister decree is to send a letter to the ministerto follow up the MPP’s decree. Since the minister has not issued the decision sothat the legal status of the notary still remains a notary public. This thesis use anormative research method namely a method of research that refers to legislationregulation and other relevant data sources, while the conclusions drawn inprescriptive analytics where the thesis purpose is to provide suggestions toovercome the problems."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pelaksanaan pengawasan dan betuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang selama ini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Majelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

---

In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of securing the interests of society. As time goes by supervision and guidance of the Supervisory Board consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and the Central Supervisory Board (MPP).

The issue in this thesis is to look at the form of supervision and legal considerations betuk Central Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approach is supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking at the cases of violation of oath of office of Notary.

From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition the Supervisory Council of the legal considerations in decisions of the Notary is not only based on regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation. And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation."

"Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia , Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dan dalam pelayanannya kepada masyarakat.

---

This thesis discusses about the fraud commited by Notary against his fellow Notary and Notary scams his client?s based on center of Notary Examination Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009. Analysed on sanctions based on the Notary Incumbency Law Number 30 Year 2004, Codes of Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Law and Criminal Lawso that Notary in carrying out his profession will mantain the attitude, behaviour and perform his obligations in accordance with the profession?s codes of conduct, honour, dignity and responsibility and maintaining the reputation of Notary as a public official and in providing sevices to the public."

"Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah satunya yaitu dijadikan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang seperti yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 28 Januari 2010 No. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan Sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Akta PPJB digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai perjanjian pendahuluan akan jual beli. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri serta dapat pula menuntut di ranah hukum pidana.

---

Notary Deed is an Authentic Deed that made by or in the presence of Notary accordings to the form and manners that regulated by law as ruled in the Article 1 Subsection (1) Act Number 30 Year 2004 concerning Notary connected by Article 1868 Civil Code. In the Sale and Purchase Lawful Act, most of the parties are often make a Binding for Sale and Purchace Agreement as a preliminary agreement. But there are often of Misscounduct of the Notary in the practice, one of them is Binding for Sale and Purchace Agreement is used as a Collateral in Loan Agreement as did by Notary in Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 Number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision Of Notary West Java Region Supervisory Council Dated 12 March 2007 Number 129/MPW-Jabar/2007. Therefore Notary Supervisory Council hand down administrative sanctions that is temporary discharge.

The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. From the result of this research it is concluded that Binding for Sale and Purchace Agreement Deed that used as a Collateral in Loan Agreement is forbidden because it is not compatible with the purpose of the Binding for Sale and Purchace Agreement Deed made of that is as preliminary Agreement in Sale and Purchace Agreement. The Misscounduct of the Notary in the tort of the making Binding for Sale and Purchace Agreement Deed may be charged to administrative sanction based on Notary Act and Notary Code of Ethics and for the aggrivied parties can apply civil action to the Disctict Court and may also sue in criminal law."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."