Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan harga BBM yang terjadi pada periode Oktober 2005 - 15 Desember 2008 menimbulkan dampak pada seluruh bidang. Skripsi ini membahas ekonomi global yang melatarbelakangi kenaikan harga BBM dan mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008, serta melihat dampak kenaikan BBM tersebut pada investasi usaha perikanan. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa kenaikan harga BBM memaksa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melindungi investor dan pelaku usaha di bidang perikanan. Peraturan tersebut telah memberikan nuansa positif dalam pengembangan Unit Pengolahan Ikan di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan kemudahan administratif dan penetapan peraturan pemerintah yang mendukung pelaku usaha perikanan.

---

The increasing of the fuel price that occurred in the period of October 2005 - December, 15, 2008, had the various impact. This study describe the global economic condition that caused the increasing of the fuel price, and issued The Regulation of The Ministry of The Sea and Fishery No. 05/MEN/2008, also describe the impact of that regulation to the fishery investment. By the research on the normative law, is known that the increasing of the fuel price have pushed the government to issue that regulation in order to protect the fishery investor and businessman. That regulation have the positive athmosphire for investor and businessman to develop the fishery processing company in Indonesia. The government have to make the fishery business easier to manage of their administration and issue the regulation that support the fishery business."

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Tesis ini bertujuan untuk mcngetahui pengaruh Iklan Layanan Masyarakat tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) Versi Si Bolot Laporin KPK dan beberapa faktor lainnya, dengan sikap masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Pengaruh iklan yang dimaksud meliputi : Pengaruh eksposure iklan melalui televisi dan Pengaruh pesan iklan tersebut, dengan Sikap Masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. Sementara, Pengaruh faktor lain yang dimaksud adalah Pengaruh : Kredibilitas Pemerintah : Peer Group, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Ekonomi, dengan Sikap Masyarakat yang terbentuk.Adapun teori, asumsi dan preposisi yang digunakan sebagai landasan teoritik dan argumentatif pembahasan dalam tesis ini adalah : 1) Model Teori Engel Kollat-Blackwell, dan Model Teori Howard Seth untuk menjelaskan proses komunikasi dan efek yang ditimbulkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. 2) Proposisi -proposisi yang dikemukakan Sandra Moriarty dan Harry Mc Mahan untuk mengelaborasi eksposure media atau eksposure iklan. 3) Proposisi yang dikemukakan Sasa Djuarsa Sendjaya dan Frank Jeffkjn untuk menjelaskan pesan iklan yang baik, 4) Teori dan asumsi yang dikemukakan Wells W. Bumet dan Brent D Ruben untuk menjelaskan mengenai proses penerimaan pesan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta beberapa teori Iainnya.Secara umum, dari sintesa keseluruhan teori tersebut disimpulkan bahwa pesan iklan yang tereksposure kedalam benak seseorang akan menimbulkan efek kognitif yang kemudian dapat berkembang menjadi comprehension dan selanjutnya bisa pula membentuk sikap serta tindakan.Efektifitas berlangsungnya proses tersebut turut ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor -faktor tersebut antara lain adalah : kredibilitas komunikator, media yang digunakan, faktor pendidikan dan pengalaman, budaya, kondisi ekonorni, gender, lingkungan termasuk peer group, dll.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Eksposure iklan berpengaruh pada Sikap; b) Pesan Iklan berpengaruh pada Sikap; c) Kredibilitas Pemerintah berpengaruh pada Sikap; d) Peer Group tidak berpengaruh pada Sikap; e) Kondisi ekonomi berhubungan dengan Sikap, dan f) Tingkat Pendidikan tidak berhubungan dengan Sikap."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Industri Minyak dan Gas Bumi mengalami transisi paradigma lama ke paradigma baru, dimana peran regulator dan pelaku usaha yang semula menjadi satu, melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 paradigma tersebut berubah dengan pemisahan antara regulator dengan pelaku usaha. Dan atas dinyatakan tidak mengikat secara hukum Pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 2 (dua) jenis BBM dengan variasi mekanisme harga yang terdapat di Indonesia yaitu Harga BBM jenis Premium, Kerosene, Solar ditetapkan pemerintah dan lainnya tengah mengalami transisi harga direhkan pada mekanisme pasar. Namun 2 jenis variasi mekanisme harga BBM masih mendapat pengaruh dari Pertamina selaku pelaku usaha yang menguasai infrastruktur kareanya Pertamina dalam penelitian ini dianggap masih melakukan monopoli secara alamiah yang dapat mempengaruhi harga.

---

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the secondary dtaa. Oil and gas industry has trough the transition from the old paradigm into the new one, where the regulator as a bussiness player role were joined together with, within Law number 22 Year 2001 the paradim has change stated that the regulator and business player are devided and stated thata they are not legaly bind regarding to section 28 Law Number 22 Year 2001 of Oil and Gas from Constitution Court, Therefore 2 (two) type of Fuel with vary mechanism of price that existed in Indonesia namely Premium, Kerosesn and Solar are fixed by government, Other variety of price mechanism is handed over to the market mechanism. Both type of variety price mechanism is still under the influence of Pertamina as the bussiness Role that domineer the Infrastructure becausi in this research Pertamina is assumed as the business player taht monopoly by nature which could control the fuel price."

"Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetapkan harga seluruh BBM ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menimbulkan permasalahan perihal adanya unsur monopoli kembali oleh Pemerintah atas pengaturan BBM di Indonesia berikut dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan Pemerintah itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan dan formula penetapan harga yang lebih tepat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat dalam pasar.

---

The focus of this study discusses the Constitutional Court Decision No. 002/PUUI/ 2003 on Judicial Review of Law No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi which sets the fuel price set by the Government. This raises issues regarding the existence of Government’s re-monopoly on the fuel legislation in Indonesia following impacts on the businesses, consumers, and government itself. This study is a qualitative research method of normative analysis. The result suggests making a better legislation and a more precise formula of price fixing that will be done by the povernment, by also considering the aspect of healthy competition in the market."

"Pemerintah, sejak tahun 2002 melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Kesehatan dengan tujuan untuk menjamin akses keluarga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan agar status kesehatan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Program tersebut dilakukan diseluruh rumah sakit milk pemerintah dan diseluruh Puskesmas. Ditingkat Puskesmas, jenis pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan kebidanan, immunisasi Hepatitis B, pemberian makanan tambahan dan revitalisasi fungsi Posyandu. Dari lima kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas tersebut, penulis melakukan penelitian evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan di Puskesmas Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari.Untuk mengetahui pencapaian tujuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta dampak program pada sasaran dan pelaksana program, dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan dengan menggunakan model evaluasi outcome yang dikembangkan oleh World Bank. Sedangkan untuk menyimpulkan tentang keberhasilan atau kegagalan program digunakan lima kriteria keberhasilan dan kegagalan program yang dikemukakan oleh Suchman (1967).Populasi pada penelitian ini adalah keluarga miskin yang memiliki kartu sehat dan telah memanfatkan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan yang berjumlah 163 kepala keluarga. Adapun sampeinya yaitu 50 persen dari keseluruhan populasi. Penelitian evaluasi ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data jawaban 82 responden terhadap kuesioner. Adapun data kualitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang informan yang berasal dari Puskesmas dan 8 orang yang berasal keluarga miskin yang menjadi sasaran program.Selain itu, penelitian ini menggunakan data hasil kajian kepustakaan dan pengamatan lapangan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan belum mencapai target sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena input program disediakan dalam jumlah yang sangat minim, terutama dana operasional, obat-obatan dan bahan habis pakai. Dimana anggaran perkapita untuk pelayanan kesehatan dasar hanya sebesar Rp. 2.18O,- perorang pertahun anggaran untuk pelayanan kesehatan kebidanan hanya sebesar Rp. 18.185 ,- perorang pertahun serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang disediakan hanya cukup untuk kebutuhan selama 8 bulan. Hambatan lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan program adalah tidak tersedianya sarana transportasi untuk menunjang pelayanan dan adanya kendala Ietak geografis bagi sasaran program untuk mengakses pelayanan yaitu walaupun pelayanan memberikan pelayanan secara gratis sasaran program masih mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses pelayanan tersebut. Persepsi sasaran program terhadap pelayanan dan obat-obatan umumnya sasaran program merasa puas, akan tetapi mengenai kualitas tidak begitu perduli, karena yang panting mendapat pelayanan.Berdasarkan kriteria keberhasilan atau kegagalan program menurut Suchman, (1967) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Poasia berhasil dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin, karena dengan segala keterbatasan yang ada dalam hal input program berhasil melayani 55,9 persen sasaran program, walaupun pencapaian ini juga masih dibawah pencapaian yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kebidanan yang dilakukan oleh Puskesmas Poasia gagal dalam menjamin ibu hamil dari keluarga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan kebidanan, karena dan hasil penelitian cakupan pemeriksaan pemeriksaan kehamilan sebesar 65,9 persen, cakupan pelayanan pertolongan persalinan sebesar 42,6 dan pelayanan kesehatan dan bayi baru lahir sebesar 43,5 persen dari 232 ibu hamil yang menjadi sasaran program.Rekomendasi hasil penelitian evaluasi ini untuk memperbaiki pelaksanaan program dimasa mendatang, disarankan perencanaan program dilakukan dengan memperhitungkan jumlah sasaran yang ada disetiap Puskesmas dan melibatkan Puskesmas secara kontinu dan konsisten, sehingga input program direncanakan sesuai dengan kebutuhan di masingmasing Puskesmas, memanfaalican pelayanan sebagai media pendidikan kesehatan kepada keluarga miskin dan peningkatan profesionalisme petugas kesehatan. Atas dasar itu dan sesuai dengan amanat pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) amandemen UUD 45, program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang kesehatan harus dilanjutkan oleh pemerintah."

"ABSTRAKBeberapa studi sebelumnya yang menelaah dampak inflasi terhadap likuiditas bank mengindikasikan bahwa pengaruh inflasi terhadap likuiditas bank dapat berbeda bergantung pada sumber ataupun sifat dari inflasi tersebut. Penelitian ini bermaksud menelaah lebih lanjut secara empiris dampak inflasi terhadap likuiditas bank ketika inflasi bersumber dari aggregate supply shock seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Data dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penurunan likuiditas bank. Sebaliknya, inflasi yang tidak dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengarah pada peningkatan likuiditas bank.

---

ABSTRACTSeveral prior studies that examined the impact of inflation on bank rsquo s liquidity indicate that the effect of inflation on bank rsquo s liquidity may differ depending on the source or nature of the inflation. This study intends to further examine empirically the impact of inflation on bank rsquo s liquidity when inflation is stemmed from aggregate supply shocks such as increasing subsidized fuel price. The data in this study shows that inflation which stems from the rise in subsidized fuel prices will negatively affects bank rsquo s liquidity. On the other hand, inflation which is not stemed from increasing subsidized fuel price will lead to increase in bank rsquo s liquidity. "