Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. Bertindak selaku Novator, maka Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dapat menunda atau menolak penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Tidak semua Transaksi Bursa dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Transaksi bursa yang dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Transaksi Bursa yang tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam, Transaksi Bursa yang wajar, dan Transaksi Bursa yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai. Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dengan Anggota Kliring yang Transaksi Bursanya mengalami gagal serah atau gagal bayar adalah novasi subjektif. Lembaga Kliring dan Penjaminan menggantikan kedudukan Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima efek dan menerima atau menyerahkan uang kepada dan dari Anggota Kliring lainnya. KPEI selaku novator mengambil alih hak dan kewajiban Anggota Kliring Gagal Bayar atau Gagal Serah. KPEI memiliki hak untuk menunda atau menolak penyelesaian transaksi bursa, apabila Transaksi Bursa tersebut mengandung penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perdagangan efek yang dilatarbelakangi oleh penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

---

Law No. 8 year of 1995 concerning Capital Market mention that Clearing and Settlement Guarantee Institution shall guarantee the settlement of stock exchange transaction. As novator, Clearing and Settlement Guarantee Institution (KPEI) may delay or refuse to guarantee the settlement of stock exchange transaction. Not all of the stock exchange transaction guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution. Stock exchange transaction which is the settlement guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution are stock exchange transaction that not contain element of deceit, market manipulation, and or insider trading, fair stock exchange transaction, and stock exchange transaction that occur in regular market and immediate market. The legal relation between KPEI and clearing member that there stock exchange transaction fail to settle their oblogation is subjective novation. Clearing and Settlement Guarantee Institution replace the function of clearing member to render or receive securities and receive and render money to and from the other clearing members. Clearing and Settlement Guarantee Institution as novator take over right and obligation clearing members that fail to settle their obligation. Clearing and Settlement Guarantee Institution has right to delay or refuse stock exchange transaction settlement if its transaction contain deceit, market manipulation, and or insider trading. This right is necessary to prevent stock exchange transaction that contain deceit, market manipulation, and or insider trading."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."

"Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, sehingga transaksi terkait pasar modal adalah bersifat nasional dan international, sehingga landasan hukum suatu negara harus benar-benar mendasari semua jenis kegiatan perekonomian di negara tersebut, dengan kata lain transaksi pinjam meminjam yang menjadi bagian dari transaksi di pasar modal Indonesia diperlukan analisis yuridis yang mendalam atas jenis transaksi tersebut, konstruksi hukum Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat menimbulkan permasalahan yang menarik bila dibandingkan dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsepsi hukum pasar modal (Undang-Undang Pasar Modal) dan konsepsi hukum Perdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berkaitan dengan objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.Dari Uraian di atas bahwa transaksi Pinjam Meminjam Efek merupakan konsekuensi perkembangan mekanisme pasar modal yang terus berkembang, transaksi pinjam meminjam dengan objek surat berharga berupa Saham Tanga Warkat sebagai pembatasan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan jenis transaksi yang baru terjadi di Pasar Modal Indonesia, banyak hal yang masih perlu kajian mendalam dari sisi hukum tentang keabsahan transaksi pinjam meminjam saham tanpa warkat ditinjau dari semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian ini menempatkan Transaksi Pinjam Meminjam Efek tanpa warkat berupa Saham dan penerapan di KPEI sebagai obyek penelitian dan penulisan dengan masalah-masalah dibawah ini:1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan bagaimana mekanismenya?2. Aspek-aspek yuridis dan mekanisme umum dari Transaksi Pinjam Meminjam Efek?3. Bagaimana aspek legal dari pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Eanpa Warkat secara nyata?"

"Satu hal yang penting yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 1 tahun 1995, selanjutnya disebut UUPT) adalah masalah akuisisi saham dan aset. Mengakuisisi atau diakuisisi, sudah menjadi peristiwa biasa bagi pelaku bisnis modern. Akuisisi aset merupakan transaksi yang Iebih kompleks dari akuisisi saham. Aset umumnya tidaklah secara rapi dikemas dalam perusahaan target dan karenanya perlu diidentifikasikan setiap aset yang merupakanbagian dari bisnis yang akan diambil alih oleh pembeli. Pembeli biasanya tidak akan mengambil alih tanggung jawab dari bisnis penjual, walaupun hal tersebut dapat saja terjadi. Dalam hal demikian, perjanjian jual bell perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab antar penjual dan pembeli. Dalam akuisisi aset, unsur berubahnya kendali (manajemen perusahaan) tidaklah merupakan unsur yang harus dipenuhi. Proses akuisisi aset tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang terkandung didalamnya. Walaupun akuisisi aset dianggap tidak menimbulkan dampak yang besar bagi persaingan usaha maupun kepentingan pihak Iain, perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam akuisisi tersebut, seperti pemegang saham minoritas, kredilur dan karyawan haruslah diperhatikan."

"Fenomena yang timbul dari ungkapan yang menyatakan siapa yang kuat akan menang tampaknya dapat saja terjadi dalam hubungan antara Pemegang Saham Minoritas dengan Pemeqang Saham Mayoritas pada Perseroan. Di satu sisi Pemegang Saham Mayoritas tidak hanya memiliki modal yang kuat tetapi juga memiliki akses, baik dalam dunia bisnis maupun bidang lainnya termasuk dengan birokrasi bahkan dunia politik sedangkan disisi lain Pemegang Saham Minoritas memiliki sejumlah keterbatasan sehingga oleh UU No. 1 Tahun 1995 dikelompokkan sebagai salah satu pihak yang lemah disamping karyawan dan kreditur pada saat Perseroan melakukan Penggabungan sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum atas keputusan-keputusan yang merugikan terhadap hak-haknya. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Penggabungan Perseroan bukan Bank perlu mendapat perlindungan termasuk dari Notaris yang membuat Akta Penggabungan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu dengan Cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan, adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hak-hak Pemegang Saham Minoritas pada perseroan baik Perseroan Tertutup maupun Perseroan Terbuka saat Penggabungan dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannyasedangkan bagi Perseroan Terbuka juga dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanannya. Notaris yang karena jabatannya terlibat dalam proses Penggabungan berperan untuk membuat Akta Penggabungan dan memberikan penyuluhan. hukunn mengenai hal-hal yang menurut ketentuan perundang-undangan harus diungkapkan termasuk hak-hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham."

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring danPenjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada PerusahaanSekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan EfekIndonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalianagunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikanoleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yangbersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis initermasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber databerupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapanpengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia,dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapatPerusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindunganhukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacakdiberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam PerjanjianPemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa TanpaWarkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untukmembuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepadaUndang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepadapenyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACTThe thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and GuaranteeInstitution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whosehold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.The research was intended to analyze the repayment of collateral and legalprotection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearingand Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked asa result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field forusing secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps ofrepayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation,whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untrackedas in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member whenSecurity Company in terms of untracked given in preventive that poured in concretein the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement ofExchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to IndonesianClearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment ofcollateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasisupon the completion about repayment of collateral when the subject of the law isuntracked."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."