Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang keamanan penggunaan kartu ATM /debet yang pada saat ini menjadi alat pembayaran penting selain uang tunai. Sisi positif kecanggihan teknologi perbankan adalah memberikan kemudahan nasabahnya dalam bertransaksi, namun juga ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu semakin bervariasinya kejahatan perbankan.Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satupihak, yaitu si penerbit ATM (bank) dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah, sehingga peluang terjadinya pembobolan kartu ATM sebagai ?debet card? lebih mudah terjadi, yaitu dengan memalsukan tanda tangan pemilik kartu ATM yang dicuri.Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum ekonomi, salah satunya di bidang hukum perbankan.Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam bab-bab isi, maka dapat disimpulkan adanya kelemahan penggunaan kartu ATM yang digunakan sebagai kartu debet dengan menggunakan metode tanda tangan sebagai bentuk otorisasi seperti yang digunakan oleh bank-bank tertentu. Peraturan yang ada saat ini belum cukup melindungi para nasabah yang mengalami kejahatan perbankan.Hasil penelitian ini menyarankan agar peraturan perbankan yang ada saat ini dapat lebih mengakomodir kepentingan nasabah atas keamanan penggunaan kartu atm/debet.

---

This thesis discusses judicial review regarding the safe use of ATM cards / debit at this time become an important means of payment other than cash. Positive side of the technological sophistication of banking is to provide its customers convenience in transaction, but also turned out negative impact of increasing the variety of banking crimes.One of the weak points of the target ATM crime is the absence of one party, namely the ATM issuer (bank) in every customer transaction made, so the chances of burglary ATM card as "debit card" is more easily happen, that is by forging the signature owner ATM cards were stolen.The research method used for this thesis is the study of normative juridical literature that is research that linked the law in an effort to become foundation and guide by the implementation of the various areas of public life that can regulate the order and justice, particularly in this case is the law relating to legal economy, one in the field of banking law.Based on the overall discussion in the content chapters, it can be inferred the existence of flaws using an ATM card that is used as a debit card by using the signature method as an authorization form as used by certain banks. The current regulations do not adequately protect its customers who experienced banking crimes.The results of this study suggest that banking regulations that exist today can better accommodate the interests of its customers on the safe use atm card / debit."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."

"Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Dalam praktek pemberian bank garansi di Bank BRI, terdapat pokok permasalahan yakni apakah pemberian bank garansi di Bank BRI telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank, kontra garansi apa yang dapat diberikan dan bagaimana bentuk pengikatannya, serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sehingga dapat menjawab terhadap permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank BRI dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia. Mantra garansi yang dapat diberikan oleh debitur adalah kontra garansi dari bank di luar negeri, setoran tunai dalam bentuk rekening setoran jaminan dan rekening simpanan, serta kontra garansi lainnya yang berupa immaterial dan kontra garansi material dalam bentuk agunan fisik. Bentuk pengikatannya dapat berupa Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie), Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak Fidusia. Adapun permasalahan dalam praktek adalah kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, tuntutan pelepasan seluruh hak istimewa serta apabila debitur jatuh pailit dalam hal bank garansi harus dicairkan."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Sejalan dengan perkembangan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, maka peran bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarat hidup rakyat menjadi sangat penting. Debitur yang memerlukan fasilitas kredit dengan ingin tetap menguasai benda yang dijaminkannya untuk tetap menjamin kelangsungan usahanya, fiducia (penyerahan hak milik secara kepercayaan) adalah bentuk jaminan yang memenuhi kebutuhan praktek perkreditan. Kewajiban dari debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan secara fidusia pada prinsipnya mirip dengan debitur dalam perjanjian pinjam pakai yaitu bertindak sebagai bapak rumah yang baik yang berkewajiban untuk menyimpan dari memelihara dengan minat yang sama seperti terhadap barang miliknya sendiri. Pengawasan yang dilakukan BNI terhadap batang jaminan, dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali yang dimuat dalam daftar lampiran rincian barang yang difiduciakan Untuk mencegah atau setidaknya memperkecil kemungkinan dilakukannya pengalihan barang yang di jaminkan secara FEO. Bank BNI mengambil kebijaksanaan yaitu menguasai bukti kepemilikan benda yang bersangkutan. Reisiko yang timbul atas barang jaminan misalnya rusak, kecurian, hilang, diantisipasi dengan asuransi yang dibayar preminya oleh debitur penerima kredit. Penyelesaian kredit macet oleh BNI akan dilakukan melalui musyawarah, Pengadilan Negeri atau PUPN·."

"Sebagai tindak lanjut dari rencana bisnis Bank BNI pasca restrukturisasi, peningkatan porsi bisnis ritel, dalam hal ini bisnis kartu kredit merupakan bagian penting yang membutuhkan dukungan teknologi informasi yang intensif. Sejalan dengan itu, pembentukan Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu selanjutnya disebut BNIPBK, sebagai penanggung jawab pelaksanaan bisnis kartu kredit memperlihatkan keseriusan Bank BNI untuk terjun di dalam bisnis ini. Dalam perjalanannya BNI-PBK telah mengimplementasikan perangkat lunak Vision Plus, selanjutnya disebut V+, yang kemudian digantikan perannya oleh Card Link, selanjutnya disebut CL. Yang menarik adalah rentang waktu penggantian antara perangkat lunak yang satu dengan lainnya terbilang relatif cukup pendek. Dikaitkan dengan aspek bisnis dan aspek teknologi, studi kasus ini akan membahas keputusan penggantian perangkat lunak tersebut dari sudut pandang Information Economics (IE). Penggunaan Traditional Cost Benefit Analysis (TCBA) dirasakan belum cukup akurat untuk dapat mengevaluasi dampak yang ditimbulkan atas investasi teknologi informasi. Faktor adanya intangible benefit merupakan suatu hal yang harus mendapatkan pertimbangan tersendiri. Hal ini terlihat dengan perolehan skor dari proyek V+ yang secara finansial lebih besar biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan proyek CL. Proyek V+ mendapatkan nilai 146,51 sedangkan proyek CL memperoleh nilai 122,96.

---

As a follow-up to the post-restructurization business plan, the increase of retail business portion, especially credit card business is the most important part that needs an intensive support from the information technology department. In line with the concept, the establishment of credit card division, called BNI-PBK that is m charge of credit card management, marks the Bank's seriousness in the business.

In its development, BNI-PBK has implemented The Vision Plus software, later known as V +, as its production software which was replaced by Cardlink, later called CL. The interesting part is the replacement time difference between one software to the other one which is relatively short.

Related to the business and technology aspects, this case study discusses the decision on changing that particular software based on Information Economics (IE) point of view. The calculation using the traditional cost benefit analysis (TCBA) is assumed to be insufficiently accurate in order to evaluate the effects that are caused by the information technology investment. The intangible benefit factor is one thing that needs its own consideration. It is shown by V+ project which is financially have a larger cost items compare with CL project. The final score for V+ project is 146,51 where CL project has 122,96."

"Dalam kredit perumahan hanya jenis KPR Indent BTN yang menambah akta selain yang dipersyaratkan dalam KPR BTN secara konvensional pada umumnya. BTN menambah satu syarat yang harus dipenuhi oleh developer yaitu kesediaan menanda tangani akta buy back guarantee (BBG). Satu akta yang berisi janji developer untuk membeli kembali rumah yang dibangunnya dan telah dijual kepada konsumen yang memperoleh fasilitas KPR Indent BTN yaitu apabila developer tersebut ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang telah dijualnya atau apabila debitur menunggak angsuran kreditnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah buy back guarantee sebagai satu akta tambahan dalam perjanjian KPR Indent BTN sudah sah ataukah tidak sah apabila ditinjau dari konsepsi hukum perjanjian nasional kita. Guna mengetahui apakah akta buy back guarantee yang tercantum dalam perjanjian KPR Indent BTN telah melanggar ataukah tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia, kami mengujinya melalui studi kepustakaan dengan didukung data primer dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat BTN yang bertindak sebagai pelaku bisnis yang telah mempergunakan akta buy back guarantee tersebut dalam usahanya, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akta buy back guarantte yang terdapat dalam perjanjian KPR Indent BTN dalam perspektif kebebasan membuat perjanjian (freedom of contract) telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain daripada itu akta buy back guarantee yang berisi janji developer untuk membeli kembali rumah yang telah dijualnya kepada konsumen adalah bentuk kegiatan penanggungan yang telah diatur dalam Pasal 1820 KUHPer. Dengan demikian kebijaksanaan BTN yang mewajibkan kepada developer yang memperoleh fasilitas KPR Indent BTN untuk menerbitkan akta buy back guarantee adalah sah dan tidak melanggar Undang-undang.

---

In housing credit, the only type of KPR Indent BTN adds act other than those required in the conventional KPR BTN in general. BTN adds one requirement to be met by the developer that is willing sign the act of buy back guarantee (BBG). An act which contains the developers promise to buy back the house they built and has been sold to consumers who obtain KPR facilities Indent BTN is if the developer was broken a promise to complete construction of houses that have been sold or if the debtor delinquent credit installment for 3 (three) months respectively.The type of research that writer used is a normative juridical research. Where the purpose of this study was to determine whether the buy-back guarantee as an additional certificate in KPR Indent BTN agreements is valid or not when viewed from the conception of our national contract law. In order to know whether the act of buy-back guarantee as stated in the agreement KPR Indent BTN has violated or not against the provisions contained in legislation in Indonesia, we test it through a literature study was supported by primary data from field obtained from the interview on the official BTN which acts as a business person who has used buy-back guarantee certificate in the attempts, and then analyzed qualitatively.The result of this research shows that the act of buy back guarantte of its existing in KPR Indent BTN in the perspective of freedom to make agreements (freedom of contract) in compliance with the terms subjective and objective requirements as provided in Article 1320 Civil Code. Other than that buy-back guarantee certificate that contains the developers promise to buy back the house that have been sold to consumers is the form of underwriting activities that has been provided in Article 1820 KUHPer. Thus, the policy of BTN making compulsary to the developers who obtained KPR Indent BTN in establishing the act of buy back guarantee is valid and it does not violate the Act."

"Kredit Pemilikan Rumah secara Indent disingkat KPR-Indent merupakan salah satu produk yang ditawarkan Bank BTN untuk membiayai pembelian rumah masyarakat dengan sistim Indent. Seiring dengan meningkatnya permohonan untuk properti rumah, Permohonan KPR-Indent di Bank BTN juga semakin meningkat dan memberikan keuntungan. Tetapi peningkatan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam risiko dan permasalahan kredit lainnya yang dapat terjadi dalam pelaksanaan KPR. Apabila penyediaan fasilitas KPR Indent tidak dibatasi, maka akan berdampak pada tingkat kesehatan bank dan ketidak stabilan harga properti perumahan. Sebagai BUMN yang ditunjuk membantu masyarakat mendapatkan rumah, Bank BTN harus menjadi contoh dan pedoman bank lain dalam memberikan fasilitas KPR. Penerapan berbagai kebijakan perkreditan yang telah dilakukan Bank BTN tetap tidak melindungi bank dari wanprestasi, baik yang dilakukan nasabah sebagai debitur maupun pengembang. Selain melindungi tingkat kesehatannya, Bank BTN juga harus mengedepankan hak - hak debiturnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang lebih dalam pemberian fasilitas KPR secara Indent.

---

Indent system in home loans sector or abbreviated in Indonesia as KPR-Indent is one of many products that BTN offers to fund people in purchasing property in lending system. The more demand in purchasing property for a living leads to the increasing of people that purchase Indent system in home loans sector in BTN and that’s actually beneficial for the bank. But unfortunately it can give some negative risks for the bank and other problems that can appear in BTN when doing this program. If the Indent system in home loans sector grows in BTN unlimitedly, it will give impact to health stability of the bank and the property market will be unstable. As a business entity that belongs to the government and pointed to funding peoples in property purchasing, BTN must become an examples and guidance for other bank that facilitate KPR. Many regulations have been made by BTN but it still not protect it from the impact of negative risks, either because the act of Bank Customers nor the developers. Besides protecting its health, BTN also need to giving priorities for its Customers right. Therefore more regulation and Supervision needed for KPR-Indent."

"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, di latar belakangi banyaknya para usahawan yang membutuhkan dana cukup besar untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan adanya kredit diharapkan menjadi modal usaha, namun untuk mendapatkan kredit pihak debitur harus menyerahkan jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain Bagaimana eksistensi Hak Merek sebagai jaminan fidusia dalam pemberian kredit?, Adakah perlindungan hukum terhadap Bank BNI 46 yang terikat dalam suatu perjanjian pemberian jaminan berupa Hak Merek? dan Apakah upaya eksekusi yang dilakukan Bank BNI 46 untuk mengambil pelunasan hutang Debitor jika terjadi wanprestasi?Dalam menganalisis masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. eksistensi Hak Merek dapat diketahui dari ada atau tidaknya nilai dari Hak Merek dan Hak Merek harus telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI dengan bukti pendaftaran Sertipikat Merek, sehingga Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum apabila Hak Merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI, karena hanya Hak Merek terdaftar saja yang dilindungi Undang-Undang dan akan membawa akibat hukum pada pihak ketiga. Hak Merek yang sudah terdaftar memudahkan Bank BNI 46 mengeksekusi untuk mengambil pelunasan hutang Debitur jika terjadi wanprestasi dengan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAM menjadi alas nama pemegang hak Baru (Bank BNI 46) dan mengeksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan eksistensi Hak Merek sebagai jaminan kredit dapat diterima Bank BNI 46 apabila Hak Merek mempunyai nilai dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HAKI, Bank BNI 46 mendapat perlindungan hukum karena Hak Merek tersebut telah terdaftar, sehingga memudahkan eksekusi dengan mendaftarkan dan mencatatkan pengalihan Hak Merek dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HAKI menjadi atas nama Bank BNI 46. Dalam perkembangan hendaknya semua Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan kredit Berta Pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur tata cara pembebanan Hak atas Kekayaan Intelektual supaya jelas pengaturannya.

---

The legal review conducted towards the fiduciary guarantee over the brand right of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. was caused by the immense number of the entrepreneurs needing huge amount of capital to run or expand their business. The credit provided by the bank is definitely expected to be an aid for them to do the thing mentioned. However, in attaining a credit, an applicant should fill the requirements, such as that the applicant should hand a guarantee to the creditor. Such a matter inspires the formulation of several problems to be addressed in this research, that are: how is the existence of the Brand Right as a fiduciary guarantee in a credit grant? Is there any legal protection towards Bank BNI 46 which is bound by a guarantee grant agreement in form of Brand Right, and what would be the execution effort conducted by Bank BNI 46 to take the payment, in case the debtor commit a violation to the agreement?In analyzing this matter, the writer applies a juridical normative approach method. We can trace whether a brand right exist or not by identifying whether there is any value of the brand right, and by figuring out whether the brand right also have been registered in the General List of Brand on the Directorate General of Intellectual and Property Rights (IPR), since it is only the registered brand right which is to be protected by the law, as well as is able bring a legal impact to the third party. A registered brand right will ease Bank BNI 46 to take the debt payment for the debtors in case of any hitch, by registering the fiduciary guarantee certificate on brand right to the fiduciary registration office, and by registering the transfer of the brand right to the new owner into the general list of brand in the Directorate General of IPR. Bank BNI 46 has been legally protected since it has registered, which enables it to execute such a thing by registering the transfer in the general list of brand in the directorate general of trips on behalf of Bank BNI 46.As for recommendation, the writer would like to suggest that all Intellectual Property Rights should be able and allowed to be a credit guarantee, while the government should formulate a law regulating the mechanism of the imposing of rights of the IPR in order to ensure the clearness of the procedure as well as the effectiveness."