Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalahkewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminanfidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis denganmenggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. LelangEksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yangdilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan LelangNegara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun1908, Vendu Instructie stbl No 190 tahun 1908 beserta peraturan pelaksanalainnya yang dikeluarkan olen Menteri Keuangan. Sebagai hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa PERUM Pegadaian memiliki kewenangan untuk melakukanlelang eksekusi secara mandiri tanpa campur tangan KP2LN berdasarkanketentuan lex specialist yang diatur dalam Pandhuis Reglement stbl No 81 Tahun1928 yang menyatakan bahwa Hoofdt Pandhuisdienst (Direktur Pegadaian)berhak mengatur sendiri lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Meskipun padaawalnya ketentuan ini dimaksudkan terbatas untuk objek jaminan gadai yang adadi PERUM Pegadaian,namun seiring perkembangan bisnis PERUM Pegadaianjuga menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan fidusiainipun PERUM Pegadaian berwenang melelang objek jaminan fidusia tersebutsecara mandiri. Karena previllege yang diberikan Vendu Reglement dan PandhuisReglement adalah bertolak pemberian kewenangan kepada institusi Pegadaiannya bukan bertumpu khusus pada objek jaminan gadai. Sepanjang anggaran dasarperusahaan memperbolehkan PERUM Pegadaian melakukan pengikatan jaminandi luar jaminan gadai maka Pegadaian sah dan berwenang melakukan lelangsecara mandiri.

---

ABSTRACTThis research used library research which secondary data as its data resources.The main discussion point is PERUM Pegadaian Authority on Fiducia collateral object.This research is analyzed by description methode. Auction is a government lawenforcement which is operated by Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN), strictly regulated in Vendu Reglement staablaad No 189 Year 1908., VenduInstructie Stbl no 190 Year 1908 and Ministry of Finance regulations. This study resultshowed that PERUM Pegadaian has the Independent Executionary Auction Authorityoutside KP2LN intervention based on Lex specialist which stated in Pandhuist Reglementstbl No 81 1928 that Pegadaian President Director has the right to arrange Pegadaianauction independently. Though on its first application this regulation limited to its pawncollateral only, due to its business development PERUM Pegadaian provide fiduaciaryloan services for public, this causes Pegadaian has the authority to do an IndependentAuction Excecution. Due to its privilege given by Vendu Reglement and PandhuisReglement, Perum Pegadaian authority is not only on its collateral pawn object. As longas the statute institution allowed PERUM Pegadaian to charge collateral outside its pawnbusiness, Pegadaian legally has the Independent Auction Excecution Authority."

"ABSTRAKJaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawakonsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminantersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusiayang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusiyang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenaiwanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjianpokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telahcukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan dilaksanakannyaeksekusi tersebut. Sedangkan keabsahan perjanjian juga perlu diperhatikan karenasebagaimana diketahui Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan disertai PerjanjianJaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan atau pelengkap yang keberadaannyabergantung dari keabsahan Perjanjian Pembiayaan tersebut. Oleh karenanya pentingbagi hakim untuk menggali keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan untuk melihatapakah alasan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dapat dibenarkan atau tidak.

---

ABSTRACTFiduciary Warranty for motor vehicle which is not registered bring legalconsequences to the lender for warranty execution. This because without anyregistration, Fiduciary Certificate as the basic for execution implementation doesn?texist so the execution remains held was invalid. In addition to the registrationprovisions, the execution must also concern to the default provisions and also TheFinancing Agreement validity as a primary contract. In the event of default, is thedefault has been enough to cancel the agreement which is followed with executionimplementation. Meanwhile, the agreement validity must also concerned because aswell known The Financing Agreements was made with accompanied FiduciaryAgreement as an additional or supplementary agreements whose existence dependson The Financing Agreement validity. Therefore it?s important for the judge toexplore The Financing Agreement validity to see if the execution reason whichcarried out by lender can be justified or not ."

"Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan cidera janji, dan apabila tidak ada kesepatan dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui Pengadilan. Putusan tersebut menarik perhatian Penulis untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank BNI Syariah sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Untuk itu agar dapat memecahkan permasalahan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa data yang diperoleh dari studi literatur dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada jalannya bisnis pembiayaan, oleh sebab kreditur harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur guna mencegah adanya “debitur nakal” yang berusaha berlindung atau memanfaatkan ketentuan baru sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia dari putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memperoleh keuntungan.

---

The provisions of Article 15 of Law 42/1999 on Fiduciary Security, particularly those that regulate the phrase "executorial power", causes various problems related to the implementation of fiduciary security. There was a Constitutional Court Decision which partially granted the Petitioners' petition regarding the provisions for the execution of fiduciary security, where executorial power can only be exercised if there is an agreement between the debtor and creditor that the debtor has committed a breach of contract, and if there is no agreement and the debtor objected to voluntarily hand over the object of the fiduciary security then all mechanisms for carrying out the execution must be carried out through the Court. This decision attracted the attention of the author to examine how the execution of fiduciary security at Bank BNI Syariah before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. For this reason, in order to solve this problem, the author uses a form of normative juridical research which in character of descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach in analyzing data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of this study, it is concluded that the Constitutional Court's decision could have an impact on the running of the financing business, because creditors must be more selective in providing financing to prospective debtors in order to prevent “bad debtors” who seek to take shelter or take advantage of the new provisions in connection with the execution of fiduciary security of decisions of this Constitutional court change of provisions."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bisang usaha, masyarakat berusaha dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut dengan menggadaiakan harta benda milik nya kepada lembaga pegadaian. Di Indonesia satu-satunya lembaga resmi yang menyediakan jasa gadai dan yang didirikan oleh Pemerintah, dinamakan Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Salah satu produk Perum Pegadaian untuk membantu kebutuhan masyarkat khususnya pengusaha kecil, yitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), dimana pada fasilitas kredit tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku pada hukum fidusia. Debitur yang membutuhkan dana tidak menyerahkan benda yang dijadikan agunan kepada Perum Pegadaian sebagai Kreditur. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas KREASI peran notaris memegang peranan yang sangat penting mulai dalam tahap penandatanganan perjanjian Kredit sampai dengan pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam penelitian pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, banyak ditemukan kenyataan bahea Fasilitas KREASI ini kurang diminati oleh masyarakat.Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian normatif atau disebut metode kepustakaan dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakuakan penelitian lapangan dengan cara observasi di Kantor Perum Pegadaian Jatinegara. Analisa Data dilakukan dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul bukan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, mengingat fasilitas KREASI ini belum lama diselenggarakan oleh Perum Pegadaian, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

---

In order to fulfill our need; for example, opening and expanding a business or even just an everyday needs, there are a few financial solutions may assist us in satisfying the needs. One of common solutions is pawning. In Indonesia, there is only one official pawning company, Perusahan Umum (PERUM), in which owned by government. PERUM Pegadaian is a non-bank in which falls under the ministry of state owned enterprises (Badan Usaha Milik Negara or BUMN). However, PERUM Pegadaian still provides credit services with the collateral of current asset items. As it owns by the government, the credit services base on Indonesian Law. One of credit services that PERUM Pegadaian offers to help small businesses is Fiduciary Credit System (Kredit Angsuran Sistem Fidusia or KREASI) which adopts the Fiduciary Transfer of Ownership where the borrower does not have to provide the collateral item(s) to the creditor. Indeed, in term of providing the KREASI services, a legal representative such as a notary has an important role in assisting the borrower from signing the credit agreement until registering the collateral for the fiduciary. Based on PERUM Pegadaian study in Jatinegara, the KREASI is not a common service in the market thus it declines the consumer consumption toward the services. By adopting a normative method, direct observation applied in the PERUM Pegadaian office in Jatinegara and the gathered data analyzed by adopting qualitative methods. The reason of adopting such methods is the data gathered based on understanding the society behaviour and supporting documents. As a new pawned credit service in Indonesia market, the study concluded that KREASI still needs a major improvement in quality service as well as market socialization without forgoing prudence principals."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."

"Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terhadap transaksi pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Mengingat benda/barang yang dijadikan jaminan pada lembaga pembiayaan konsumen pada umumnya adalah benda bergerak, maka pembebanan jaminannya memakai Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa status hukum dari benda yang menjadi objek pembiayaan yang dirampas negara adalah tetap dimiliki oleh Kreditur selaku Penerima Fidusia. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya sifat droit de suite yang merupakan hak mutlak dalam hukum Jaminan Fidusia. Dengan adanya sifat tersebut maka tidak menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia untuk mengeksekusi benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan yaitu mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya atau mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

---

With the development of business activities nowadays, it will need money for business and investment is also increasing. Therefore, a means of providing funds needed by businesses or the public needs to be expanded. However, credit facilities from banks is very limited and not all businesses have access to funding from banks. For the other alternatives to obtain funds, namely through consumer finance institutions.

Financing facilities provided to the consumer finance companies contain a high enough risk of the possibility of the consumer can not fulfill its obligations. Against consumer financing transactions that are used as collateral is principally goods purchased with funds or financing granted by the finance company. Given the objects / items used as collateral on consumer finance institutions in general are moving objects, then loading the guarantee wearing Fiduciary. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in Fiduciary Law. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults.

The purpose of this study to determine the status of fiduciary objects seized by the State and the form of legal protection that can be given to the finance companies as recipients of fiduciary in terms of objects seized by state. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data.

Based on the research that the legal status of objects into objects deprived of state funding is retained by the creditor as fiduciary receiver. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in law Fiduciary. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults. Legal protection can be granted to finance companies that require the debtor to provide a guarantee that the fiduciary giver substitute an equivalent value or require the debtor in order to repay their debts."

"Jaminan Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan kebendaan adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan preferen bagi pemegang haknya . Dalam hal debitur pemberi fidusia dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka semua harta kekayaan debitur akan dinyatakan sebagai harta pailit.Permasalahan yang diteliti dan dibahas adalah mengenai perlindungan hukumnya jika kreditur separatis pemegang jaminan fidusia mengeksekusi obyek jaminannya setelah debitur pemberi fidusia dinyatakan pailit, serta pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia jika pemberi fidusia /debitur dinyatakan pailit. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan, Pasal 56 Undang-undang Kepailitan dan PKPU merupakan perlindungan hukum bagi kurator jika kreditur separatis pemegang jaminan fidusia mengeksekusi obyek jaminannya dalam masa penangguhan (maksimal 90 hari) setelah debitor pemberi fidusia dinyatakan pailit. Sedangkan jika kreditur separatis pemegang obyek jaminan fidusia mengeksekusi objek jaminannya dalam jangka waktu dua bulan sejak insolvensi, maka perlindungan hukumnya ada pada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. (2) Perlindungan hukum jika kreditur separatis dalam hal ini pemegang obyek jaminan fidusia mengeksekusi objek jaminannya sesudah debitur dinyatakan pailit sesudah masa tunggu (masa tunggu sampai dengan insolvensi dan selama dua bulan sejak insolvensi).Pada masa tunggu sampai dengan insolvensi, kreditur separatis diberi kewenangan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU untuk mengeksekusi sendiri jaminan utangnya, sedangkan setelah lewat dua bulan sejak insolvensi maka kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan. Apabila Pemberi Fidusia/Debitur Dinyatakan Pailit Kewenangan untuk mengeksekusi jaminan utang bisa ada pada pihak kreditor separatis dan bisa juga pihak kurator. Hal ini tergantung pada saat kapan eksekusi dilaksanakan.

---

Fiduciary rights as one of the types of security rights is a security right over movable assets both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that can not be burdened with mortgages referred to in Law Number 4 Year1996 on the mortgage which remains in fiduciary control of the giver. fiduciary gives preferential status to the holder. In the case of giver fiduciary debtor declared bankrupt by a court, then all the assets of the debtor will be declared as the bankruptcy property.

Issues are researched and discussed concerns the legal protection if creditors separaratist fiduciary holder objects to execute the guarantee after giving the debtor is declared bankrupt fiduciary, as well as the execution object fiduciary if the fiduciary giver/debtor declared bankrupt. This study is a normative juridical research through literature searches or documentation.

The result showed, Article 56 of the Bankruptcy Act a curator if the legal protection for creditors separatist fiduciary holder objects to execute the guarantee in the period of suspension (maximum 90 days) after donor fiduciary debtor declared bankrupt. Meanwhile, if the creditor objects separatist fiduciary holder objects to execute the guarantee within a period of two months from insolvency, then there are legal protections in Article 59 paragraph (2) the Bankruptcy Act. Legal protection if creditors separatist in this case the object of fiduciary holder objects to execute the guarantee after the debtor is declared bankrupt after the waiting period (waiting period of up to insolvency and for two months from insolvency).

In a waiting period of up to insolvency, creditora separatist authorized by an Act of bankruptcy and PKPU to execute itself guarantee its debt, whereas after the expiration of two months from insolvency the curator should demand the deposit of the goods to be collateral. If the giver fiduciary /declared bankrupt debtors authority to execute the loan guarantees could exist on the part of creditors and separatist parties can also curator. It depends on the time when the execution carried out."

"Setelah diputus pailit maka pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta tersebut untuk membayar utang debitor pailit secara proporsional. Untuk melindungi kreditor maka UUKPKPU menentukan bahwa tindakan debitor pailit yang merugikan budel pailit atau kreditor dapat dibatalkan, yaitu melalui gugatan actio pauliana. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pertimbangan-pertimbangan kurator dalam melakukan gugatan actio pauliana dan pelaksanaan putusan atas perkara actio pauliana yang memenangkan pihak kurator. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.

---

After pleading of bankruptcy by court, then the management and settlement on the estate of debitor done by curator of bankruptcy under the supervision of a supervisory judge with the main purpose is to use the sale proceeds to pay the debts of debitor proportionally. To protect creditors then the Indonesia's Bankruptcy Law determine the act of debitor which adverse the creditor that can be undone through an actio pauliana lawsuit. Based on those issues then the problems that will be examined in this thesis are the curator of bankruptcy's consideration in the actio pauliana lawsuit and the execution of an actio pauliana’s verdict that won by the curator of bankruptcy. The writing methodology that used in this thesis is literature study."