Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, maka pemerintah perlu mengadakan kerjasama dengan swasta untuk mengatasi masalah keterbatasan dana dan alokasi resiko terhadap resiko-resiko yang muncul berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Kerjasama Pemerintah dengan Swasta seringkali terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu antara lain mengenai kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Keriasama Pemerintah dan Swasta dibidang air minum. Kemudian guna memahami lebih dalam mengenai perjanjian kerjasama Pereintah dengan Swasta, maka perlu menganalisis perjanjian yang sudah berjalan, dalam penulisan ini menganalisa perjanjian kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya, khususnya ketentuan mengenai alokasi resiko tarif air minum. Kedudukan Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama PDAM dan Swasta dibidang air minum adalah bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian. Namun, Pemerintah selaku pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam Perjanjian Kerjasama maka Pemerintah memiliki kewenangan yang mutlak dalam menetapkan tarif, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM.Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PDAM DKI Jakarta dengan PT.PALYJA, ketentuan mengenai alokasi resiko tarif disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 yang berisi tentang kewenangan penetapan tarif. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan penetapan tarif air minum bukan berada pada DAM DKI Jakarta, melainkan berada pada Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka mengenai yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer, dengan cara mengamati penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam praktik.

---

ABSTRACTIn order to ready infrastructure related to management water resource, hence government require to have cooperation with private sector to overcome the problem limitation of risk allocation and fund to risks which emerge with reference to management resource irrigate to society. But in its execution, Governmental cooperation with private sector oftentimes there are problems, that is for example hitting to domicile Government in Governmental cooperation agreement and Private sector drinking water area. Then utilize to comprehend deeper regarding Governmental cooperation agreement with private sector, hence require analyzing agreement wich have walked, in this writing analize ready cooperation agreement and Make-Up Service Clean Water in Region West Jakarta between PDAM DKI Jakarta with PT. PAM Lyonnaise Jaya, specially rule concerning drinking water tariff risk allocation. Domiciling Government in cooperation agreement of PDAM and private sector drinking water area is not representing side in agreement. But, Government as third party owning importance in cooperation agreement hence government have absolute authorized in specifying tariff, as mentioned in rule Regulation Government No. 16 year 2005 about Management SPAM (drinking water supply system).In cooperation agreement between PDAM DKI Jakarta with PT. Palyja, rule concerning tariff risk allocation mentioned in section 26 containing article 1 about authority stipulating of tariff. In section mentioned that authority stipulating of drinking water tariff none residing at PDAM DKI Jakarta, but reside at Local Government Province DKI Jakarta and Parliament Area of DKI Jakarta. Pursuant to its type, this research represent research of bibliography having the character of normative jurisdiction, that is research which as at data secondary, that is book materials regarding covering law and regulation, books, and article. Then continued with research to primary data, by perceiving applying of rules of the law in practice."

"Air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang kehidupan manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Jakarta, maka kebutuhan akan air bersih dan air minum juga terus meningkat. PT. PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) merupakan perusahaan air minum yang bertanggung jawab atas penyediaan air minum di DKI Jakarta bagian barat. Salah satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki oleh PT.Palyja berada di Cilandak dengan sumber air bakuberasal dari Kali Krukut. Pemanfaatan air sebagai air bersih dan air minum membutuhkan proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan dilakukan agar air tersebut dapat memenuhi standar sebagai air bersih maupun air minum. Faktor kualitas air baku sangat menentukan efisiensi pengolahan. Faktor-faktor kualitas air baku dapat meliputi warna, kekeruhan, pH, kandungan logam, kandungan zat-zat kimia, dan lain-lainnya. Untuk melakukan proses pengolahan tersebut dibutuhkan suatu instalasi yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan.Kali Krukut merupakan kali yang mengandung banyak pencemar, terutama dari limbah rumah tangga. Sehingga dibutuhkan suatu sistem pengolahan dan pendistribusian air yang baik mulai intake hingga air tersebut siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Selain itu, sistem dan subsistem dalam instalasi yang akan didesain harus sederhana, efektif, dapat diandalkan, tahan lama dan murah dalam pembiayaan. Diperlukannya evaluasi dan optimalisasi kinerja dari instalasi. Kinerja instalasi pengolahan air diketahui melalui evaluasi dengan meninjau kualitas dan kuantitas air baku yang digunakan, kualitas air produksi yang dihasilkan, dan kapasitas pengolahan instalasi Cilandak. Hasil dari evaluasi instalasi debit eksisting akan dibandingkan dengan kriteria desain yang ada. Faktor-faktor seperti variabilitas dalam kualitas air sumber dan komponen (unit) faktor-faktor tertentu seperti gradien kecepatan dalam koagulasi dan flokulasi, waktu kontak untuk desinfeksi, semua bisa mempengaruhi kualitas air produksi.

---

Water is one of the main requirements to support human life. Along with the increasing number of residents in the city of Jakarta, the need for clean water and drinking water are increasing. PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) is a water company responsible for the supply of drinking water in the western part of Jakarta. One of the Water Treatment Plant (IPA), which is owned by PT.Palyja located in Cilandak with raw water source comes from Krukut. Utilization of water as clean water and drinking water requires treatment process first. Processing is done so that the water can meet the standards as clean water and drinking water. Factors determine the quality of the raw water treatment efficiency. Factors raw water quality can include color, turbidity, pH, metal content, the content of chemical substances, and others. To perform the necessary processing of an installation in accordance with the desired quantity and quality. Krukut is the time that contains many pollutants, primarily from household waste. And so we need a system of processing and distributing water good start to water intake is ready to be distributed to the public. In addition, systems and subsystems in the plant will be designed to be simple, effective, reliable, durable and low in financing. The need for the evaluation and optimization of the performance of the installation. Performance water treatment plant known through the evaluation by reviewing the quality and quantity of raw water use, water quality resulting production, and installation of processing capacity Cilandak. Results of the evaluation of debit existing installations sec will be compared with the existing design criteria. Factors such as variability in the quality of water sources and components (units) specific factors such as the velocity gradient in the coagulation and flocculation, the contact time for disinfection, can all affect the water quality of production."

"Kepuasan komunikasi di dalam perusahaan merupakan suatu gambaran kondisi afektif individu atas hasil-hasil yang diinginkan yang berasal dari komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Sementara motivasi adalah sebuah perangkat proses yang mengarahkan manusia pada perilaku-perilaku tertentu ke arah pencapaian suatu tujuan. Kedua unsur tersebut sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan di dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara kepuasan komunikasi dengan motivasi kerja karyawan di dalam sebuah perusahaan dengan menguji kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Sebagai variabel kontrol (variabel moderating), penulis menghadirkan variabel persepsi karyawan terhadap penghargaan ekstrinsik. Variabel persepsi karyawan terhadap penghargaan ekstrinsik dihadirkan dengan maksud untuk melihat apakah variabel kontrol tersebut akan mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel kepuasan komunikasi dengan variabel motivasi kerja karyawan, mengingat bahwa untuk menimbulkan motivasi kerja seseorang di dalam sebuah perusahaan atau organisasi unsur penghargaan ekstrinsik merupakan faktor yang sangat penting. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah para karyawan (manajer dan staf) karyawan PT. PAM Lyonnaise Jaya, yang kemudian ditarik anggota sampel sebanyak 70 orang dengan menggunakan cara acak stratifikasi tidak proporsional (non proportional stratified random sampling). Dengan menggunakan metode survai, penulis menyebarkan kuesioner kepada para responden dan untuk mempermudah pengolahannya digunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Untuk menguji hubungan kedua varibel tersebut dilakukan dengan perhitungan statistik Pearson's correlations coefficients , maka hasil SPSS yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan komunikasi dengan motivasi kerja karyawan, ini berarti semakin tinggi tingkat kepuasan komunikasi karyawan maka semakin tinggi pula tingkat motivasi kerjanya. Sedangkan untuk menguji kekuatan kedua variabel tersebut setelah dihadirkan variabel kontrol digunakan metode split, yaitu dengan memisahkan antara karyawan yang berpersepsi positif dan karyawan yang berpersepsi negatif terhadap penghargaan ekstrinsik. Maka hasil yang didapat adalah bahwa hubungan antara kepuasan komunikasi dengan motivasi kerja terbukti berubah menjadi melemah setelah dikontrol oleh variabel persepsi karyawan terhadap penghargaan ekstrinsik pada kondisi positif. Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi karyawan terhadap penghargaan ekstrinsik pada kondisi positif marnpu mempengaruhi hubungan antara variabel kepuasan komunikasi dengan motivasi kerja, namun hasil itu sesungguhnya tidak akan memberikan efek yang sangat berarti terhadap hubungan variabel independen dengan variabel dependen tersebut. Karena menurut W. Lawrence Neuman, perbedaan nilai korelasi 0,2 baru dikatakan memberi efek jika dimasukkan varibel kontrol. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya motivasi di dalam diri manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal individu yang sangat kompleks."

"Dokumen bagi perusahaan adalah bukti atas adanya perusahaan tersebut. Sebuah dokumen dapat berarti beragam, bisa berupa keuntungan, bisa berupa aset, bisa berupa beban atau bisa juga berupa bencana. Arti sebuah dokumen bagi sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana dokumen yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dikelola. Pengelolaannya bisa diserahkan pada pusat rekod komersial atau perusahaan tersebut mempunyai pusat rekod sendiri. Sebuah pusat rekod perusahaan secara fisik terlihat hanya menangani dokumen, tetapi pada dasarnya keberadaan sebuah pusat rekod adalah untuk melayani kebutuhan informasi pemakainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat pemakai terhadap dokumen yang dikelola oleh pusat rekod perusahaan PT PALYJA yaitu Central Archive. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan manfaat Central Archive berdasarkan pendapat dari pengguna Central Archive. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan terhadap obyek dan subyek yang diteliti, wawancara secara tidak terstruktur dengan inforrnan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengetahui bahwa Central Archive penting tetapi belum merasakan manfaatnya karena pengelolaan Central Archive belum optimal. Central Archive PT PALYJA perlu dikelola dengan lebih baik."

"Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi. Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air.

---

An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology.

This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue.

At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector."

"As a prerequisite for life, every human being needs clean water. The more populated an area is, the more volume of water needed. Jakarta as a metropolitan city and the most populated area of Indonesia also face the same condition: its 12 million population needs kilotons of water daily. Therefore, the need for an established reliable and integrated clean water service in Jakarta is getting more and more important.ince decades ago, PAM Jaya has been the only municipal waterworks that operates in Jakarta. Yet, due to heavily indebted financial condition, it is impossible Far PAM Jaya to improve much of its service. Therefore, PAM Jaya then partnered with two world's giant in waterworks service, one of them is PALYJA. With helps from its partners, PAM Jaya's service is increasing gradually.However, some public considered the partnership only profit the partners, because after 7 years of the agreement, PAM Jaya is then burdened with new debts due to imbalanced proportion between the cost of water and the price. After many renegotiations took place, the agreement was then revised to a condition that PAM Jaya will not suffer losses, unless major changes in the business environment take place.The question arose is then asking when PAM Jaya, after being bound with the agreement, will be able to pay all the debts. In other word, when will PAM Jaya be free from its current indebted situation? Answering this, some projection has been made trying to foresee the future condition. The latest official projection stated that all the debts that PAM Jaya bear, either existing debts to the Ministry of Finance or the later operational debts to the partner would be paid by the year 2009. This implies that starting from 2010 PAM Jaya will continuously be a very profitable company.Further question to ask is then whether the profit earned by PAM Jaya is at the cost of Jakarta citizen's interest, i.e. by charging an expensive price to its customers, or can it act like a truly public service company by keeping the water price low and affordable to everybody in Jakarta, while maintaining its profitability."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya penanganan dokumen gambar teknik pada pusat arsip development department PT PAM LYONNAISE JAYA ( PALYJA ). Masalah bentuk fisik dokumen gambar teknik yang berbeda dengan dokumen lain yang berbasis bahan kertas merupakan masalah utama yang harus dicari solusinya dalam konteks penyimpanan, penataan dan temu kembali dokumen tersebut. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk membuat sistem kearsipan secara menyeluruh khususnya mengenai sistem penyimpanan dan penataan dokumen gambar teknik di tempat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus sehingga tidak perlu digeneralisasikan ke konteks lain. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif. Dokumen gambar teknik dengan berbagai macam bentuk fisik dan isinya merupakan obyek dari peneltian ini. Pembahasan dalarn penelitian ini merupakan suatu analisis untuk mencari solusi dari permasalahan yang merupakan hasil penggabungan dari ketiga model pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa dokumen gambar teknik memerlukan suatu teknik tersendiri dalam penyimpanannya seperti digulung, mendatar, ataupun vertikal. Tempat penyimpanan dokumen jenis ini pun harus mempunyai tempat khusus terpisah dari jenis dokumen lain seperti drawer cabinets, vertical cabinets, dan gulungan. Begitu pula dengan masalah penataan harus disesuaikan dengan kaidah-_kaidah kearsipan yang berlaku. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka proses temu kembali dengan menggunakan sarana temu kembali akan berjalan dengan efektif. Semua itu tentunya hams disesuaikan juga dengan keadaan di pusat arsip yang bersangkutan."

"Pelayanan penyediaan air minum memiliki berbagai permasalahan, salah satunya kehilangan air. Sejak tahun 1998, PAM Jaya mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra swasta untuk menjalankan kegiatan operasional.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya PAM Jaya dalam menurunkan tingkat kehilangan air di Jakarta Utara, terutama dalam posisinya sebagai perencana dan pengawas kegiatan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah PKS yang dilakukan menyebabkan terbatasnya peran PAM Jaya dalam penurunan kehilangan air, termasuk upaya yang dapat dilakukan PAM Jaya, sehingga banyak target teknis dan pelayanan yang tidak dapat dipenuhi mitra sektor swasta, termasuk tingkat kehilangan air yang masih tinggi.

---

The public service for water in DKI Jakarta is having many obstacles and problems; one of the biggest problems is non revenue water. Since 1998, PAM Jaya holds a partnership agreement with the private sector to run the operational activities.

This research's purpose is to figuring out the efforts from PAM Jaya in decreasing non revenue water, especially in area P-08 and P-09, North Jakarta. After the partnership agreement with private sector, PAM has limited role in public service for water, as a planner and a supervisor. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The results of this research are that PAM Jaya has a limited role after the agreement with private sector. The limited role of PAM Jaya causing impact for the operational activities, caused the level of non revenue water is remained high even after the agreement with private sector."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah DKI Jakarta terhadap privatisasi di PAM Jaya. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta. Mitra swasta yang menjadi rekanan PAM Jaya ialah PT Garuda Dipta Semesta dengan Lyonnaise des Eaux dan PT Kekarpola Airindo dengan Thames Water International. Privatisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, nyatanya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai pemilik PAM Jaya harus membuat beberapa kebijakan untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak. Masyarakat Jakarta sebagai pelanggan air bersih PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya merasakan dampak akibat adanya privatisasi ini. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, surat kabar sezaman, buku, dan sumber lisan dengan wawancara masyarakat pelanggan PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya sebagai pendukung penelitian.

---

ABSTRACTThis research discusses about DKI Jakarta Government policy towards PAM Jaya privatisation. It was a process of transferring water management either partly or whole management from public to private sector. As partners, PT. Garuda Dipta Semesta with Lyonnaise des Eaux and PT. Kekarpola Airindo with Thames Water International joined a mutual agreement to enhance the clean water service in Jakarta. In fact, the mutual agreement was not properly run. DKI Jakarta government, as the owner of PAM Jaya, did get the effect of privatisation itself. This research used historical methods by collecting primary resources archives, newspapers, literature studies and oral resources by interviewing PAM Jaya customer and employee as supporting data. "

"Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void."