Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, sehingga transaksi terkait pasar modal adalah bersifat nasional dan international, sehingga landasan hukum suatu negara harus benar-benar mendasari semua jenis kegiatan perekonomian di negara tersebut, dengan kata lain transaksi pinjam meminjam yang menjadi bagian dari transaksi di pasar modal Indonesia diperlukan analisis yuridis yang mendalam atas jenis transaksi tersebut, konstruksi hukum Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat menimbulkan permasalahan yang menarik bila dibandingkan dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsepsi hukum pasar modal (Undang-Undang Pasar Modal) dan konsepsi hukum Perdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berkaitan dengan objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.Dari Uraian di atas bahwa transaksi Pinjam Meminjam Efek merupakan konsekuensi perkembangan mekanisme pasar modal yang terus berkembang, transaksi pinjam meminjam dengan objek surat berharga berupa Saham Tanga Warkat sebagai pembatasan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan jenis transaksi yang baru terjadi di Pasar Modal Indonesia, banyak hal yang masih perlu kajian mendalam dari sisi hukum tentang keabsahan transaksi pinjam meminjam saham tanpa warkat ditinjau dari semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian ini menempatkan Transaksi Pinjam Meminjam Efek tanpa warkat berupa Saham dan penerapan di KPEI sebagai obyek penelitian dan penulisan dengan masalah-masalah dibawah ini:1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan bagaimana mekanismenya?2. Aspek-aspek yuridis dan mekanisme umum dari Transaksi Pinjam Meminjam Efek?3. Bagaimana aspek legal dari pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Eanpa Warkat secara nyata?"

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. Bertindak selaku Novator, maka Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dapat menunda atau menolak penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Tidak semua Transaksi Bursa dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Transaksi bursa yang dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Transaksi Bursa yang tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam, Transaksi Bursa yang wajar, dan Transaksi Bursa yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai. Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dengan Anggota Kliring yang Transaksi Bursanya mengalami gagal serah atau gagal bayar adalah novasi subjektif. Lembaga Kliring dan Penjaminan menggantikan kedudukan Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima efek dan menerima atau menyerahkan uang kepada dan dari Anggota Kliring lainnya. KPEI selaku novator mengambil alih hak dan kewajiban Anggota Kliring Gagal Bayar atau Gagal Serah. KPEI memiliki hak untuk menunda atau menolak penyelesaian transaksi bursa, apabila Transaksi Bursa tersebut mengandung penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perdagangan efek yang dilatarbelakangi oleh penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

---

Law No. 8 year of 1995 concerning Capital Market mention that Clearing and Settlement Guarantee Institution shall guarantee the settlement of stock exchange transaction. As novator, Clearing and Settlement Guarantee Institution (KPEI) may delay or refuse to guarantee the settlement of stock exchange transaction. Not all of the stock exchange transaction guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution. Stock exchange transaction which is the settlement guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution are stock exchange transaction that not contain element of deceit, market manipulation, and or insider trading, fair stock exchange transaction, and stock exchange transaction that occur in regular market and immediate market. The legal relation between KPEI and clearing member that there stock exchange transaction fail to settle their oblogation is subjective novation. Clearing and Settlement Guarantee Institution replace the function of clearing member to render or receive securities and receive and render money to and from the other clearing members. Clearing and Settlement Guarantee Institution as novator take over right and obligation clearing members that fail to settle their obligation. Clearing and Settlement Guarantee Institution has right to delay or refuse stock exchange transaction settlement if its transaction contain deceit, market manipulation, and or insider trading. This right is necessary to prevent stock exchange transaction that contain deceit, market manipulation, and or insider trading."

"Pasar obligasi Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk produk derivatif tingkat suku bunga atau Interest Rate Derivatives. Dengan seluruh derivatif ditransaksikan di luar bursa (Over-the-Counter atau OTC), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Clearing House / Central Counterparty (CCP) dari Bursa Efek Indonesia (IDX) dapat menawarkan layanan jasa kliring dan penjaminan yang terpusat untuk transaksi derivatif OTC dan mendukung transaksi produk interest rate derivatives di IDX. Riset ini memberikan analisis atas lingkungan bisnis dan mengusulkan model bisnis (Customer Value Proposition, Profit Formula, Key Processes dan Key Resources) untuk diimplementasikan oleh KPEI dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi industry keuangan dan menjaga profitabilitas perusahaan.

---

Indonesia bond market shows large potential for interest rate derivative products. With all of the derivatives transaction occurring Over-the-Counter (OTC), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) as Clearing House / Central Counterparty (CCP) of Indonesia Stock Exchange (IDX) should offer centralized clearing and guarantee

services for these OTC derivatives and promote exchange traded interest rate derivatives product. This research analyzes KPEI‘s business environment and proposes a business model (Customer Value Proposition, Profit Formula, Key Processes and Key Resources) to be implemented by KPEI to deliver the optimum value for the financial industry and to maintain its profitability."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI."

"Keberadaan PT. KPEI (Kliring penjaminan Efek indonesia) adalah dalam rangka menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga ini sangat diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas dan wewenang dari lembaga ini adalah memberikan pernyataan gagal bayar apabila ada anggota bursa yang tidak dapat menyelesaikan transaksi sekaligus menalanginya atau menjamin bahwa transaksi itu selesai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah bagaimana memahami sebuah transaksi gagal bayar oleh PT. Kuo Capital Raharja terkait transaksi saham PT. AGIS, dan bagaimana PT. KPEI melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam transaksi gagal bayar tersebut serta hubungannya dengan prinsip keterbukaan, dan apa konsekuensi hukum terhadap anggota bursa yang gagal bayar apabila PT. KPEI melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penulisan skripsi mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan berbagai sumber, yaitu akademisi dan pejabat PT. KPEI. Penelitian menghasilkan simpulan , pertama, Bahwa gagal bayar itu terjadi ketika tidak dapat melaksanakan penyelesaian transaksi pada tanggal 26 Juni 2007 yang seharusnya transaksi tersebut dilunasi pada tanggal 29 Juni 2007. Kedua, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) dalam kasus ini tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya, yakni sebagai pihak yang menyatakan angota bursa mengalami gagal bayar dan sebagai pihak yang menjamin penyelesaian transaksi. Selain itu, pihak KPEI juga cenderung mengabaikan prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini. Ketiga, akibat bagi perusahaan efek dengan adanya transaksi gagal bayar seharusnya pihak PT. KPEI memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor II-8 mengenai Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, yakni mulai dari pemberian sanksi administratif hingga pembekuan aset-aset yang selanjutnya dilikuidasi oleh KPEI.

---

The existence of PT. KPEI (Clearance and Guaranty of Indonesia’s Stock) is to create regulated, normal and efficient stock & equity market condition. Therefore, the job and authority implementation of the related institution is expected to be in accordance with the prevailling regulation. One of the task and authority of this institution is to declare payment’s failure statement on condition that the member of stock exchange is unable to close the transaction at one hand to cover or to guaranty that the transaction is accomplished. Topic to be discuss in this mini thesis is how to understand a payment’s failure transaction by PT. Kuo Capital Raharja in related to stock transaction of PT. AGIS, and how PT. KPEI perform its task and authority in payment’s failure transaction and its relationship with transparency principle, and whatever legal consequence toward the stock exchange’s members that fail to pay when PT. KPEI performs its task and authority. This writing is based on Legal Norm Law on library research and is using secondary data resource which is supported by interview from various sources such as academic society and lecturers and PT. KPEI executives and officers. The research come out with a conclusion : first, payment’s failure happened at June 26, 2007 which was supposed to be closed on June 29, 2007. second, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) in this case did no carry out its task and authority as party that declare the stock exchange member suffered payment’s failure and as party that guaranty the accomplishment of the transaction. Besides, KPEI is also tend to ignore transparency principle in managing this case. Third, the impact toward stock exchange company/securities company with the existence of Payment’s failure transaction, it is PT. KPEI supposed to give sanction in accordance with Regulation Number II-8 regarding violation and sanction to Clearance Member, from the administrative sanctions up to detainment of assets which then will be liquidated by KPEI."

"Karya Akhir ini membahas peranan Transaksi Pinjam Meminjam Efek di PT KPEI sebagai salah satu sarana penyelesaian transaksi bursa bagi Anggota Kliring, dalam rangka menghindari kegagalan serah saham dan berbagai strategi perdagangan. Dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa fasilitas Transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI membantu Anggota Kliring dalam penyelesaian kewajiban serah sahamnya.Fasilitas PME juga memberikan banyak manfaat bagi Anggota Kliring dalam memfasilitasi berbagai transaksi yang memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi PT KPEI. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan PT KPEI sebagai obyek pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga membahas hubungan transaksi PME terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia dan variabel makro lainnya yaitu Kurs, BI rate dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara IHSG terhadap transaksi PME, Kurs, dan Inflasi, kecuali dengan variabel BI rate yang memiliki hubungan negatif sginifikan dengan IHSG. Untuk itu penelitian ini menyarankan bahwa sosialisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek di KPEI harus terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsinya dan memberikan kontribusi bagi IHSG.

---

This final paper discusses the role of Securities Lending and Borrowing Transaction in PT KPEI as tools of settlement of exchange transactions for Clearing Member, in order to avoid the securities payment default and various trading strategies. From the discussion, it concludes that the Securities Lending and Borrowing transaction facility in KPEI assists the Clearing Member to settle its securities obligations.

SLB facilities also provide many benefits to the Clearing Member in facilitating various transactions to give effect to the increase in revenue for PT KPEI. This research is a case study research with PT KPEI as an object of data and information. This study also discusses the relationship of the SLB transaction toward the Indonesia Composite Index and other economic macro variables, namely exchange rate, BI Rate and Inflation. Results of research indicate that there was no significant effect on the transactions between the Indonesia Composite Index with the SLB Transaction, Exchange Rate, BI Rate and the Inflation. Therefore, this research suggests that the socialization of Securities Lending and Borrowing Facility in KPEI should be continued in order to maximize its function and contributing to the Indonesia Composite Index."

"ABSTRAKPertumbuhan industri pasar modal di Indonesia dapat dinilai dari meningkatnya nilai transaksi bursa efek harian. Peningkatan nilai transaksi bursa efek harian ini mengakibatkan semakin tinggi risiko pada transaksi bursa. Salah satu alat yang digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah Dana Jaminan, dimana KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan pengukuran atas Dana Jaminan yang dikelola KPEI. Di sisi lainnya, Anggota Kliring sebagai pelaku pasar melihat bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI sudah cukup besar sehingga pungutan atas Dana Jaminan sebaiknya sudah tidak dilakukan. Namun, pada kenyataannya Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI belum cukup untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis atas kecukupan Dana Jaminan dengan melakukan stress testing atas faktor pendorong risiko (transaksi harian bursa efek, return IHSG, efisiensi netting, agunan/jaminan dan pangsa pasar Anggota Kliring dengan menggunakan Montecarlo Simulation. Sehingga, melalui analisis tersebut Penulis dapat mengetahui besarnya Dana Jaminan yang dibutuhkan oleh KPEI. Hasil yang diperoleh Penulis melalui Montecarlo Simulation menunjukkan bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI masih belum mencukupi untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, hingga saat ini pungutan atas Dana Jaminan atas setiap transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring masih masih berlaku.

---

ABSTRACT

The Indonesian capital market industry growth can be observed through the increase of daily stock exchange transaction value. This impacts to the rise of risk exposure of stock exchange transaction. Guarantee funds is a tool to minimize this risk. KPEI, as an Clearing and Guarantee Institution for Exchange Transaction, is obligated to take measurements over the guarantee funds it manages. On the other hand, Clearing Members, as capital market participants, notice that the guarantee fund shares owned by KPEI is sufficiently large so the charges for guarantee funds should be eliminated, while in fact, the guarantee fund have is not sufficient to cover the risks. For this reason, the writer conducted an analysis with stress testing in Risk Factors (daily transaction value, JCI index returns, netting efficiency, collateral / guarantees, and market shares of Clearing Members) using the Montecarlo Simulation. Through this analysis, the writer obtained the amount of the guarantee fund required by KPEI. The result of the analysis is that the guarantee funds are still not sufficient to cover the market risks. For this reason, the guarantee fund charges for each clearing member transaction are still needed."