Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, investor diwajibkan membentuk badan hukum Indonesia.dalarn bentuk perseroan terbatas. Basal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas yaitu perjanjian para pihak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka. Namun pemerintah telah menentukan isi suatu akta pendirian sehingga timbul permasalahan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kedudukan akta pendirian perseroan terbatas terhadap para pihak yang membuatnya setelah memperoleh pengesahan tersebut.Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh basil bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan nasihat hukum dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta pendirian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab agar akta pendirian memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan setelah mendapat pengesahan, akta pendirian menjadi hukum tertinggi bagi perseroan terbatas dan mengikat perseroan terbatas tersebut dan pihak ketiga. Peraturan berlaku jika tidak diatur dalam akta pendirian. Tidak semua ketentuan dalam perjanjian para pihak yang dibuat sebelumnya yaitu Joint Venture Agreement atau perjanjian lainnya dituangkan dalam Akta Pendirian, karenanya JVA secara tegas dapat dinyatakan mengikat perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan akta pendirian tidak mengaturnya."

"Penelitian ini menganalisis dampak penanaman modal asing terhadap perdagangan intra industri IIT Indonesia dengan salah satu mitra dagang utama yaitu Jepang selama kurun waktu 1990-2017. Indeks IIT lalu didekomposisikan menjadi 3 tipe yaitu Horizontal IIT yaitu IIT kualitas setara, upper vertical IIT UVIIT yang mengindikasikan kualitas tinggi dan lower vertical IIT LVIIT yang mengindikasikan kualitas rendah. Hasil estimasi menunjukkan PMA Jepang memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan IIT bilateral kedua negara. Hasil analisis pada masing-masing tipe IIT menunjukkan bahwa PMA Jepang memiliki dampak positif signifikan terhadap LVIIT dan HIIT namun tidak terbukti memiliki dampak terhadap UVIIT.

---

This study analyzed the effect of foreign direct investment on Indonesia rsquo s intra industry trade with one of it rsquo s major trading partners Japan from 1990 2017. The IIT indexes are decomposed into 3 types of IIT which is horizontal IIT HIIT which indicates equal quality, upper vertical IIT UVIIT which indicates high quality, and lower vertical IIT LVIIT which indicates low quality. The estimation result show that Japanese direct investment have a significant role in enhancing bilateral IIT. The results of analysis on each type of IIT show that Japanese direct investment have positive significant impact on HIIT and LVIIT but there is no evidence on its impact to UVIIT."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively.

The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board.

The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors."

"Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Badan hukum tersebut dapat ditempuh melalui pendirian PT.PMA dengan rangkaian prosedur yang harus dilaksanakan. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur pertama yang harus dilaksanakan adalah pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berkaitan dengan hal ini, tugas notaris membantu pemerintah memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang melakukan pendirian tersebut, membuatkan Joint Venture Agreement yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bentuk kesepakatan para pihak dan membuatkan akta pendirian PT. PMA. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normatif dan empiris, terhadap prosedur yang diberlakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pendirian PT. PMA, tugas notaris dalam hal ini adalah pemberian penyuluhan hukum, pembuatan Joint Venture Agreement dan pembuatan akta pendirian PT. PMA. Namun perlu diketahui juga bahwa pembuatan Suatu Joint Venture Agreement tidak mérupakan suatu keharusan karena pendirian PT. PMA dapat diajukan permohonannya secara langsung oleh para pihak dengan disertai dokumen yang diwajibkan saja, oleh karena itu pembuatan suatu Joint Venture Agreement hanya merupakan suatu pilihan bagi para pihak. Sedangkan tugas notaris dalam hal ini adalah memberikan saran kepada para pihak untuk membuat Joint Venture Agreement agar memudahkan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan persetujuan terhadap pendirian tersebut."

"Tesis ini membahas hubnmgan antara investasi sektor properti dan non properti terhadap PDB. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PDB dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Metodologi yang diperguuakan dalam penelitian ini adalah metode Granger Causality, selain itu juga digunakan metode Vektor Koreksi Kesalahan (VECM). Bcrdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa investasi sektor properti mempengaruhi PDB dan investasi selctor non properti tidak mempengamhi PDB. Hasil regresi VECM menunjukkan adanya pengamh investasi sektor properti PMDN dan investasi sektor non propcni PMA terhadap PDB dalam jangka pendek, sedaugkan investasi sehor properti PMA dan PMDN, serta sektor non properti PMDN mempengaruhi PDB dalamjangka panjang.

---

The focus of this study is to know relation between property sector and non property sector investment to GDP. This study is also to find out factor that influence GDP in short run and long nm. The methodology method that is being used in this research are Granger Causality Test and Vector Error Correction Model (VECM). Based on the research result which has done before, this could be into conclusion that property sector investment influence GDP and non property sector investment not intluence GDP. VECM regression show property sector investment PMDN and non property sector investment PMA influence GDP in short run, whereas property sector investment PMA and PMDN, and also non property sector investment PMDN influence GDP in long nm."

"Pada dasarnya fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai pengaruh biaya variabel dan biaya overhead terhadap laba dua proyek terpilih, yaitu proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kehutanaan dan proyek Biodiversity Kehutanan. Kedua proyek tersebut adalah milik pemerintah atau Departemen Kehutanan, dimana sering menghadapi masalah yang pemecahannya membutuhkan bantuan pemikiran dari orang-orang expert dan profesional dalam bidang tertentu yang dimiliki oleh perusahaan jasa konsultan. Perusahaan Jasa Konsultan dapat memberikan saran dan nasehat, memberikan jasa profesional yang memerlukan tenaga ahli, mengawasi perkembangan, dan mengajarkan serta memberikan training. Disamping itu, konsultan mempunyai peranan penting pada pelaksanaan transfer of technology yang pada dasawarsa 90-an telah dan akan terus berkembang, baik dalam bidang peralatan, sumber daya manusia, maupun tata cara administrasi yang lebih maju. Dalam mengahadapi kemajuan jaman pada era deregulasi dan globalisasi, perusahaan Jasa Konsultan Indonesia harus meningkatkan kredibilitasnya dalam menghadapi kendala-kendala eksternal, yang menuntut Konsultan Indonesia agar dapat bersaing secara efektif dan membuat manajer untuk berfikir secara ekonomis dan rasional. Disamping itu peran pemerintah dalam mengatur pengadaan jasa konsultan untuk pekerjaan standar yang tertuang pada Keppres 16/1994 akan mempengaruhi perkembangan laba perusahaan jasa konsultan. Untuk itu digunakan metode literatur untuk membahas secara teoritis perbandingan berbagai teori mengenai karakteristik perusahaan jasa dan organisasi profesi, disamping penelaahan aspek-aspek yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan produk manufaktur. Kemudian metode Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh variabel penerimaan proyek dengan variasi musimnya terhadap laba kedua proyek terpilih. Hal ini dilengkapi dengan analisa pengaruh biaya variabel dan biaya overhead terhadap laba proyek. Sebagai implikasinya, perusahaan jasa konsultan sering mengalami kelangkaan dana sehingga mengakibatkan pembayaran-pembayaran tertentu menjadi tertunda."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perubahan status anak perusahaan PMDN tertutup akibat perubahan kepemilikan saham. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan karena pengambilalihan saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal. Namun, ketentuan tersebut akhirnya dicabut yang berdampak kepada ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap ketentuan bidang usaha yang terutup bagi modal asing. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan pengambilalihan saham terhadap perusahaan PMDN tertutup dan perubahan status perusahaan yang disebabkannya. Penulisan ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Akhir penulisan ini menyimpulkan bahwa ketentuan perubahan status terhadap anak perusahaan PMDN harus ditetapkan kembali.

---

This thesis is written based on the provision regarding the amendment of status of subsidiaries domestic investment company due to the amendment of shares composition. One of The amendments is caused by the acquisition of shares as stipulated under The Regulation of Head of Investment Coordinating Board No.5/2013 regarding Guidance and Procedure of License and Non License of Investment. However, at the end, the stipulation was revoked which impacted to the legal uncertainty and violated the provisions of the business field which prohibited to foreign capital.

The study is conducted by explaining the shares acquisition toward the private domestic investment company and the alteration of the company status caused by it. This thesis uses normative research typology with bibliographical and interview research method. At the end of thesis is concludes that the regulation of alteration of status of subsidiaries the private domestic investment company must be re stipulated."

"Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Meneliti keberhasilan dan kegagalan implementasi pelaksanaan kebijakan kemitraan usaha, 2) mengindentifikasi persepsi pimpinan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pelaksanaan kemitraan usaha, 3) mengidentifikasi faktor penyebab hambatan-hambatan dan faktor pendorong dalam melakukan kemitraan usaha, 4) mengidentifikasi peran pemerintah dalam pengembangan UKM melalui program kemitraan usaha.Penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari daftar perusahaan PMA yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari BKPM yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan bidang usahanya. Dari populasi perusahaan PMA yang melakukan kemitraan usaha dengan UKM di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Batam, sebanyak 10 perusahaan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan 5 perusahaan skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai mitra lokal sebagai objek penelitian.Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi perusahaan dengan status PMA dan UKM, masing-masing dengan berbagai aspek pembinaan yang telah diberikan maupun yang diterima diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bagi usaha PMA maupun UKM masing-masing pada umumnya menyatakan kemitraan usaha bermanfaat di dalam meningkatkan efisiensi. Disamping itu peran pemerintah masih sangat diperlukan khususnya dalam kebijakan-kebijakan untuk mendorong perkembangan UKM melalui kemitraan usaha, pembinaan intensif, rangsangan kreatif dan inovatif, pemberian insentif, penyediaan fasilitas, sumber dana, pengolahan sumber daya alam, sarana komunikasi dan informasi bisnis."

"The aim of this paper is to describe the spread of Foreign Direct Investment (FDI) and domestic investment according to its location, sector; and labour absorption. Analysis is based on secondary data published by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). There are three main findings in this study: First, this study found that in the period 2002-2008, the largest past of FDI and domestic investment concentrated Java and Sumatra Island. Meanwhile, the provinces in the east of Indonesia received a small part of either FDI or domestic investment. This uneven investment concentration occurred because in the eye of investors, Java and Sumatra is more attractive than other Island in Indonesia in term of better infrastructure, wider potential market and higher quality of human resources. Second, the majority of foreign and domestic investor selected secondary sector (manufacturing) for their investment. Interestingly, there was a trend that those investments shifted from secondary sector to tertiary sector. Third, labour absorption both FDI and domestic investment, particularly invested in the secondary sector tend to increase. However, there is a tendency that investment in secondary and tertiary sectors moved to less labour intensive industries."

"Foreign Direct Investment (FDI) is urgent to national economy of Indonesia as a generating factor of economic growth. In practice,however , there are many obstacles that become entry barrier for FDI tominvest in Indonesia..... "