Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tinjauan hukum kepailitan badan usaha milik negara berdasar UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = State owned enterprise bankruptcy and suspension of payment law no.37 year 2004 a juridicial perspective

Tinjauan HPI atas perkara-perkara kepailitan (analisa berdasarkan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang)

Tugas dan wewenang hakim pemeriksa/pemutus perkara, hakim pengawas, kurator, pengurus: Perkara Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Nomor 37 Tahun 2004)

Analisis mengenai rehabilitasi terhadap notaris yang dipailitkan ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Analysis on rehabilitation of a bankrupted notary seen from law no 2 of 2014 on the amendment of act no 30 of 2004 concerning about notary law and law no 37 of 2004 concerning about bankruptcy and suspension of payment / Theresia Prisillia