Itsbat nikah pada perkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama ditinjau dari uu perkawinan dan hukum islam analisis penetapan no 8/PDT.G2013/PA.SGR = Proposing itsbat nikah to legalize marriage in poligamy after divorcing first marriage case study the decree of singaraja religious court number 8/PDT.G2013/PA.SGR)/ Amanda Debrina

Putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak yang dilahirkan sebelum perkawinan sah terjadi (studi kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.JK) = The judges verdict on awarding of custodian right of the child who was born before legally marriage a ( case study : on the religious high court of jakarta decision No 36/Pdt.G/2011/PTA.JK)

Akibat hukum perceraian Li?an terhadap suami dengan istri dan kedudukan anak akibat perceraian Li'an menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 : analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt. G/2010/PA. Slw = Due Li'an divorce law against husband with wife and child notch due Li'an divorce according to Islamic law and Marriage Law No. 1 of 1974 : decision analysis of the Religious Slawi Number: xxxx /Pdt. G/2010/PA. Slw

Hak-Hak Istri Qobla Al Dukhul setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.) = The Rights Of The Qobla Al Dukhul Wife After Divorce Based On Act Number 1 of 1974 about marriage and compilation of Islamic Law (Analyzes of Subang Religious Court Decision No. 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and Central Jakarta Religious Court Decision No. 164/Pdt.G/2010/PA.JP.)

Tanggung Jawab Orang Tua atas Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 623/PDT.G/2018/PN.JKT.PST) = Parental Responsibility for Child Support After the Dissolution of the Marriage Due to Divorce (Study of District Court Decision Number 623/PDT.G/2018/PN.JKT.PST)