Aspek hukum keuangan negara dalam pembentukan holding company Badan Usaha Milik Negara = State finance legal aspect on the establishment of state-owned holding company

Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Badan Hukum Publik Pada Perkara Korupsi = The Criminal Liability of State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) as Public Legal Entities in Corruption Cases

Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu strategi perbaikan kinerja keuangan dan tata kelola BUMN (perbandingan penerapan pada BUMN sektor semen, pupuk, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta minyak dan gas bumi) = The Establishment of state-owned enterprise holding as one of the SOEs financial performance and governance improvement strategy (comparison on the application to SOEs in the sectors of cement, fertilizer, plantation, forestry, mining and oil and gas)

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Lainnya Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Implementation of Central Government Investment by State-Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, and Other Legal Entities Based on Public Finance Legal Theory

Perlindungan hukum badan usaha milik negara (BUMN) dalam melakukan transaksi lindung nilai (hedging) terhadap risiko kerugian keuangan negara = Legal protection of state owned enterprises soes in hedging transaction againts the risk of financial loss to the state