Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei

Perbandingan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat rehabilitasi berdasarkan financial rehabiltation insolvency act (FRIA) di Philippines = Legal comparison of suspension of payment based on law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment and suspension of payment due to rehabilitation based on financial rehabilitation insolvency act (FRIA) in the Philippines

Akibat hukum ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan kebendaan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan = Legal implication of the Article 59 Law Number 37 of 2004 concerning bankcruptcy and suspension of obligation for payment of debt regarding the time frame of executing a collateral againts the creditor of holder of encumbrance right

Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan/PKPU dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis = The legal certainty of mortgage execution based on law no 4 of 1996 regarding mortgage rights and law no 37 of 2004 regarding bankruptcy law and suspension of payment in creating legal protection for secure creditor

Upaya kreditor separatis melakukan eksekusi sendiri atas jaminan hak kebendaan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 59 ayat 1 undang undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = The efforts of separatist creditors to execute security rights within the period determined by article 59 paragraph 1 law no 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts