Pencatatan dan pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh pegawai catatan sipil sepanjang perkawinan (analisis kasus atas Penetapan Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.P/2004/Jakarta Selatan)

Kedudukan harta kekayaan suami istri dalam hal terjadi keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan (analisis kasus penetapan nomor 52IPdt.P/20111PN.Ska) = The position of spouses’s assets in the event of tardiness in the registration of prenuptial agreement (case analysis court order number 52/PDT.P/2010/PN. Ska) / Margareth Mutiara Tri Jojor

Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr) = The role of notary in regards to the authorization of marriage agreements post constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the importance of marriage agreements registrations related to third parties (Case study of Bogor’s Court Decision No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr).

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)