Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengendalian persediaan yang merupakan salah satu modal kerja harus dikelola secara benar dan tepat, Dalam United Tractors, hal yang paling penting dalam menjalani bisnis alat berat setelah after sales support atau product support yakni dengan melayani perbaikan terhadap alat berat, salah satunya dengan mengadakan penyediaan spare parts dan pengendaliannya dalam bertransaksi bisnis. Oleh karena itu, pengendalian persediaan dan faktor distribusi terhadap spare parts merupakan sebuah kombinasi yang sangat penting untuk keberlangsungan operasional pada bisnis spare parts di United Tractors. Injector parts adalah salah satu spare parts yang merupakan komponen utama dalam sistem bahan bakar diesel. Dalam hal ini,  penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebijakan pengelolaan persediaan injector parts yang sesuai dengan kebutuhan perusahan yaitu tingkat days of inventory yang lebih efisien dan optimal dalam mencapai tingkat ketersediaan. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan metode forecasting Holt-Winters yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya pengoptimalan metode peramalan sebesar 28% pada PC300 dan 25% pada PC200 dibandingkan dengan metode yang lama.

---

Inventory control, which is one of the working capital, must be managed properly and correctly. At United Tractors, the most important thing in running a heavy equipment business after after sales support or product support is servicing heavy equipment, one of which is by providing spare parts. and control in business transactions. Therefore, the factor of inventory control and distribution of spare parts is a very important combination for the continuity of the spare parts business operations at United Tractors. Injector spare parts are one of the main components in the diesel fuel system. In this case, this study aims to determine the inventory management policy for injector spare parts in accordance with the company's needs, namely inventory days that are more efficient and optimal in achieving levels of availability. In this study, the authors suggest the Holt-Winters forecasting method which can be proven by increasing the optimization of the forecasting method by 28% for PC300 and 25% for PC200 compared to the old method."

"Full Maintenance Contract (FMC) merupakan salah satu lini bisnis dari departemen service PT United Tractors dalam melakukan kontrak perawatan dengan pelanggan. Reliability mesin dengan indikator physical availability (PA) dan mean time between failure (MTBF) adalah KPI yang disepakati dengan pelanggan dengan target minimum tertulis dalam perjanjian. FMC Scania SIS Adaro mengalami permasalahan MTBF tidak mencapai target selama empat bulan berturut-turut, yaitu selama bulan November 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Unscheduled breakdown adalah hal yang paling berpengaruh terhadap MTBF. Project ini bertujuan untuk meningkatkan MTBF dengan menurunkan frequensi unscheduled breakdown. Proyek ini dikerjakan mengikuti kerangka kerja PDCA dan beberapa kombinasi tools analisa, yaitu diantaranya pareto diagram, 5-why analysis, FMEA, dan 5W2H. Hasil perbaikan dalam proyek ini mampu meningkatkan MTBF dari 106,8 jam menjadi 142,9 jam (target minimal MTBF 120 jam).

---

Full Maintenance Contract (FMC) is one of the business lines of the PT United Tractors service department in carrying out maintenance contracts with customers. Machine reliability with physical availability (PA) and mean time between failure (MTBF) indicators is a KPI agreed with the customer with the minimum target written in the agreement. FMC Scania SIS Adaro experienced MTBF problems not reaching the target for four consecutive months, from November 2022 to February 2023. Unscheduled breakdown was the thing that most affected MTBF. This project aims to increase MTBF by reducing the unscheduled breakdown frequency. This project was carried out following the PDCA framework and several combinations of analysis tools, including pareto diagrams, 5-why analysis, FMEA, and 5W2H. The results of the improvements in this project were able to increase the MTBF from 106.8 hours to 142.9 hours (minimum target of 120 hours MTBF)."

"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

---

This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.

Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.

---

ABSTRACT

Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."

"Era globalisasi ekonomi telah mendorong berbagai perusahaan besar yang berskala internasional melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar negara karena dengan adanya investasi baik langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan dapat memperkenalkan produk dan kegiataan usaha baru. Selain itu, transaksi internasional tersebut akan memberikan kontribusi penerimaan negara masingmasing melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya dan hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT), serta efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di negara tempat kegiatan usaha dilaksanakan (negara sumber). Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Sesuai dengan konsep BUT , penghasilan usaha dari suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara lain apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapanga n melalui wawancara dengan key informan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi BUT di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak maksimal karena tidak ada koordinasi yang efektif antar Kator Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT, kesulitan untuk memperoleh data dan keterlambatan pengiriman data,serta kurangnya pemahaman tentang pengertian dan kriteria BUT.

Agar pelaksanaaan program ekstensifikasi BUT dapat berjalan efektif, maka perlu dibentuk teamwork ekstensifikasi BUT yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan ekstensifikasi BUT, peningkatan pemahaman mengenai pengertian BUT, dan perluasan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap dengan melibatkan unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

---

The economic globalization era has encouraged various big international companies to conduct their business activities in various countries. The international trade can give reciprocal economic benefits between countries because both direct and indirect investments will be able to improve economic growth, employment opportunities and to introduce new products and business activities. In addition, the international transaction will give contribution to each country through the imposition of tax on the income generated through international commercial activities.

The fundamental problems which are examined in this research are the efforts and the obstacles in the implementation of extensification of tax payers from the Permanent Establishments (PE), and the effectiveness of the coordination in implementing the extensification in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1. The objective of this Research is to discover the problems encountered and how effective is the coordination in implementing the extensification of taxpayers from the permanent business establishments.

The Permanent Establishments are the business form used by the expatriatetaxpayers to represent their activities or interests in the country where the business activities take place (the source country). The concept of permanent business establishments is introduced to determine the tax entitlement of the source country on the operating profit gained by a company originating from the partner country that signs the agreement. Pursuant to the concept of Permanent Establishments, the operating income of a company having domicile in another country can only be taxed by another country if the company concerned conducts its business or activities through a Permanent Establishment.

The method of research used in this thesis is qualitative research method by using the descriptive analysis, with data collecting technique in the form of library study and field study through interviews with key informants.Based on the result of the study, a conclusion is made stating that the implementation of the extensification of Permanent Establishments in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 is not maximal because there is no effective coordination between the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office in implementing the extensification of Permanent Establishments, the difficulty in obtaining data and the delay in data delivery, and the lack of understanding of the definition and the criteria of the Permanent Establishments.

In order that the implementation of the extensification of Permanent Establishments program can be effective, it is necessary to establish a team of extensification of Permanent Establishments which involves the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office, and the provision which regulates the implementation of the extensification of Permanent Establishments, improving the understanding of Permanent Establishments, and the extension of the cooperation in implementing the extensification activities of Permanent Establishments by involving the organizations outside the Directorate General of Taxation."

"Semakin ketatnya persaingan pasar dalam industri perbankan telah menggiring pada majunya inovasi-inovasi perbankan yang memunculkan varian produkproduk perbankan yang semakin kompleks. Faktor internal perbankan dan pasar telah meningkatkan kebutuhan nasabah akan ragam produk dan jasa perbankan termasuk juga ketergantungan nasabah pada informasi, pendapat atau rekomendasi yang sediakan bank. Namun, ada kalanya bank dalam penawaran produknya lalai memberikan informasi yang komprehensif, lengkap dan memadai sehubungan dengan karekteristik produk atau dapat juga lalai memastikan dan mengawasi ketepatan dan kesesuaian dengan profile nasabahnya dengan produk yang dijual termasuk profil resiko, keadaan keuangan, kondisi dan kebutuhan. Akibatnya produk bank yang dijual tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang lazim dinamakan mis-selling. Mis-selling tentunya merugikan nasabah dan juga dilain pihak berdampak tidak baik bagi Bank.Penelitian ini melihat bagaimanakah pengaturan mengenai mis-selling perbankan di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha perbankan dalam kasus tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pengaturan mis-selling di Indonesia belum diatur khusus apabila dibandingkan Singapura, Hong Kong, dan United Kingdom. Pengaturan mis-selling dapat ditemukan secara implisit dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonsia, dan UU Perlindungan Konsumen. Bank sebagai badan hukum bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam mis-selling yang dilakukan oleh stafnya, baik dengan kesengajaan ataupun kelalain. Oleh karenanya, perlu dilakukan review dan pengaturan mengenai proses penjualan produk dalam industri keuangan, khususnya perbankan demi kepastian hukum dan penegakan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

---

Strict competition has led to inovations in banking industry resulting in various inovative yet complex products. This internal banking factor and market complexity, have raised up customers dependency and needs towards complete information, opinión or recommendation provided by Banks. However, there are circumstances where Bank may have missed to ensure whether its recommendation of products is appropriately adressed in accordance with the customer's needs, situation and profile or whether the features and risks of its products are sufficiently and correctly disclosed to the customer at the point of sale. The failure to ensure such process is defined as mis-selling which, of course,not favoring the customer.This thesis is therefore prepared to understand, review and analyse the regulatory framework pertaining to mis-selling in Indonesia banking industry and the concept of legal liabilities applicable thereupon. By using normative-judicial approach, it is concluded that currently there is no specific laws or regulations in Indonesia which stipulates mis-selling specifically such as those regulatory frameworks applicable in other countries used as comparison herein namely Singapore, Hong-Kong and United Kingdom. Stipulation which implicitly or partly cover mis-selling is provided in Banking Act, Consumer Protection Act and Bank Indonesia Regulations. Nevertheless, it is concluded through the review and analysis elaborated in the subsequent chapters of this thesis that Bank as a legal entity shall be held liable on the basis of Tort (Article 1365 Indonesia Civil Code) in the event of mis-selling perpetrated by its staff, either under intentional basis or omission/negligence. Improvements in legal and regulatory framework governing the proper selling process in financial sector or specifically banking sector is therefore recommended to ensure legal enforcement and certainty of law for all stakeholders."

"Di Provinsi Riau, bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang sering terjadi, berdasarkan data BPS lebih dari 65% bencana di Riau adalah kebakaran hutan. Dampak dari bencana kebakaran hutan adalah asap yang menyebar dengan cepat ke daerah berpenduduk. Asap ini berdampak buruk pada kesehatan. Pemerintah Provinsi Riau menetapkan untuk membuat posko kesehatan sampai tingkat kelurahan agar dapat menolong penduduk. Posko kesehatan dapat dibuat secara fleksibel sehingga dapat dibangun pada bangunan yang layak. Posko kesehatan akan menerima pasokan peralatan medis dari BPBD terdekat dan penduduk dapat berobat ke posko kesehatan terdekat secara gratis. Diperlukannya penentuan lokasi posko kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk dengan merata, berjarak dekat, dan penggunaan anggaran yang efisien. Maka dilakukan optimasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada optimasi tahap 1 tujuannya adalah menentukan lokasi posko kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk dengan biaya minimum. Kemudian, dibuat juga skenario kelonggaran anggaran dari hasil optimasi tahap 1. Skenario sebesar +5%, 10%, 15%, dan 20% dilakukan agar dapat menambah posko kesehatan yang dekat dengan titik api karena semakin dekat maka kualitas udara semakin buruk. Kemudian dilakukan optimasi tahap 2 yaitu untuk meminimalkan jarak dari penduduk ke posko kesehatan dengan memperhatikan titik api dan populasi. Hasil dari optimasi tahap 1 dan tahap 2 adalah lokasi posko kesehatan yang terpilih. Model optimasi dibuat menggunakan python dan Gurobi. Namun, masih terdapat berbagai kekurangan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya.

---

In Riau Province, wildfire is a frequent disaster, based on BPS data, more than 65% of disasters in Riau are wildfire. The impact of the wildfire disaster is the smoke that spreads quickly to populated areas. This smoke is bad for health. The Riau Provincial Government decided to establish a relief shelter up to the sub-district level in order to help the wildfire victims. Relief shelter can be made flexibly so that they can be built in appropriate buildings. The relief shelter will receive supplies of medical equipment from the nearest BPBD and residents can seek treatment at the nearest relief shelter for free. It is necessary to determine the location of relief shelter that can reach all population evenly, closely spaced, and use the money efficiently. So, optimization is done to solve the problem. In optimization phase 1, the goal is to determine the location of relief shelter that can reach all population with minimum costs. Then, a budget slack scenario is also made from the optimization results of stage 1. Scenarios of +5%, 10%, 15%, and 20% are carried out in order to increase relief shelter close to wildfire hotspots because the closer they are, the worse the air quality. Then the second stage of optimization is carried out, namely to minimize the distance from population to the relief shelter by paying attention to wildfire hotspots and population. The result of optimization stage 1 and stage 2 is the location of the selected relief shelter. The optimization model was created using python and Gurobi. However, there are still various weaknesses that can be corrected in further research."

"Dengan terus bertumbuhnya produksi dan konsumsi plastik, isu pengelolaan sampah plastik menjadi krusial karena tingginya dampak pencemaran yang dapat dihasilkan oleh pengelolaan yang salah. Daur ulang merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola sampah plastik. Pemerintah telah menetapkan penggandaan kapasitas daur ulang sebagai salah satu strategi dalam mengurangi kebocoran aliran plastik ke laut. Maka dari itu, penelitian ini hendak membangun model perencanaan agregat yang mendukung keberlanjutan dan optimasi perencanaan produksi, persediaan, serta backorder dengan tujuan meminimalkan biaya produksi keseluruhan salah satu perusahaan yang tercakup dalam rantai pasok industri daur ulang plastik, yaitu manufaktur PET flakes. Model optimasi menggunakan metode mixed-integer linear programming (MILP) dengan perangkat Opensolver untuk Microsoft Excel dan Gurobi optimizer. Model hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan model dengan strategi murni perecanaan agregat : strategi Chase dan strategi Level. Urutan model dengan biaya produksi terendah adalah model perencanaan agregat penelitian, model Chase Strategy, kemudian model Level Strategy, dengan jumlah sebesar Rp1.234.922.424.965,32, Rp1.289.603.961.089,41, dan Rp1.669.974.114.375,48.

---

As plastic production and consumption keeps growing rapidly, plastic waste management is an important issue due to the damage that plastic waste mismanagement can give. Recycling is one of the best solutions. The government has established doubling the recycling capacity as one of the strategy to reduce the leakage of plastic into the ocean. Therefore, this study aims to build an aggregate planning model that supports the sustainability and optimization of production, inventory, and backorder planning with the objective of minimizing the overall production cost of a company in the plastic recycling industry, namely, a PET flakes manufacturer. The optimization model uses mixed-integer linear programming (MILP) method, with OpenSolver with Microsoft Excel and Gurobi optimizer. The model is then compared with the model with pure aggregate planning strategies : Chase Strategy and Level Strategy. The order of the models with the lowest cost result to the highes is the research model, Chase Strategy, then the Level Strategy, with the amount of Rp1.234.922.424.965,32, Rp1.289.603.961.089,41, and Rp1.669.974.114.375,48.

"

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yangditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar,membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi haltersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia denganmemberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yangtertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter ofIntent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidanghukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia,tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman ataubahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasildesakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatanIndonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukuminternasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari sinegara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkaliperjanjian internasional atau pemberian pinjamandimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjamanuntuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanpemberi ipinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yangdibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UUkepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidakmelewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnisIndonesia."