ABSTRAKKrisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yangditandai dengan anjloknya nilai Rupiah terhadap dollar,membuat Indonesia mengundang masuk IMF untuk mengatasi haltersebut. Akhirnya IMF pun masuk ke Indonesia denganmemberikan "resep" kepada pemerintah Indonesia yangtertuang di dalam Letter of Intent (LoI).Di dalam letter ofIntent tersebut banyak sekali hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia meliputi segala sector termasuk bidanghukum yang jika tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia,tidak segan-segan IMF menunda pencairan pinjaman ataubahkan membatalkan.Pembentukan sejumlah peraturan di bidang ekonomi -hasildesakan IMF- merupakan gangguan terhadap kedaulatanIndonesia, namun hal ini tidak dapat disalahkan oleh hukuminternasional karena hal ini terjadi atas kerelaan dari sinegara penerima pinjaman. Dan bukan rahasia lagi seringkaliperjanjian internasional atau pemberian pinjamandimanfaatkan untuk mengintervensi negara penerima pinjamanuntuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanpemberi ipinjaman.Di bidang hukum ekonomi ada beberapa undang-undang yangdibentuk hasil tekanan dari IMF dan salah satunya adalah UUkepailitan. Karena dibuat terburu-terburu dan tidakmelewati analisa yang mendalam, akhirnya Perpu Nomor 1tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 tahun1998 malah mengakibatkan kekacauan di dalam dunia bisnisIndonesia.