Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Kelengkapan Pengisian Informed consent Pada Rekam Medis Pasien Tindakan Bedah di RS X Tahun 2016 Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9 dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.

---

Analysis of the Completeness of Filling Informed consent Forms in Surgery Patients Medical Record at Hospital X 2016 This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data.

Results of this study shows that an average of 56.9 of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek pemeriksaan pajakKualitas adalah bahan baku yang dibutuhkan DJP untuk pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif. DJP telah membentuk Komite Perencanaan Audit yang memiliki: kewenangan untuk menetapkan objek pemeriksaan mutu. Objek inspeksi wajib memenuhi 4 (empat) variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, potensi tax/tax gap, dan tingkat kolektibilitas. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas variabel pemilihan objek pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak merupakan proses penting yang harus dilakukan agar DJP dapat memperoleh objek tersebut pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan upaya pemeriksaan pajak.Tax audit is one form of law enforcement carried out by the Directorate General of Taxes General of Taxes (DGT) to improve taxpayer compliance. Tax inspection object Quality is the raw material needed by DGT for tax audit can run effectively. DGT has established an Audit Planning Committee which has: authority to determine the object of quality inspection. Mandatory inspection object fulfills 4 (four) variables, namely an indication of taxpayer non-compliance, mode ofTaxpayer non-compliance, potential tax/tax gap, and collectibility level. This research using a qualitative approach that aims to analyze the quality of the variables selection of tax audit object. The results of this study indicate that the selection of tax object is an important process that must be carried out so that the DGT can obtain the objectquality audits in order to improve tax audit efforts."

"Resume medis merupakan ringkasan dari seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien yang wajib diisi lengkap oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam 1x24 jam setelah pasien pulang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran input dan transformasi melalui wawancara mendalam serta telaah dokumen, yang kemudian diperkuat dengan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan gambaran output, melalui observasi dan telaah formulir. Terdapat 61 sampel formulir resume medis dengan menggunakan perhitungan total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase resume medis yang termasuk ke dalam kategori terpenuhi lengkap hanya 16,4%, sedangkan dari segi ketepatan waktu ditemukan hanya 45,9% pengisian resume medis yang termasuk ke dalam kategori tepat waktu. Rata-rata waktu pengisian resume medis yaitu 32,3 jam. Kelompok item identitas pasien dan data perawatan memiliki distribusi keterisian terendah, sedangkan distribusi keterisian tertinggi terdapat pada kelompok item data medis dan data autentikasi. Masih terdapat perbedaan pengetahuan dalam pengisian resume medis, kurangnya motivasi dokter, evaluasi format formulir yang belum rutin dilaksanakan, adanya inkonsistensi kebijakan rumah sakit, belum ada sistem reward dan punishment untuk dokter, belum ada diklat khusus resume medis, terdapat perbedaan persepsi mengenai alur pengisian resume medis, serta konflik dalam komunikasi interpersonal.

---

.Discharge summary is a resume of all patient care and treatment periods that must be filled in completely by the doctor in charge within 1x24 hours after the patient was declared discharged. This study discuss about the completeness and the timeliness of filling in discharge summary by using the system approach. This research is a qualitative study to obtain input and transformation through in-depth interviews and review of hospital documents, then reinforced with quantitative research to get an overview of the output, through observation and study of discharge summary forms. Obtained 61 discharge summary forms used as research samples by using the calculation of total sampling. The results showed that the percentage of discharge summary included in the category fulfilled was only 16.4%, while in terms of timeliness it was found that only 45.9% of filling discharge summary were included in the appropriate time accuracy category. The average time needed for a doctor to get a discharge summary is 32.3 hours. The patient identity and the nursing data items group had the lowest filling distribution, while the highest filling distribution was in the medical data and data authentication group. There are still differences in knowledge in filling out discharge summary, lack of motivation of the doctors, form formats evaluation that have not been carried out routinely, there is no reward system, punishment system and special training for discharge summary, differences in perceptions regarding the flow of the discharge summary filling process, and the discovery of conflicts related to communication."

"Komunikasi efektif melalui telepon adalah komunikasi yang dilaksanakan melalui telepon dengan tepat, akurat, lengkap, jelas, dan dimengerti kepada penerima pesan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan risiko terhadap keselamatan pasien. Kegagalan komunikasi merupakan penyebab utama >60% kejadian sentinel. Verbal order (VO) adalah instruksi yang diberikan secara lisan atau telepon oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) kepada petugas kesehatan. Verbal order merupakan jenis komunikasi yang rentan terjadinya kesalahan. Salah satu cara mencegah terjadinya kesalahan, yaitu menggunakan metode TBaK. Kepatuhan pengisian tanda tangan konfirmasi verbal order belum pernah mencapai target 100%. Tujuan: Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian target VO di Instalasi Rawat Inap RSIA SamMarie Basra. Metode penelitian: Wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil: Faktor yang memengaruhi capaian target VO, yaitu DPJP tidak visit dalam 1x24 jam dan lupa menandatangani VO diikuti dengan perawat lupa mengingatkan DPJP untuk verifikasi VO. Kesimpulan: RSIA SamMarie Basra harus enetapkan kebijakan tentang ketepatan jam visit dokter spesialis, SPO tentang pendelegasian VO oleh dokter, dan kebijakan khusus sistem reward dan punishment bagi perawat dan DPJP.

---

Effective communication by telephone is communication that is carried out by telephone appropriately, accurately, completely, clearly, and understood to the recipient of the message. Poor communication can cause risks to patient safety. Communication failure is the main cause >60% of sentinel events. Verbal order is instructions given verbally or telephone by the doctor in charge of the patient (DPJP) to health workers. Verbal order is a type of communication that is prone to errors. One way to prevent mistakes is to use the TBaK. Compliance with verbal signature confirmation of verbal order has never reached the 100% target. Objective: To analyze the factors that affect the achievement of verbal order targets in Inpatient Installation at RSIA SamMarie Basra Hospital. Methods: In-depth interviews and document review. Results: The factors that affect the achievement of VO targets, namely the DPJP didn’t visit within 1x24 hours and forgot to sign the VO followed by the nurse forgetting to remind DPJP to verify VO. Conclusion: RSIA SamMarie Basra must establish a policy on the accuracy of visiting specialist doctors, SPO on delegation of VO by doctors, and a special policy on reward and punishment systems for nurses and DPJP"

"Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu faktor kesehatan penting dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 57,6% populasi di Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 10,2% yang menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes RI 2018). Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan, promosi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah klinik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat cukup pesat di seluruh Indonesia. Namun hal ini sangatlah kontras dengan dokter gigi di Jakarta, dimana dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Online didapatkan hanya 1 praktik dokter gigi saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi kurang antusiasnya respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 115 responden dokter gigi di wilayah DKI Jakarta. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap (p value 0,002) berhubungan erat dengan respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi program kerjasama dengan dokter gigi, reevaluasi pembiayaan kapitasi dokter gigi dan melibatkan dokter gigi yang aktif berpraktik dalam penyusunan program kerjasama di masa yang akan datang.

---

Dental and oral health is an important health factor and is closely related to any person's quality of life. The Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 revealed that 57,6% of Indonesian population suffered from dental and oral health related problems, and only 10,2% received dental and oral health services (Kemenkes RI 2018). Dentists at the first level health facilities (FKTP) play important role in the prevention, promotion and service delivery of dental and oral health. Since the beginning of the National Health Insurance program (JKN), the number of dental clinics that cooperate with BPJS increased steadily all over Indonesia. However, this is in contrast with dentists in Jakarta as from the data shared in BPJS Online, only one dental practice is in cooperation with BPJS. This research aims to analyse factors that lead to the lack of enthusiasm of dentists in the capital city of Jakarta to cooperate with BPJS. This research is a quantitative research based on 115 responses from dentists practicing in DKI Jakarta. Data was analysed with univariat, bivariat and multivariat. This research revealed that attitude factor (p value 0,002) is closely related to the response of dentists practicing in DKI Jakarta to cooperate with BPJS. It is advisable that BPJS should increase their socialization effort to improve the cooperation level with dentists, should re-evaluate dental services financing and should involve active dentists in developing future cooperative plan."