Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan mengenai perkawinan yang tidak di catat di Kantor Urusan Agama perlu untuk ditelaah, sebab pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari tertib di bidang perkawinan. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan akan memiliki akibat hukum dalam arti mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum positif. Pencatatan terhadap perkawinan adalah jaminan terhadap status hukum dari perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat yang lazim disebut Perkawinan Di Bawah Tangan otomatis tidak mempunyai akibat hukum sehingga posisinya lemah dihadapan hukum positif. Skripsi ini membahas Perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang meliputi penyebab yang melatarbelakangi perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tipe penelitian berupa case study (studi kasus) perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Pada akhir pembahasan skripsi ini menyimpulkan faktor yang menjadi penyebab tidak dicatatnya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan aturan pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan, sebagai jawaban terhadap Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Tangan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)."

"Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu a.l. tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam Bab VII pasal 35, pasal 36, dan pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuanketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Dalam menyusun skripsi ini dikumpulkan bahan pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, a.l. ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/PAJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami isteri, bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya a. l. pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku."

"Skripsi ini membahas tentang wali hakim bagi calon mempelai yang berpindah agama (masuk Islam). Bagi pasangan berbeda agama sulit melaksanakan perkawinan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berpindah agama. Pasangan non muslim biasanya berpindah masuk agama Islam. Akibatnya ia tunduk pada rukun nikah. Wali nikah adalah salah satu rukun terpenting dan harus dipenuhi. Permasalahan terjadi ketika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nikah karena wali tidak memenuhi syarat atau enggan menikahkan (adhol). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan 1)bagi Calon pengantin yang tidak memiliki wali nikah akibat berpindah agama dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama, dan 2) meminta penetapan Pengadilan Agama untuk menunjuk wali hakim untuk menikahkan mereka.

---

This thesis discuss about judge guardian (wali hakim) for bridegroom who convert their religion (into Islam). For some interfaith couple find it difficult to get married. One of the ways that they usually did is religion convert. One of Non muslim couple generally convert their religion into Islam. In the aftermath, he/she must bent down to marriage pillar(rukun nikah). Marriage of guardian (wali nikah) is important of requisition to fulfield to be performe is valid. The problem comes up when bride doesn’t has wali because wali not qualified to performed the marriage contract or wali reject the consent of marriage (adhol). Method which used in this research is descriptive analysis research method and juridical normative. Data source used is secondary data and be analyzed qualitatively. The result of the research showed 1) For the bridegroom who has no wali because their convert religion into Islam allowed to request guardian judge (wali hakim ) to religion court and 2) plead for the religion court to ordered appointed judge guardian as substitute wali to performed their marriage contract."

"Skripsi ini menganalisa tentang korelasi antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam pengaturannya mengenai Kekuasaan orang tua (pemeliharaan anak/hadhonah) pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuasan orangtua terhadap anak, pada dasarnya diwujudkan di dalam perangkat kewajiban orangtua guna menjamin terselenggaranya hak-hak anak. Kesimpulan dalam analisa menyarankan Pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan anak, harus sesuai dengan undang-undang dan benarbenar mengutamakan kepentingan terbaik anak.

---

This study is focusing on how the correlation are between Act number 1 of 1974, Compilation on Islamic Law (KHI) with Act number 23 of 2002 in regards to parents supervision / hadhonah, post divorce. The method of this research are normative ? Juridical and descriptive analysis. The reasearcher suggests that divorce lawsuit involving children must be in accordance to the law and value child?s interests."

"Skripsi ini merupakan tinjauan yuridis yang membahas tentang pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bank Syariah BA (BSBA). Metode penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara mendalam kepada pengelola BSBA. Penelitian ini bersifat diskriptif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data/fakta yang ditemukan di lapangan beserta peraturan perundang-undangan dan dilihat dari tujuannya merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BSBA telah melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari pengelolaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Pada prinsipnya BSBA selalu mengedepankan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan apabila nasabah menunjukkan sikap kooperatif/beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan usahanya masih prospektif. Sebaliknya apabila nasabah sudah tidak kooperatif dan usahanya tidak prospektif, maka tindakan penyelesaian dilakukan namun dengan syarat bahwa akad pembiayaan dan jaminan sudah sempurna legalitasnya dan nilai jaminan tersebut mencukupi menurut ketentuan BSBA. Tindakan penyelesaian yang umum terjadi adalah melalui lelang jaminan dan berkecendrungan untuk menghindari melalui proses pengadilan dan non pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase. Hal yang menarik adalah apabila pendekatan musyawarah dan upaya-upaya penyelesaian lainnya tidak berhasil, ternyata BSBA berkecendrungan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pembiayaan mudharabah bermasalah melalui Pengadilan Negeri.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hakim dan arbiter terutama berkaitan dengan bidang ekonomi syariah.

---

This skripsi is a legal review which discussing about management and finalizing of disputed mudharabah financing. This research is a case study in BSBA. This research uses a descriptive research methodology since it explains and analyzes the data/fact founded or other legal documents. Methodology of data collection used in this research are legal literature study and in-depth interview to management of BSBA.

The research concludes that BSBA actually conducts properly management of disputed mudharabah financing. It will be used by management as consideration in deciding on whether the financing is restructured or finalized. Principally, BSBA take the persuasive approach in handling this problem. Restructuring model will be conducted if the clients show cooperative behavior and have good prospect business. On the other hand, BSBA will take finalize. BSBA generally uses collateral auction in finalizing of disputed mudharabah financing and tends to avoid in using litigation and non litigation process, such as; mediation and arbitration. BSBA tends to use state court compared to religious court for disputed mudharabah financing.

The result also suggest that it is needed capacity building for judges and arbiter especially concept of syariah economy."

"Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, seorang anak memerlukan pemenuhan berbagai macam kebutuhannya, seperti: pangan, sandang, papan, kasih sayang, pemeliharaan dan asuhan, serta pendidikan. Kedua orang tua wajib memenuhi berbagai macam kebutuhan dari anaknya itu. Apabila diantara kedua orang tua meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Pada umumnya yang lebih banyak menimbulkan persoalan yaitu apabila yang meninggal adalah seorang bapak sebagai tulang punggung pencari nafkah keluarga. Persoalan akan timbul bila si ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi diri dan anaknya, sepeninggal suaminya itu. Dalam hal terjadi keadaan yang demikian, maka hukum Islam menentukan bahwa kalangan karib kerabat si anak harus berupaya semaksimal mungkin membantu dan memelihara anak yatim/terlantar itu. Disamping itu, dalam Hal tertentu sekali kedudukan ibu sebagai wali dapat dialihkan kepada orang lain atau badan yang khusus memelihara dan mengurus anak yatim itu. Adapun hukumnya menunjuk orang atau membentuk badan yang akan menjadi wali anak yatim itu adalah Fardhu kifayah."