Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."

"Pengaturan mengenai narkotika seharusnya segera direvisi dengan menambahkan anestesi ketamine ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai daftar golongan I. Revisi Undang-Undang ini disebabkan karena peredaran anestesi ketamine belum memiliki pengaturan secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Adanya suatu ketetapan dalam peraturan mengenai narkotika dan lampiran dalam perubahan penggolongan akan mempengaruhi pemberian sanksi yang nantinya akan diberikan kepada setiap orang yang  terbukti memiliki, menyimpan, menguasai  atau menyediakan anestesi ketamine. Dibalik perkembangan paradigma mengenai peredaran anestesi ketamine ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melampirkan anestesi ketamine sebagai obat injeksi umum melalui formulariun nasional. Namun usaha tersebut belum dapat memenuhi pengaturan atas tindakan penyalahgunaan dari sediaan perihal anestesi ketamine tersebut. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan terkait pengaturan mengenai peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam menangani peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini untuk memberikan data serinci dan seteliti mungkin mengenai informasi atau gejala yang ada yakni mengenai peredaran anestesi ketamine. Dalam hal ini juga mengkaji dan menganalisis literatur yang berkenaan dengan pengaturan anestesi ketamine. Dalam penelitian ini juga akan menganalis peredaran anestesi ketamine untuk masuk dalam lampiran golongan I Undang-Undang Narkotika serta saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan anestesi ketamine di Indonesia. 

---

Regulations regarding narcotics should be revised immediately by attachment ketamine anesthesia to the annex to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a list of class I. The existence of a stipulation in the regulations regarding narcotics and the annex in the change of classification will affect the imposition of sanctions which will later be given to everyone who is proven to possess, store, control or provide ketamine anesthesia. Behind the development of this paradigm regarding the distribution of ketamine anesthetics, the government through the Ministry of Health has attached ketamine anesthetics as a general injection drug through the national formulary. However, these efforts have not been able to comply with regulations regarding the misuse of the ketamine anesthetic preparations. This study will analyze the problems related to the regulations regarding the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. The responsibility of the government through the Ministry of Health, the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia, the Food and Drug Monitoring Agency of the Republic of Indonesia in dealing with the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. This research is a juridical-normative research with a descriptive research type where this research is to provide data as detailed and accurate as possible regarding existing information or symptoms, namely regarding the distribution of ketamine anesthesia. In this case also reviewing and analyzing the literature relating to the ketamine anesthesia settings. This research will also analyze the circulation of ketamine anesthetic to be included in attach group I of the Narcotics Law as well as suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problem of misuse of ketamine anesthesia in Indonesia."

"Analisis ini membahas perjanjian untuk mengakhiri tindakan kedokteran antara dokter dengan keluarga pasien dalam mengakhiri tindakan kedokteran dalam hal pasien pada fase terminal ditinjau dari sudut hukum perjanjian. Analisis ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit dalam hal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pokok permasalahan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan kesimpulan bahwa pengakhiran perjanjian tindakan kedokteran berdasarkan hukum perjanjian diperbolehkan pada pasien fase terminal. Kemudian baik dokter dan rumah sakit dapat dikenakan Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait dengan pengakhiran tindakan kedokteran ini.This analysis discussess the agreement to end the medical action between the doctors and patient‟s family of patient in terminal phase in terms of contract law. Later, this analysis also discussed the accountability of doctors and hospitals in terms of ther termination agreement based on medical action in Civil Code, particularly in Article 1365 and 1367 of Civil Code. These issues were answered by nomative method that lead to the conclusion that the termination of medical agreement is allowed for patients who are in terminal phase. Then, both doctors and hospitals may be subject to Article 1367 and 1367 in Civil Code."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan unit gawat darurat rumah sakit ditinjau dari aspek hukum perikatan dan hukum kesehatan yang didasarkan atas literatur dan perundang-undangan, dengan studi kasus penelitian di rumah sakit Tugu Ibu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perikatan antara dokter dan pasien dalam hal pelayanan medis di unit gawat darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana penelitian ini menyatakan bahwa terdapat aspek hukum perikatan dalam tindakan pelayanan medis di unit gawat darurat yang didasarkan oleh literatur dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Aspek hukum perikatan medis tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kasus dalam pelayanan medis yang terjadi antara dokter dan pasien unit gawat darurat. Selain itu, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelayanan medis yang dilakukan di unit gawat darurat rumah sakit Tugu Ibu terdapat pengaturan dan prosedur yang tunduk pada ketentuan Undang-undang, literatur maupun praktik kedokteran.

---

This thesis is focusing on services emergency unit at hospital in terms of Legal Aspects of engagement and health laws is based from the literature and regulations, with Tugu Ibu Hospital as a case study. The problem in this case is how the engagement type between a doctor and medical patient in terms of emergency unit services. This thesis is using Juridical Normative method to explain that there are legal aspects in medical measure of emergency unit services based of the literature and regulation in Indonesia. This medical legal aspects of engagement can be used to analyze medical services among doctor and medical patient in emergency unit. Another result from this study show the medical services held by Tugu Ibu emergency unit there are regulations and procedures based on law, literatures and medical practice."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penggunaan obat keras, khususnya obat Accutane, ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara meneliti bahan pustaka serta wawancara. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya terdapat peraturan khusus akan obat keras baik dalam penggunaan dan dalam distribusi; Diberlakukan tindakan preventif atas kemungkinan timbulnya kerugian; Pasien bersikap kritis dan aktif dalam menggali informasi mengenai tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter kepadanya. Mengadakan bagian penyuluhan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

---

This mini-thesis reviews about the patient protection in the use of strong medicine, especially Accutane, viewed from the Law Number 26 Year 2009 concerning Health and the Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. The researcher use juridicial-normative form of research. Qualitative research is used as the research method, by collecting documents and doing interviews.

The result of the research suggests: It is better if there's a specified regulation of strong drug in the using and distribution; Preventive act of the possibility of any loss or damage; The patient to be critical and active in searching for the information about the treatment given by the doctor; To establish a counseling department in a health care facility."

"Skripsi ini membahas mengenai peran informed consent pada perjanjian medis dalam Hukum Perjanjian. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai definisi informed consent, perjanjian medis dan keberlakuannya sesuai dengan Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah agar setiap orang dapat paham bahwa saat pasien datang ke dokter untuk berobat, pasien tersebut telah melakukan perjanjian medis dengan dokter. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar penyampaian informasi keadaan kesehatan pasien disampaikan dokter dengan jelas dan komunikasi pihak pasien dan dokter harus terjalin baik. pihak pasien harus sadar bahwa perjanjian medis adalah perjanjian melakukan usaha bukan perjanjian hasil.This thesis is to take up the role of informed consent of medical contract in law of agreement. As the matter subjects are both definitions of informed consent as well medical contract and the enforceability corresponding to Law of Agreement in Indonesia. The purpose of this paper is that everyone can understand that when patients come to doctor for treatment, the patient has made a medical agreement with a doctor. Also, writer did research on the application of informed consent of medical contract in internist practice. During the research, method used is qualitative with explanatory design. As the outcome is advice on delivering vivid information from doctor to patient and good communication between both parties. Patient must realize that medical contract is NOT a result contract, but an attempt contract."

"Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memilikiposisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap yang pasifmenunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian secara historisberlangsung selama bertahun-tahun dimana dokter memegang peranan utama,baik secara pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karenakewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil darimasyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yangmemiliki otoritas didang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkankepercayaan penuh pasien. Skripsi ini membahas permasalahan yang dihadapipasien dalam mendapatkan perlindungan hukum dari kesalahan prosedur yangdilakukan oleh dokter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokter yangdiberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknyatindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis. Daritindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataukelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapatmembahayakan pasien dan merugikan pasien, dan pasien dapat meminta gantirugi kepada dokter yang bersangkutan. Serta peran rumah sakit yang ikutbertanggung jawab atas kesalahan dokter yang dilakukan di rumah sakit yangbersangkutan."