Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
E. Wulandari S.
"
Undang-undang Kepailitan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan. Undang-undang ini hanya mengubah Undang-undang Kepailitan yang lama, yaitu Faillissementsverordening. Berarti Faillissements-verordening tetap dinyatakan berlaku selama tidak diubah dengan Undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyebutkan syarat-syarat seseorang dapat dipailitkan, yaitu sedikitnya memiliki dua orang kreditur dan sedikitnya memiliki satu utang yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S24066
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arlina Syahria
"
Tesis ini membahas Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian sebagai penyelesaian secara musyawarah mengenai akibat perceraian diluar Pengadilan yang memuat kesepakatan-kesepakatan para pihak yang akan bercerai sehingga dapat mempermudah, memperlancar, mempercepat pemeriksaan perkara di Pengadilan, sebagai akta perdamaian dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dapat menjamin kepastian hukum.bagi para pihak yang memperjanjikannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris.
Hasil penelitian menyarankan jika terjadi perceraian, sebaiknya menggunakan pendekatan secara damai dengan membuat Akta ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32538
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Septy Veronita
"
ABSTRAK
Perkawinan berakhir bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.
Berdasarkan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa hak dan kedudukan
anak setelah putusnya perkawinan orang tuanya tetap sama dengan sebelumnya
dimana kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah,
pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sampai mereka dewasa. Upaya
hukum pemohon untuk memperoleh hak perwalian terhadap cucunya, dilakukan
melalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan, dari Pengadilan Negeri sampai
ke tingkat Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam memutuskan perkara Nomor: 372 K/Pdt/2008 memberi ...
"
2013
T32539
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jeanita Adeline
"
Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32600
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitria Tresna Permata Sari
"
PerkembPerkembangan multifinance di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di multifinance adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen. Penulisan tesis ini membahas mengenai apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana, faktor-faktor penyebab timbulnya kredit ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35587
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indah Safitri
"
Hak milik atas tanah merupakan hak terkuat dan terpenuh atas tanah yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun akibat percampuran dalam perkawinan campuran, warga negara asing dapat memiliki hak milik atas tanah. Untuk itu Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi warga negara asing yang memiliki hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kewajiban pelepasan hak milik atas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35480
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kristiningrum Sarla Wisnuwiharjo
"
Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta akibat bagi ahli warisnya itu. Di Indonesia bagi masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa berlaku Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak adopsi, maka ia berhak mewaris dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris golongan I, diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917:129 juncto Pasal 852 KUH Perdata. Jika salah seorang ahli waris tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35699
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daisy Irani
"
Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Negara Indonesia tidak membatasi lingkup pergaulan warga negaranya maka dari itu peluang terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda semakin terbuka. Dampak nyata dari perkawinan campuran adalah mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut. Sebelum Undang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26407
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Valyana Ester
"
Penjaminan bangunan secara fidusia dapat terjadi dengan kontruksi asas pemisahan horisontal, bahwa lembaga jaminan fidusia sebagai suatu sarana jaminan kebendaan dengan obyeknya kebendaan yang tidak dapat dijaminkan dengan lembaga gadai, hipotek dan hak tanggungan atas tanah. Penjaminan dilakukan dengan adanya suatu ijin berupa perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan orang yang memanfaatkan bangunan yang berdiri diatasnya dan tanah dan bangunan tersebut belum menjadi hak atas tanah dengan pembuktian sertpikat, oleh karena itu bangunan tersebut diikat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26711
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Diah Triani Puspita Sari
"
Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26919
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
