Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Farisa Alifah
"
Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran hamper menggantikan peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Sistem pembayaran non-tunai atau digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian suatu produk oleh konsumen. Sehubungan dengan semakin tingginya penggunaan non-tunai atau uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi dalam melakukan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rumahorbo, Rony Parulian
"
Tingginya kebutuhan listrik pada masyarakat untuk pemenuhannya membutuhkan sumber daya air, dikarenakan air di Indonesia sangat melimpah. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengaturan terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang masuk ke dalam energi baru terbarukan (EBT). Adapun kondisi pemerintah yang masih terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Wawasan lingkungan sering kali dilanggar oleh swasta/PLTA dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam ketersediaan sumber daya air untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu perlu dilihat ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silky Yolanda Villincya
"
BUMN guna mengoptimalkan dan mempertahankan kedudukannya dalam dinamisnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui mekanisme restrukturisasi dengan memanifestasikan jumlah perusahaan yang pasti atau rightsizing melakukan pembentukan holding company. Perkembangan sektor bisnis yang semakin besar dan juga menantang tidak menutup kemungkinan kedepannya anggota holding BUMN melakukan ekspansi dengan pembentukan beberapa anak perusahaan dan beberapa anak perusahaan tersebut mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut timbul permasalahan yang mungkin dapat terjadi mengingat yang menjadi induk perusahaan adalah bagian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alta Mahandara
"
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian yang mengikat/diderita perseroan melebihi saham-saham yang telah disetorkan, yang mana hal tersebut dikenal dengan prinsip tanggung jawab terbatas. Akan tetapi prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam aspek perpajakan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tahun 2020, Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai Penanggung Pajak, yang harus turut bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indramayu
"
Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Fauzi Tegar Nugraha
"
Studi ini menganalisis bagaimana upaya ganti rugi dan penegakan hukum terhadap tindakan Pump and Dump dalam kasus PT Jiwasraya. Studi ini menarik karena kejaksaan memblokir semua rekening efek yang terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, dan juga hingga sekarang belum ada upaya terkait ganti rugi akibat tindakan Pump and Dump tersebut. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normative serta lapangan bersifat deskriptif analisis. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hanifta Andras Arsalna
"
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alldino Yoga Debina
"
Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marsha Maharani
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kharisanty Soufi Aulia
"
Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankan
pelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
